PN Tunggu Jawaban MA soal Peninjauan Kembali Kasus Oknum Satpol PP Nyabu

PANGGUNGREJO, Radar Bromo- Terpidana kasus kepemilikan sabu-sabu Abdullah Nasich, harus lebih bersabar untuk mengetahui vonis pidana yang dijatuhkan padanya. Sejauh ini, putusan peninjuan kembali (PK) yang diajukannya ke Mahkamah Agung (MA) RI belum turun.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan Rahmat Dahlan mengatakan, putusan yang dijatuhkan terhadap Nasich, terkait kepemilikan sabu-sabu sebenarnya sudah inkracht. Sebab, oknum pegawai negeri sipil (PNS) Satpol PP Kota Pasuruan ini telah menerima putusan yang dijatuhkan majelis hakim pada 2019 lalu.

Namun, ternyata pada Agustus 2019, Nasich mengajukan PK. Sampai kemarin, PN Pasuruan belum mendapatkan kabar terkait dengan putusan MA terhadap PK yang diajukan Nasich. Namun, PN memastikan terus berkomunikasi dengan MA untuk mengetahui jawabannya. “Saat ini proses PK masih berlangsung. Kami belum dapat jawaban dari MA,” ujarnya.

Rahmad menjelaskan, pengajuan PK biasanya disebabkan dua alasan. Di antaranya, karena ditemukan adanya bukti baru berupa benda dan saksi. Atau, karena terpidana merasa ada kekhilafan atau kekeliruan majelis hakim dalam memberikan putusan. “Kalau yang Abdullah Nasich ini saya kurang paham karena apa. Cuma yang jelas PK-nya sudah masuk ke ranah MA,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Sabtu, 13 Oktober 2018 Abdullah Nasich, 41, warga Kelurahan/Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, diamankan Satreskoba Polres Pasuruan Kota. PNS yang bertugas di Satpol PP Kota Pasuruan itu disangka memiliki sabu-sabu.

Kasusnya terus bergulir hingga ke meja pengadilan. Ia kali pertama diadili di PN Pasuruan pada awal Januari 2019. Dalam persidangan terungkap, Nasich memiliki sabu untuk dikonsumsi sendiri. Ia pun divonis dengan hukuman penjara selama empat tahun tujuh bulan. Serta, harus membayar denda Rp 800 juta subsider dua bulan kurungan. Atas putusan itu, Nasich memilih melawan hingga mengajukan PK. (riz/rud/fun)