alexametrics
30 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Ini Penjelasan Sekda soal Pencopotan 2 Pejabat Pemkot Probolinggo

MAYANGAN, Radar Bromo – Kepala Inspektorat Kota Probolinggo Tartib Goenawan saat ditemui di kantornya menjelaskan, ASN yang diduga melanggar disiplin akan diperiksa oleh kepala OPD tempat dia bekerja. Sementara kalau yang diduga melakukan pelanggaran ASN adalah pejabat eselon II, maka pemeriksaan dilakukan oleh sekda.

Sesuai PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, pihaknya dari Inspektorat bisa diminta bantuan untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya, Inspektorat diminta ikut membantu melakukan pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin sedang dan berat.

 

Baca Juga: Mendadak Wali Kota Copot 2 Pejabat Teras Pemkot Probolinggo

 

”Kami dari inspektorat melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dari aduan-aduan yang masuk,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo, Rabu (26/8).

Namun, Tatib enggan memberikan komentar tentang sanksi untuk Tutang yang dibebastugaskan dari jabatannya sebagai staf ahli. Tatib mengaku tidak dapat memberikan penjelasan. Mengingat, dirinya belum mendapatkan perintah dari pimpinan, dalam hal ini wali kota dan sekda selaku ketua tim pemeriksaan.

”Saya tidak bisa memberikan penjelasan, takutnya nanti saya salah. Karena saya hanya sebagai anggota (tim pemeriksa, Red). Ada ketuanya yaitu Bu Sekda. Saya juga belum dapat perintah dari Pak Wali Kota,” ujarnya.

Terpisah, Sekda Kota Probolinggo drg. Ninik Ira Wibawati saat dikonfirmasi menjelaskan, ASN diberikan tanggung jawab, kewajiban, amanah, dan kepercayaan. Ketika ASN tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, sebagaimana diatur PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, maka amanah tersebut bisa dicabut oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini yaitu wali kota.

“Pasal 3 dan pasal 4, sudah dijelaskan kewajiban dan larangan sebagai ASN,” terangnya.

Namun, Sekda membantah bahwa sanksi yang diberikan pada Tutang berkaitan dengan foto Tutang bersama mantan Wali Kota Probolinggo H.M Buchori yang viral di medsos. Menurutnya, pihaknya memang sempat menanyakan foto Tutang bersama mantan Wali Kota H.M Buchori saat pemeriksaan.

Namun, ternyata kejadian itu tidak terbukti. Sebab, foto-foto Tutang yang viral itu di-posting oleh orang lain. ”Jika keberatan, bisa ajukan gugatan ke PTUN. Semua ada prosedurnya sebagai ASN. Kalau Dwi Hermanto itu, pembebastugasan untuk sementara saja. Sedangkan untuk Tutang, nanti ada SK lagi soal penempatan,” terangnya. (mas/hn)

MAYANGAN, Radar Bromo – Kepala Inspektorat Kota Probolinggo Tartib Goenawan saat ditemui di kantornya menjelaskan, ASN yang diduga melanggar disiplin akan diperiksa oleh kepala OPD tempat dia bekerja. Sementara kalau yang diduga melakukan pelanggaran ASN adalah pejabat eselon II, maka pemeriksaan dilakukan oleh sekda.

Sesuai PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, pihaknya dari Inspektorat bisa diminta bantuan untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya, Inspektorat diminta ikut membantu melakukan pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin sedang dan berat.

 

Baca Juga: Mendadak Wali Kota Copot 2 Pejabat Teras Pemkot Probolinggo

 

”Kami dari inspektorat melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dari aduan-aduan yang masuk,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo, Rabu (26/8).

Namun, Tatib enggan memberikan komentar tentang sanksi untuk Tutang yang dibebastugaskan dari jabatannya sebagai staf ahli. Tatib mengaku tidak dapat memberikan penjelasan. Mengingat, dirinya belum mendapatkan perintah dari pimpinan, dalam hal ini wali kota dan sekda selaku ketua tim pemeriksaan.

”Saya tidak bisa memberikan penjelasan, takutnya nanti saya salah. Karena saya hanya sebagai anggota (tim pemeriksa, Red). Ada ketuanya yaitu Bu Sekda. Saya juga belum dapat perintah dari Pak Wali Kota,” ujarnya.

Terpisah, Sekda Kota Probolinggo drg. Ninik Ira Wibawati saat dikonfirmasi menjelaskan, ASN diberikan tanggung jawab, kewajiban, amanah, dan kepercayaan. Ketika ASN tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, sebagaimana diatur PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, maka amanah tersebut bisa dicabut oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini yaitu wali kota.

“Pasal 3 dan pasal 4, sudah dijelaskan kewajiban dan larangan sebagai ASN,” terangnya.

Namun, Sekda membantah bahwa sanksi yang diberikan pada Tutang berkaitan dengan foto Tutang bersama mantan Wali Kota Probolinggo H.M Buchori yang viral di medsos. Menurutnya, pihaknya memang sempat menanyakan foto Tutang bersama mantan Wali Kota H.M Buchori saat pemeriksaan.

Namun, ternyata kejadian itu tidak terbukti. Sebab, foto-foto Tutang yang viral itu di-posting oleh orang lain. ”Jika keberatan, bisa ajukan gugatan ke PTUN. Semua ada prosedurnya sebagai ASN. Kalau Dwi Hermanto itu, pembebastugasan untuk sementara saja. Sedangkan untuk Tutang, nanti ada SK lagi soal penempatan,” terangnya. (mas/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/