alexametrics
30 C
Probolinggo
Saturday, 13 August 2022

Tak Terima Putusan Banding, Setiyono Ajukan Kasasi

PASURUAN, Radar Bromo – Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Itu, setelah putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur memperberat hukuman subsider untuknya.

Pria yang kini menjadi terdakwa kasus suap proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUTKUMKM) di Kota Pasuruan itu, mengajukan kasasi setelah salinan putusan banding keluar. Hal itu diutarakan pengacara Setiyono, Robinson.

“Relaas dan salinan putusan bandingnya sudah kami terima dan kami pelajari. Setelah itu kami diskusikan dengan Pak Setiyono, hingga diputuskan untuk mengajukan kasasi,” katanya saat dihubungi media ini, Minggu (25/8).

Dirinya menilai, putusan majelis hakim PT Jawa Timur tak mempertimbangkan keberatan kliennya sama sekali. Justru, lanjut Robinson, putusan banding itu sama dengan tuntutan JPU dari KPK. Artinya, memperberat hukuman subsider.

“Putusannya mengopi semua putusan Pengadilan Tipikor. Tidak ada satu pun keberatan kami yang dipertimbangkan oleh majelis hakim PT. Bahkan, subsidernya nambah. Sama dengan tuntutan JPU,” beber dia.

Robinson lantas membandingkan sejumlah kasus yang sama-sama ditangani oleh KPK. Seperti kasus suap mantan anggota DPR RI Eni Saragih yang disebut Robinson, juga didampingi oleh timnya.

“Eni Saragih itu dituntut delapan tahun, vonisnya enam tahun. Bahkan, dakwaannya kumulatif, pasal 12B dan pasal 12A,” ungkap Robinson.

Selain itu, dia juga menyinggung vonis yang diterima Zumi Zola. Mantan Gubernur Jambi itu divonis enam tahun. Juga lebih ringan dibanding tuntutan JPU dari KPK dengan dakwaan kumulatif.

“Sedangkan Pak Setiyono ini dakwaannya kan tunggal, alternatif. Antara pasal 12b dengan pasal 11. Makanya, kami tempuh kasasi, berharap mendapat keadilan seperti yang lain,” jelasnya.

Pihaknya juga berharap kondisi kesehatan Setiyono yang dipengaruhi faktor usia saat ini bisa menjadi pertimbangan bagi MA. Karena dengan usia yang sudah mencapai 63 tahun, kondisi fisik Setiyono cenderung tak stabil.

“Kesehatannya secara umum baik. Tapi, baik dalam artian tidak seperti kita. Karena faktor usia ya harus mengonsumsi obat. Apalagi tidak ada check up rutin seperti sebelum-sebelumnya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk Setiyono, telah turun. Hasilnya, Majelis Hakim yang diketuai Robert Simorangkir itu memperberat hukuman subsider untuk Setiyono.

Hal itu terungkap dalam amar putusan yang diakses Jawa Pos Radar Bromo melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Surabaya. Dengan nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.

Hukuman subsider yang dimaksud yaitu pidana kurungan selama 6 bulan, bila Setiyono tidak membayar denda Rp 500 juta. Dalam putusan sidang perkara pokok sebelumnya, ketentuan subsider itu hanya 4 bulan penjara.

Setiyono juga tetap membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.260.493.360. Jika tak dibayar dalam waktu sebulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita.

Namun, jika harta benda Setiyono tak mencukupi sesuai dengan jumlah uang pengganti, maka hukumannya bakal ditambah dengan pidana penjara selama dua tahun. Pada sidang perkara pokok, hukuman subsider itu hanya setahun pidana penjara. (tom/hn/fun)

PASURUAN, Radar Bromo – Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Itu, setelah putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur memperberat hukuman subsider untuknya.

Pria yang kini menjadi terdakwa kasus suap proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUTKUMKM) di Kota Pasuruan itu, mengajukan kasasi setelah salinan putusan banding keluar. Hal itu diutarakan pengacara Setiyono, Robinson.

“Relaas dan salinan putusan bandingnya sudah kami terima dan kami pelajari. Setelah itu kami diskusikan dengan Pak Setiyono, hingga diputuskan untuk mengajukan kasasi,” katanya saat dihubungi media ini, Minggu (25/8).

Dirinya menilai, putusan majelis hakim PT Jawa Timur tak mempertimbangkan keberatan kliennya sama sekali. Justru, lanjut Robinson, putusan banding itu sama dengan tuntutan JPU dari KPK. Artinya, memperberat hukuman subsider.

“Putusannya mengopi semua putusan Pengadilan Tipikor. Tidak ada satu pun keberatan kami yang dipertimbangkan oleh majelis hakim PT. Bahkan, subsidernya nambah. Sama dengan tuntutan JPU,” beber dia.

Robinson lantas membandingkan sejumlah kasus yang sama-sama ditangani oleh KPK. Seperti kasus suap mantan anggota DPR RI Eni Saragih yang disebut Robinson, juga didampingi oleh timnya.

“Eni Saragih itu dituntut delapan tahun, vonisnya enam tahun. Bahkan, dakwaannya kumulatif, pasal 12B dan pasal 12A,” ungkap Robinson.

Selain itu, dia juga menyinggung vonis yang diterima Zumi Zola. Mantan Gubernur Jambi itu divonis enam tahun. Juga lebih ringan dibanding tuntutan JPU dari KPK dengan dakwaan kumulatif.

“Sedangkan Pak Setiyono ini dakwaannya kan tunggal, alternatif. Antara pasal 12b dengan pasal 11. Makanya, kami tempuh kasasi, berharap mendapat keadilan seperti yang lain,” jelasnya.

Pihaknya juga berharap kondisi kesehatan Setiyono yang dipengaruhi faktor usia saat ini bisa menjadi pertimbangan bagi MA. Karena dengan usia yang sudah mencapai 63 tahun, kondisi fisik Setiyono cenderung tak stabil.

“Kesehatannya secara umum baik. Tapi, baik dalam artian tidak seperti kita. Karena faktor usia ya harus mengonsumsi obat. Apalagi tidak ada check up rutin seperti sebelum-sebelumnya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk Setiyono, telah turun. Hasilnya, Majelis Hakim yang diketuai Robert Simorangkir itu memperberat hukuman subsider untuk Setiyono.

Hal itu terungkap dalam amar putusan yang diakses Jawa Pos Radar Bromo melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Surabaya. Dengan nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.

Hukuman subsider yang dimaksud yaitu pidana kurungan selama 6 bulan, bila Setiyono tidak membayar denda Rp 500 juta. Dalam putusan sidang perkara pokok sebelumnya, ketentuan subsider itu hanya 4 bulan penjara.

Setiyono juga tetap membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.260.493.360. Jika tak dibayar dalam waktu sebulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita.

Namun, jika harta benda Setiyono tak mencukupi sesuai dengan jumlah uang pengganti, maka hukumannya bakal ditambah dengan pidana penjara selama dua tahun. Pada sidang perkara pokok, hukuman subsider itu hanya setahun pidana penjara. (tom/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/