Ahsan Tak Datang Lagi di Panggilan Ketiga, Kejaksaan: Mulai Tak Kooperatif

KRAKSAAN, Radar Bromo – Rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo untuk memeriksa Ahsan, terhambat. Penyebabnya, tersangka kasus dugaan korupsi bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut, mangkir saat di panggil Korps Adhyaksa.

Padahal, panggilan pemeriksaan tersangka tersebut merupakan surat ketiga yang dilayangkan terhadap anggota parlemen di DPRD kabupaten setempat. Surat panggilan ketiga itu dilayangkan setelah dua surat panggilan dikirim. Dan di surat panggilan pertama serta kedua, Ahsan juga tak datang.

Lantaran di panggilan ketiganya Ahsan juga tak datang, maka Kejari Kabupaten Probolinggo berencana melakukan penangkapan terhadap politisi PKB tersebut. Ahsan dinilai mulai tidak kooperatif.

Hal itu disampaikan Novan Basuki, kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Probolinggo. Dia mengatakan, tersangka Ahsan kembali tidak datang dalam panggilan terakhirnya. Karena itu, pihaknya berencana melakukan penangkapan terhadap lelaki yang masih aktif menjadi anggota dewan itu.

“Tidak datang kembali. Dengan begini kan berarti tersangka (Ahsan, Red) tidak kooperatif. Karena itu kami akan melakukan penangkapan terhadap pelaku,” jelasnya.

Untuk melakukan pemanggilan paksa atau penangkapan, pihaknya masih akan melaporkan kepada pimpinannya. Namun, ia menjelaskan kapan akan melakukan penangkapan, masih belum diketahui. “Masih kami laporkan dan akan membuat surat penangkapannya,” terangnya.

Sementara itu, Hasanuddin, penasihat hukum Ahsan mengatakan, pihaknya kemarin telah menyampaikan surat. Isi surat itu menyebutkan alasan kenapa kliennya tidak hadir dalam panggilan ketiga.

“Sudah kami sampaikan semua. Kami memohon sampai selesai praperadilan,” jelasnya.

Langkah praperadilan tersebut merupakan upaya hukum kliennya. Bahkan gugatan praperadilan itu sudah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan. Dalam waktu dekat, perkaranya akan digelar.

Adanya gugatan praperadilan dari kubu Ahsan, juga dibenarkan PN Kraksaan. Melalui Humas PN Kraksaan Yudistira menyebutkan bahwa PN Kraksaan memang menerima pengajuan praperadilan. Menurutnya, pada hari Jumat itu ada pengajuan praperadilan atas nama Ahsan.

“Ya, ada permohonan praperadilan. Diajukan oleh Sumitro, S.H. selaku penasihat hukum tersangka Ahsan,” katanya.

Ia menjelaskan, permohonan tersebut diterima Jumat tanggal 20 Maret. Dengan register no: 3/Pid.Pra/2020/PN.Krs. “Sudah kami terima. Dan untuk jadwal sidang pertama Rabu tanggal 1 April 2020,” ungkapnya. Dengan begitu, maka sidang praperadilan berpotensi besar digelar karena pengajuannya sudah lama, sebelum PN Kraksaan tak menerima perkara baru hingga 5 April mendatang lantaran ada wabah Covid-19.

Sebelumnya diberitakan, Kejari Kabupaten Probolinggo menduga Ahsan mengorupsi bantuan pengadaan mesin penggilingan padi dan jagung pada program LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) dari Kementan pada tahun 2014. Dalam proposalnya, tersangka menggunakan nama Yayasan Assakdiyah Desa Dungun, Kecamatan Tongas.

Namun, ketika disurvei yang bersangkutan malah menunjuk salah satu pabrik giling milik orang lain. Itu, dilakukan sebagai bukti fisik. Tetapi, itu bukan milik yayasan. Dalam Pengadaan berdana Rp 110.500.000 itu, oleh tersangka hanya disisakan Rp 33 juta untuk yayasan yang diberikan pada bendahara yayasan. (sid/fun)