alexametrics
26.3 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

4 Calon Sekdes Karangasem Wadul Dewan, Ini Keluhannya

BANGIL, Radar Bromo – Empat calon sekretaris desa (sekdes) Karangasem, Kecamatan Wonorejo, mengadukan panitia ke DPRD Kabupaten Pasuruan. Aduan itu dilakukan seiring dengan pelaksanaan penjaringan yang dinilai syarat kejanggalan.

Kejanggalan itu muncul seiring dengan pembentukan panitia yang dinilai tidak prosedural. Bahkan, kualitas dan kredibilitas panitia juga dipertanyakan. Hal inilah yang membuat mereka mendesak agar adanya pemilihan ulang.

Hal tersebut salah satunya diungkapkan Muhammad As’ari Hasan, salah satu calon sekdes Karangasem, Kecamatan Wonorejo. Ia memaparkan kejanggalan saat pembentukan panitia dan penjaringan sekdes tahap awal.

Ketika itu, ada tiga perangkat yang masuk dalam kepanitian. Hal ini dinilainya bisa mengurangi netralitas dalam pemilihan tersebut.

Begitupun ketika tiga panitia yang merupakan aparatur desa itu akhirnya mundur. Saat penunjukan pengganti, tidak dilakukan rapat. “Ujuk-ujuk ada yang menunjuk dan sudah terbentuk. Saat kami minta tunjukkan SK (Surat Keputusan), mereka hanya bilang sudah ada, tapi kami tidak pernah ditunjukkan,” terangnya.

Sorotan lainnya, ketika akhirnya ada tes. Beberapa tes dilakukan. Termasuk komputer dan ujian tulis. Pihak panitia menyaratkan agar mereka yang mengikuti tes komputer, untuk bisa memiliki sertifikat komputer. “Padahal, panitia sendiri juga tidak punya sertifikasi komputer,” ulasnya.

Soal-soal yang dibuat pun, lanjutnya, merupakan hasil dari pihak panitia. Padahal seharusnya, dibuat oleh pihak ketiga, seperti akademisi. “Sempat ada kabar soal itu dibuat oleh Universitas Brawijaya. Tapi, ternyata pihak panitia sendiri yang membuatnya,” sambungnya.

Karena itulah, pihaknya mengadu ke dewan. Langkah ini dimaksudkan untuk mempertanyakan pembentukan panitia tersebut sudah sesuai ketentuan ataukah cacat hukum.

Pihaknya juga meminta agar ada pansus untuk menindaklanjuti ada tidaknya penyalahan aturan tersebut. “Kalau memang ada kecurangan, maka kami minta agar dewan merekomendasikan pemilihan ulang,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu panitia sekdes, Muhammad Nur Ali mengklaim, jika pemilihan dan penjaringan pilsekdes itu sudah sesuai ketentuan. “Sudah selesai semua. Ada enam peserta dan satu tidak memenuhi syarat karena umurnya kurang,” ungkapnya.

Ia mengakui, dalam perjalanannya, ada panitia yang mengundurkan diri. Alasannya, karena ada desakan dari para calon. Karena tiga panitia tersebut menjabat perangkat desa.

“Kami bermusyawarah dengan pihak kepala desa dan akhirnya diputuskan untuk membentuk panitia lanjutan,” sambungnya. (one/mie)

BANGIL, Radar Bromo – Empat calon sekretaris desa (sekdes) Karangasem, Kecamatan Wonorejo, mengadukan panitia ke DPRD Kabupaten Pasuruan. Aduan itu dilakukan seiring dengan pelaksanaan penjaringan yang dinilai syarat kejanggalan.

Kejanggalan itu muncul seiring dengan pembentukan panitia yang dinilai tidak prosedural. Bahkan, kualitas dan kredibilitas panitia juga dipertanyakan. Hal inilah yang membuat mereka mendesak agar adanya pemilihan ulang.

Hal tersebut salah satunya diungkapkan Muhammad As’ari Hasan, salah satu calon sekdes Karangasem, Kecamatan Wonorejo. Ia memaparkan kejanggalan saat pembentukan panitia dan penjaringan sekdes tahap awal.

Ketika itu, ada tiga perangkat yang masuk dalam kepanitian. Hal ini dinilainya bisa mengurangi netralitas dalam pemilihan tersebut.

Begitupun ketika tiga panitia yang merupakan aparatur desa itu akhirnya mundur. Saat penunjukan pengganti, tidak dilakukan rapat. “Ujuk-ujuk ada yang menunjuk dan sudah terbentuk. Saat kami minta tunjukkan SK (Surat Keputusan), mereka hanya bilang sudah ada, tapi kami tidak pernah ditunjukkan,” terangnya.

Sorotan lainnya, ketika akhirnya ada tes. Beberapa tes dilakukan. Termasuk komputer dan ujian tulis. Pihak panitia menyaratkan agar mereka yang mengikuti tes komputer, untuk bisa memiliki sertifikat komputer. “Padahal, panitia sendiri juga tidak punya sertifikasi komputer,” ulasnya.

Soal-soal yang dibuat pun, lanjutnya, merupakan hasil dari pihak panitia. Padahal seharusnya, dibuat oleh pihak ketiga, seperti akademisi. “Sempat ada kabar soal itu dibuat oleh Universitas Brawijaya. Tapi, ternyata pihak panitia sendiri yang membuatnya,” sambungnya.

Karena itulah, pihaknya mengadu ke dewan. Langkah ini dimaksudkan untuk mempertanyakan pembentukan panitia tersebut sudah sesuai ketentuan ataukah cacat hukum.

Pihaknya juga meminta agar ada pansus untuk menindaklanjuti ada tidaknya penyalahan aturan tersebut. “Kalau memang ada kecurangan, maka kami minta agar dewan merekomendasikan pemilihan ulang,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu panitia sekdes, Muhammad Nur Ali mengklaim, jika pemilihan dan penjaringan pilsekdes itu sudah sesuai ketentuan. “Sudah selesai semua. Ada enam peserta dan satu tidak memenuhi syarat karena umurnya kurang,” ungkapnya.

Ia mengakui, dalam perjalanannya, ada panitia yang mengundurkan diri. Alasannya, karena ada desakan dari para calon. Karena tiga panitia tersebut menjabat perangkat desa.

“Kami bermusyawarah dengan pihak kepala desa dan akhirnya diputuskan untuk membentuk panitia lanjutan,” sambungnya. (one/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/