Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Pasuruan Tembus Rp 17 Miliar

DIKERUK: Aktivitas tambang pasir di kawasan Gempol. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pasuruan memberi sumbangsih pemasukan belasan miliar, meski perizinan diambilalih Pemprov Jatim. (Foto: Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Meski tahun 2017 masih menyisakan dua bulan, penerimaan retribusi dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sudah mencapai Rp 17,05 miliar. Jumlah Rp 17,05 miliar yang masuk di triwulan ketiga atau akhir September lalu tersebut, sudah melebihi target dari yaitu 123,49 persen dari target sebesar Rp 14,5 miliar.

Target itu cukup besar, kendati kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan sudah diambil alih oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur sejak 2017 lalu. Namun terkait pajak hasil tambang atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih masuk Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan.

“Sehingga hasil dari kerukan mulai dari pasir, tanah uruk dan sirtu. Pajak dikenakan sebesar 25 persen dari nilai jualnya,” jelas Mokhammad Syafi’i, Kabid Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan.

Syafi’i mengatakan, untuk penerimaan pajak MBLB di Kabupaten Pasuruan adalah dari hasil tambang keruk pasir atau sirtu. Terdata yang sebagai penyumbang pajak mencapai 56 titik tambang tersebar di Kabupaten Pasuruan.

Dari data BKD Kabupaten Pasuruan, data penerimaan retribusi dari pajak MBLB cukup bagus. Ini lantaran sampai triwulan ketiga penerimaan ternyata sudah melampaui target yang ditetapkan.

Tingginya penerimaan pajak MBLB dikatakan ini lantaran terdongkrak dari pembangunan tol. Sehingga berdampak pada pengaruh permintaan tanah uruk sirtu di Kabupaten Pasuruan.

“Karena tingginya permintaan sirtu untuk pembangunan utamanya jalan tol di Pasuruan sendiri, membuat pajak MBLB juga ikut terkerek sehingga penerimaan cukup tinggi tahun ini,” pungkasnya. (eka/fun)