Dari 9 Parpol di Kota Pasuruan, Baru 3 yang Serahkan LPj Bantuan Keuangan

PASURUAN, Radar Bromo – Mendekati batas akhir, belum semua partai politik menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj) bantuan keuangan tahun 2019. Padahal, LPj itu diperlukan oleh Pemkot Pasuruan untuk diaudit, sebelum kembali mencairkan bantuan keuangan tahun ini.

Dari sembilan partai politik penerima bantuan keuangan tahun 2019, baru tiga yang sudah menyerahkan LPj. Yakni, Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, dan Partai Nasdem. Sebelumnya, ketiga partai politik itu intens mengonsultasikan LPj yang masih berupa draf ke Pemkot.

“Sekarang, LPj dari tiga parpol itu sudah kami terima,” kata Kasubbid Kelembagaan Politik Bakesbangpol Kota Pasuruan Abdul Aziz, kemarin (23/1).

Dengan begitu, masih ada enam partai politik yang belum menyerahkan LPj. Padahal, berdasarkan Permendagri Nomor 36/2018, partai politik penerima bantuan keuangan harus menyerahkan LPj paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

“Sebelumnya, kami sudah berkirim surat ke sembilan parpol supaya menyerahkan LPj itu paling lambat 31 Januari sesuai Permendagri,” ungkap dia.

Kendati demikian, Aziz menerangkan, jika sejauh ini ada empat partai politik yang berkonsultasi mengenai penyusunan LPj tersebut. Yakni, Partai Hanura, Partai Gerindra, PPP, dan Partai Golkar. Sedangkan PAN dan PKS belum berkonsultasi.

Dia menambahkan, LPj itu nantinya akan diserahkan ke BPK untuk diaudit. Proses audit LPj bantuan keuangan itu diperkirakan memakan waktu tiga bulan. Selanjutnya, Pemkot bisa kembali mencairkan bantuan keuangan setelah BPK mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Kalau ada yang parpol yang menyerahkan LPj melebihi batas akhir, konsekuensinya ya pencairan bantuannya tertunda,” pungkas dia.

Untuk diketahui, Pemkot mengeluarkan bantuan keuangan senilai Rp 519 juta pada 2019. Dana itu dialokasikan dari APBD 2019. Penerimanya ialah sembilan partai politik pemilik kursi di DPRD Kota Pasuruan. (tom/hn/fun)