alexametrics
28.6 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Jumlah Madin di Kab Pasuruan Capai 1.507 Lembaga

BANGIL, Radar Bromo – Program wajib madin yang digagas Pemkab, berdampak terhadap bertumbuhnya lembaga Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Pasuruan. Hingga saat ini, jumlah Madin di Kabupaten Pasuruan mencapai 1.507 lembaga.

Jumlah tersebut berdasarkan lembaga yang sudah mengantongi izin dari Kemenag. Belum lagi, jumlah lembaga yang masih melakukan pengajuan izin. Ada sekitar 100 lembaga baru, yang tengah mengajukan izin operasional.

Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pergurag Dispendik Kabupaten Pasuruan, M. Yusuf. Ia menyampaikan, jumlah Madin di Kabupaten Pasuruan terus bertumbuhan. Tumbuhnya madin-madin tersebut, salah satunya dipengaruhi program yang digagas Pemkab, berupa wajib Madin.

Dari catatannya, jumlah Madin yang ada di Kabupaten Pasuruan pada 2017 lalu, hanya dikisaran 1.284 lembaga. Jumlah itu naik signifikan hingga 2019 ini. Karena tercatat, ada sebanyak 1.507 lembaga madin.

Jumlah itu, khusus untuk madin yang sudah mengantongi izin operasional dari Kemenag. Belum lagi, madin-madin yang masih dalam proses pengajuan izin operasional.

“Ada sekitar 100 lembaga madin yang tengah mengajukan izin operasional tersebut. Izin operasional memang dikeluarkan kemenag. Pemkab memiliki peran dalam memberikan rekomendasi,” sampainya.

Yusuf menambahkan, dengan jumlah tersebut, keberadaan Madin di Kabupaten Pasuruan dirasanya sudah cukup menjangkau masyarakat. Karena di setiap desa, lembaga Madin itu tersedia.

“Bisa dikatakan, setiap desa sudah memiliki Madin. Karena itu, keberadaan madin yang ada saat ini, sudah mampu menjangkau masyarakat atau pelajar,” ulasnya.

Ia menegaskan, Kemenag dan Pemkab sepakat untuk memaksimalkan keberadaan madin-madin yang ada saat ini. Hal itu tak lain, untuk menjaga agar keberadaan madin-madin yang ada, tidak “mati” karena adanya persaingan dengan Madin yang baru.

Karenanya, persyaratan pendirian Madin tidak bisa serta merta. Selain harus memiliki santri yang mencukupi, juga harus memiliki guru yang juga memadai serta kelas yang menunjang.

“Paling tidak memiliki dua lokal dan untuk santrinya minimal 60 orang. Syarat pendirian Madin lainnya, juga tidak boleh terlampu dekat dengan Madin yang ada sebelumnya. Minimal satu kilometer. Kecuali terhalang akses, misalnya ada jurang yang menjadi pemisah antara tempat satu dengan yang lain,” pungkasnya. (one/fun)

BANGIL, Radar Bromo – Program wajib madin yang digagas Pemkab, berdampak terhadap bertumbuhnya lembaga Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Pasuruan. Hingga saat ini, jumlah Madin di Kabupaten Pasuruan mencapai 1.507 lembaga.

Jumlah tersebut berdasarkan lembaga yang sudah mengantongi izin dari Kemenag. Belum lagi, jumlah lembaga yang masih melakukan pengajuan izin. Ada sekitar 100 lembaga baru, yang tengah mengajukan izin operasional.

Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pergurag Dispendik Kabupaten Pasuruan, M. Yusuf. Ia menyampaikan, jumlah Madin di Kabupaten Pasuruan terus bertumbuhan. Tumbuhnya madin-madin tersebut, salah satunya dipengaruhi program yang digagas Pemkab, berupa wajib Madin.

Dari catatannya, jumlah Madin yang ada di Kabupaten Pasuruan pada 2017 lalu, hanya dikisaran 1.284 lembaga. Jumlah itu naik signifikan hingga 2019 ini. Karena tercatat, ada sebanyak 1.507 lembaga madin.

Jumlah itu, khusus untuk madin yang sudah mengantongi izin operasional dari Kemenag. Belum lagi, madin-madin yang masih dalam proses pengajuan izin operasional.

“Ada sekitar 100 lembaga madin yang tengah mengajukan izin operasional tersebut. Izin operasional memang dikeluarkan kemenag. Pemkab memiliki peran dalam memberikan rekomendasi,” sampainya.

Yusuf menambahkan, dengan jumlah tersebut, keberadaan Madin di Kabupaten Pasuruan dirasanya sudah cukup menjangkau masyarakat. Karena di setiap desa, lembaga Madin itu tersedia.

“Bisa dikatakan, setiap desa sudah memiliki Madin. Karena itu, keberadaan madin yang ada saat ini, sudah mampu menjangkau masyarakat atau pelajar,” ulasnya.

Ia menegaskan, Kemenag dan Pemkab sepakat untuk memaksimalkan keberadaan madin-madin yang ada saat ini. Hal itu tak lain, untuk menjaga agar keberadaan madin-madin yang ada, tidak “mati” karena adanya persaingan dengan Madin yang baru.

Karenanya, persyaratan pendirian Madin tidak bisa serta merta. Selain harus memiliki santri yang mencukupi, juga harus memiliki guru yang juga memadai serta kelas yang menunjang.

“Paling tidak memiliki dua lokal dan untuk santrinya minimal 60 orang. Syarat pendirian Madin lainnya, juga tidak boleh terlampu dekat dengan Madin yang ada sebelumnya. Minimal satu kilometer. Kecuali terhalang akses, misalnya ada jurang yang menjadi pemisah antara tempat satu dengan yang lain,” pungkasnya. (one/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/