Dispendik Bersikukuh Tak Pernah Legalisir Ijazah Abdul Kadir

KRAKSAAN, Radar Bromo- Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo kembali membantah melakukan legalisir terhadap terdakwah ijazah palsu Abdul Kadir. Keterangan tersebut diungkapkan Dewi Korina, Kepala Dispendik saat menjadi saksi sidang Abdul Kadir.

“Kami tidak pernah melegalisir ijazah itu. Setelah kami cek legalisir yang tertera di Ijazah yang bersangkutan, bukan dari dinas. Sebab, kalau dari dinas itu ada tanggal dan tahunnya. Dan itu tidak ada,” katanya dalam kesaksiannya.

Meskipun menyatakan tidak pernah melegalisir ijazah tersebut, Dewi sapaan akrabnya menjelaskan, yang tertera dalam ijazah itu bukalh legalisir pada saat ia menjabat kepala dinas. Melainkan ijazah itu dilegalisir pada tahun 2016.

“Tetapi beliaunya (pejabat sebelumnya, Red) bahwa itu dilegalisir oleh pihaknya. Antara berkas yang ada di kami dan pengakuan kepala dinas sebelum saya itu sama. Tidak pernah mengeluarkan legalisir ijazah yang bersangkutan,” ungkapnya.

Menurutnya, memang ada kejanggalan dalam ijazah tedakwa. Ada beberapa item yang pihaknya temukan. Yaitu lembaga amanah sebagai penerbit ijazah tidak terdaftar sebagai penyelengara di tahun 2012, di nomor peserta ujian kodenya berbeda. Abdul Kadir tidak terdaftar sebagai peserta. Nomor di SKHUN dengan ijazah berbeda serta juga nomor seri yang tertera di ijazah terdakwa, terpaut 12 ribu dari ijazah sejenis. “Perbedaanya itu. Jadi sangat berbeda sekali,” ungkapnya.

Dewi juga dicecar berbagai pertanyaan oleh majelis hakim, JPU dan penasihat hukum terdakwa. Salah satunya ditanya kapan mengetahui kasus tersebut bergulir.

Menurut Dewi Korina, ia mengetahuinya setelah ada surat masuk dari salah satu LSM yang meminta untuk mencabut legalisir yang bersangkutan. “Disuruh mencabut. Setelah itu kami pelajari dan kami menemukan bahwa tidak pernah melakukan legalisir. Setelah itu kami balas surat sesuai dengan apa adanya,” terangnya. (sid/fun)