Korupsi PSSI Askot Pasuruan: Ternyata Tak Ada Monev setelah Dana Cair

PASURUAN, Radar Bromo – Lemahnya pengawasan pemerintah daerah ditengarai menjadi penyebab kasus dugaan korupsi yang membelit PSSI Askot Pasuruan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan selaku pemberi hibah diketahui tak pernah melakukan monitoring dan evaluasi (monev).

Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa Mantan Ketua PSSI Askot Pasuruan Edy Hari Respati Setiawan alias Didik. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Jumat (24/1).

Ada dua saksi yang dihadirkan dalam sidang itu. Yakni, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan Mahbub Efendi dan Helmi, selaku mantan Manajer Persekap tahun 2012 hingga 2013.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan Widodo Pamudji menanyakan kepada saksi Mahbub Efendi sejumlah hal. Terutama berkaitan dengan tugasnya selaku pemegang DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) di dinas tersebut.

Widodo bertanya siapa yang menentukan rancangan anggaran yang diajukan PSSI. Seperti honor pelatih, manajer, pemain, dan sebagainya. Mahbub mengaku, pihaknya hanya memverifikasi proposal yang diajukan.

Tak puas dengan jawaban itu, JPU menegaskan soal ketentuan atau standardisasi yang bisa jadi acuan mengenai penganggaran honor tersebut. Juga dijawab oleh Mahbub bahwa hal itu ditentukan oleh PSSI sendiri.

“Pada intinya, saksi Mahbub hanya memverifikasinya, menyesuaikan anggaran yang dikeluarkan Pemda,” ungkap Widodo.

Tak berhenti di situ, Mahbub dicecar pertanyaan tentang tugasnya dalam mengawasi penggunaan anggaran hibah itu. Dari situ diketahui, Mahbub tidak melakukan monev.

Majelis Hakim pun mempertanyakan monev yang tidak dilakukan. Padahal, seharusnya Dispora melakukan monev setelah Pemda mencairkan dana. Tujuannya, untuk memastikan apakah anggaran yang dikeluarkan digunakan sesuai dengan yang diajukan proposal atau tidak.

Widodo menjabarkan, proposal permohonan dana diajukan PSSI Askot Pasuruan ke KONI. Selanjutnya, KONI memberikan surat pengantar ke wali kota untuk didisposisi ke Dispora supaya memverifikasi proposal itu. Setelah verifikasi rampung, proposal dikembalikan ke wali kota. Selanjutnya, wali kota mengeluarkan nota dinas ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset supaya mencairkan dana.

“Nah, setelah proses pencairan itu, tidak ada monev dari Dispora yang punya DIPA. Seharusnya ya melakukan pertanggungjawaban seperti monev. Ini yang tidak dilakukan,” tuturnya.

Pemeriksaan berlanjut kepada Helmi. Mantan Manajer Persekap itu mengakui menerima anggaran dari PSSI. Uang itu lantas digunakan untuk kebutuhan kompetisi yang dilakoni Persekap saat itu. Termasuk untuk membayar honor manajer, pelatih, pemain, dan ofisial.

“Namun yang diterima Manajer Persekap ini nilainya tak sesuai dengan proposal yang diajukan PSSI. Lebih rendah,” tegas Widodo.

Selain dua saksi tersebut, JPU juga menghadirkan saksi ahli dari BPKP. “Dinyatakan jika saksi ahli telah mengklarifikasi semua pihak yang dianggap tahu aliran keuangan. Sehingga, disimpulkan ada Rp 3,8 miliar kerugian negara,” pungkasnya. (tom/hn/fun)