alexametrics
24.5 C
Probolinggo
Friday, 27 May 2022

Kasus Inkracht, Satu ASN di Pemkab Probolinggo yang Tersandung Korupsi Diberhentikan

KRAKSAAN, Radar Bromo – Ini peringatan bagi ASN (aparatur sipil negara) atau pegawai honorer yang melakukan tindak pidana korupsi (tipikor). Bulan lalu, satu ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo diberhentikan karena terbukti melakukan tipikor.

Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono saat dikonfirmasi membenarkan, pemkab memberhentikan seorang ASN. Yang bersangkutan diberhentikan karena terjerat kasus tipikor. Dan saat ini kasus itu sudah inkracht atas sudah berkekuatan hukum tetap.

Sesuai aturan, menurutnya ASN yang terjerat tipikor dan kasus hukumnya sudah inkracht, harus diberhentikan. Karena itu pihaknya memberhentikan ASN tersebut.

“Iya, ada satu ASN yang diberhentikan. Yang bersangakutan terkena kasus korupsi dan sudah ada putusan inkracht,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo, Jumat (25/10).

Proses pemberhentian, dikatakan Sekda, tidak bisa serta merta dilakukan. Pemkab Probolinggo lebih dulu harus menerima surat putusan inkracht dari pihak berwenang. Baru kemudian pemkab memprosesnya dan menerbitkan surat keputusan pemberhentian sebagai ASN.

”Hanya satu ASN. Tapi tidak perlu disebutkan nama dan jabatannya,” ungkapnya.

Menurutnya, tahun ini perkara korupsi yang menjerat ASN dan sudah inkracht, hanya satu kasus. Sementara untuk kasus yang lain, Sekda mengaku tidak mengetahui. Termasuk kasus korupsi TIK Dinas Pendidikan (Dispendik) yang menjerat ASN di Dispendik, beberapa tahun lalu.

”Mungkin itu terjadi saat masih aturan yang lama. Kalau aturan yang baru, ASN terlibat korupsi dan sudah inkracht, harus diberhentikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo Nadda Lubis melalui Kasi Pidsus Novan saat dikonfirmasi mengatakan, putusan inkracht kasus korupsi dengan terdakwa status PNS tahun ini memang hanya satu perkara. Menurutnya, perkara tipikor itu sudah inkracht tahun lalu. Saat itu terdakwa divonis dengan hukuman 1 tahun penjara.

”Kasus korupsi dengan terdakwa status PNS, tahun 2017 nihil. Tahun 2018 ada satu PNS, dan tahun 2019 nihil,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo. (mas/hn/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Ini peringatan bagi ASN (aparatur sipil negara) atau pegawai honorer yang melakukan tindak pidana korupsi (tipikor). Bulan lalu, satu ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo diberhentikan karena terbukti melakukan tipikor.

Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono saat dikonfirmasi membenarkan, pemkab memberhentikan seorang ASN. Yang bersangkutan diberhentikan karena terjerat kasus tipikor. Dan saat ini kasus itu sudah inkracht atas sudah berkekuatan hukum tetap.

Sesuai aturan, menurutnya ASN yang terjerat tipikor dan kasus hukumnya sudah inkracht, harus diberhentikan. Karena itu pihaknya memberhentikan ASN tersebut.

“Iya, ada satu ASN yang diberhentikan. Yang bersangakutan terkena kasus korupsi dan sudah ada putusan inkracht,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo, Jumat (25/10).

Proses pemberhentian, dikatakan Sekda, tidak bisa serta merta dilakukan. Pemkab Probolinggo lebih dulu harus menerima surat putusan inkracht dari pihak berwenang. Baru kemudian pemkab memprosesnya dan menerbitkan surat keputusan pemberhentian sebagai ASN.

”Hanya satu ASN. Tapi tidak perlu disebutkan nama dan jabatannya,” ungkapnya.

Menurutnya, tahun ini perkara korupsi yang menjerat ASN dan sudah inkracht, hanya satu kasus. Sementara untuk kasus yang lain, Sekda mengaku tidak mengetahui. Termasuk kasus korupsi TIK Dinas Pendidikan (Dispendik) yang menjerat ASN di Dispendik, beberapa tahun lalu.

”Mungkin itu terjadi saat masih aturan yang lama. Kalau aturan yang baru, ASN terlibat korupsi dan sudah inkracht, harus diberhentikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo Nadda Lubis melalui Kasi Pidsus Novan saat dikonfirmasi mengatakan, putusan inkracht kasus korupsi dengan terdakwa status PNS tahun ini memang hanya satu perkara. Menurutnya, perkara tipikor itu sudah inkracht tahun lalu. Saat itu terdakwa divonis dengan hukuman 1 tahun penjara.

”Kasus korupsi dengan terdakwa status PNS, tahun 2017 nihil. Tahun 2018 ada satu PNS, dan tahun 2019 nihil,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo. (mas/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/