alexametrics
25.1 C
Probolinggo
Friday, 19 August 2022

Warga Boleh Gelar Hajatan Asal Kantongi Rekomendasi Gugus Tugas

PANGGUNGREJO, Radar Bromo– Masyarakat Kota Pasuruan kini telah diperbolehkan menggelar hajatan pernikahan atau khitan, meski ditengah pandemi Covid-19. Tentu saja, kelonggaran itu tak diberikan begitu saja. Hajatan boleh digelar asalkan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Ketentuan itu diatur dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 360/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Hajatan Menuju Tananan Normal Baru Covid-19 di Kota Pasuruan. Surat tersebut dikeluarkan menyusul adanya Perwali Nomor 35/2020 tentang Pedoman Pola Hidup Bersih, Sehat, Disiplin, Dan Produktif Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Menuju Tatanan Normal Baru.

Sedikitnya, ada 22 ketentuan yang diwajibkan bagi warga apabila hendak menggelar hajatan. Yang utama ialah harus menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mengukur suhu tubuh, memastikan tidak ada kontak fisik seperti bersalaman, hingga mengatur keluar-masuknya tamu agar tidak berkerumun.

Tak hanya berupa ketentuan, beberapa hal yang wajib dipenuhi itu juga diperkuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan warga mengikuti protokol kesehatan. Disamping itu juga membuat rencana kegiatan untuk diberikan rekomendasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan serta meminta izin dari pihak kepolisian. Pengajuan rekomendasi dan izin itu dilayangkan dua pekan sebelum hajatan digelar.

Tak berbeda dengan kewajiban tamu, juga harus menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus korona. Yang menjadi catatan ialah tamu yang tengah dalam kondisi sakit atau ibu hamil dan lansia tak diberbolehkan menghadiri undangan hajatan.

Selama hajatan digelar, Gugus Tugas Kelurahan dengan Bhabinkamtibmas setempat bertugas mengawasi penerapan protokol kesehatan di lokasi. Mereka juga mendapat kewenangan untuk memberikan sanksi. Baik berupa teguran lisan, tertulis hingga pembatalan atau pembubaran jika pihak yang menggelar hajatan tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan meminta agar pemerintah segera menyosialisasikan surat edaran itu secara masif. Tujuannya, agar ketentuan yang sudah diatur pemerintah bisa diketahui masyarakat luas. Sebab selama ini masyarakat sudah beranggapan jika hajatan masih belum diperbolehkan selama pandemi.

“Jadi ini perlu disosialisasikan mulai dari jajaran OPD hingga lurah. Sehingga masyarakat paham betul adanya aturan mengenai hajatan ini. Jangan sampai adanya edaran tetapi tidak berjalan di kalangan masyarakat karena minimnya sosialisasi,” pungkasnya. (tom/fun)

PANGGUNGREJO, Radar Bromo– Masyarakat Kota Pasuruan kini telah diperbolehkan menggelar hajatan pernikahan atau khitan, meski ditengah pandemi Covid-19. Tentu saja, kelonggaran itu tak diberikan begitu saja. Hajatan boleh digelar asalkan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Ketentuan itu diatur dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 360/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Hajatan Menuju Tananan Normal Baru Covid-19 di Kota Pasuruan. Surat tersebut dikeluarkan menyusul adanya Perwali Nomor 35/2020 tentang Pedoman Pola Hidup Bersih, Sehat, Disiplin, Dan Produktif Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Menuju Tatanan Normal Baru.

Sedikitnya, ada 22 ketentuan yang diwajibkan bagi warga apabila hendak menggelar hajatan. Yang utama ialah harus menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mengukur suhu tubuh, memastikan tidak ada kontak fisik seperti bersalaman, hingga mengatur keluar-masuknya tamu agar tidak berkerumun.

Tak hanya berupa ketentuan, beberapa hal yang wajib dipenuhi itu juga diperkuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan warga mengikuti protokol kesehatan. Disamping itu juga membuat rencana kegiatan untuk diberikan rekomendasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan serta meminta izin dari pihak kepolisian. Pengajuan rekomendasi dan izin itu dilayangkan dua pekan sebelum hajatan digelar.

Tak berbeda dengan kewajiban tamu, juga harus menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus korona. Yang menjadi catatan ialah tamu yang tengah dalam kondisi sakit atau ibu hamil dan lansia tak diberbolehkan menghadiri undangan hajatan.

Selama hajatan digelar, Gugus Tugas Kelurahan dengan Bhabinkamtibmas setempat bertugas mengawasi penerapan protokol kesehatan di lokasi. Mereka juga mendapat kewenangan untuk memberikan sanksi. Baik berupa teguran lisan, tertulis hingga pembatalan atau pembubaran jika pihak yang menggelar hajatan tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan meminta agar pemerintah segera menyosialisasikan surat edaran itu secara masif. Tujuannya, agar ketentuan yang sudah diatur pemerintah bisa diketahui masyarakat luas. Sebab selama ini masyarakat sudah beranggapan jika hajatan masih belum diperbolehkan selama pandemi.

“Jadi ini perlu disosialisasikan mulai dari jajaran OPD hingga lurah. Sehingga masyarakat paham betul adanya aturan mengenai hajatan ini. Jangan sampai adanya edaran tetapi tidak berjalan di kalangan masyarakat karena minimnya sosialisasi,” pungkasnya. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/