Stop Kunjungan dan Berkunjung, Upaya DPRD Kabupaten Probolinggo Cegah Penyebaran Covid-19

LENGANG: Suasana kantor DPRD Kabupaten Probolinggo di Kraksaan yang nampak sepi. Kantor wakil rakyat tersebut untuk sementara tak menerima kunjungan dari manapun. (Foto M Rosyidi/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PAJARAKAN, Radar Bromo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, mengambil langkah untuk memutus penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Untuk mencegah virus tersebut menyebar, kantor dewan tidak menerima kunjungan. Hal itu dimulai sejak 16 Maret lalu.

Bahkan, dewan juga menghentikan segala aktivitas berkunjung seperti kunker. Itu semua dilakukan untuk meminimalisasi Covid-19 masuk ke wilayah Kabupaten Probolinggo.

Andi Suryanto Wibowo, ketua DPRD setempat mengatakan, pihaknya sejak beberapa hari lalu telah melakukan pelarangan kunjungan rombongan orang ke kantornya. Menurutnya, hal itu dilakukan guna memotong rantai penyebaran virus korona. Selain itu, pihaknya juga telah mengambil sikap tidak melakukan kunker sampai waktu yang ditentukan oleh pemerintah.

“Sesuai instruksi pemerintah pusat dan juga bupati, kami melarang atau tidak memperbolehkan kunjungan bagi rombongan ke kantor. Kami juga tidak melakukan kunjungan kerja,” katanya.

Lebih lanjut, bagi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dewan, masih diperkenankan ke kantor dewan. Namun, mereka yang datang harus perorangan, bukan bergerombol atau berkelompok. Selain itu, bagi masyarakat yang berkunjung ke kantor dewan, juga harus mengikuti protokol kesehatan.

“Tentunya ada protokol kesehatan. Kami tidak bisa melarang warga yang mau mengadu ke dewan. Tetapi, tidak boleh rombongan, harus individu,” ungkapnya.

Ia berharap masyarakat Kabupaten Probolinggo mematuhi instruksi pemerintah. Yaitu, tidak keluar rumah. Menurutnya, saat ini langkah itu diambil pemerintah guna mengantisipasi penyebaran virus.

“Dipercaya virus akan mati setelah 14 hari. Karena itu, mohon jangan sampai melakukan kegiatan yang tidak perlu di luar rumah,” tandasnya.

Selanjutnya, jika suatu saat kondisi terburuk dan pemerintah harus mengambil sikap lockdown, ia meminta pemkab untuk melakukan pendataan bahan pangan. Terutama bahan pokok. Sebab, jika nanti lockdown memang diberlakukan, dikhawatirkan ada penimbunan makanan.

“Harus dikontrol, mulai harga dan stok makanan. Untuk pendistribusian ke desa-desa masih kami koordinasikan bersama pihak pemda,” jelasnya. (sid/fun)