alexametrics
25.1 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

Gaji DPRD Kab Probolinggo Dianggarkan Naik Rp 6 M di RAPBD 2020

PAJARAKAN, Radar Bromo – Tahun depan, gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo bakal dinaikkan. Jumlahnya pun fantastis. Kenaikannya mencapai Rp 6 miliar.

Rencana kenaikan gaji dan tunjangan itu sedang dibahas dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2020 Kabupaten Probolinggo saat ini di DPRD. Dalam pembahasan itu, gaji dan tunjangan anggota DPRD menjadi salah satu belanja daerah yang menyedot anggaran sangat besar.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, pembahasan R-APBD 2020 Kabupaten Probolinggo sampai di tingkat komisi di DPRD. Secara umum, R-APBD 2020 telah mencantumkan rencana anggaran belanja DPRD. Salah satunya, untuk belanja gaji dan tunjangan DPRD yang mencapai Rp 26 miliar.

Nilai itu jauh lebih besar dibanding gaji dan tunjangan DPRD selama tahun 2019. Saat itu nilainya sekitar Rp 20 miliar.

Gaji DPRD Kabupaten sendiri, sebenarnya tidak jauh berbeda antara tahun 2019 dengan tahun 2010. Dalam R-APBD 2020, gaji dianggarkan sekitar Rp 1,29 miliar untuk 50 anggota DPRD. Di tahun sebelumnya, gaji DPRD dianggarkan Rp 1,2 miliar untuk 50 anggota.

Artinya, kenaikan item gaji ini hanya Rp 90 juta. Hanya saja, nilai gaji atau uang representasi ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD berbeda.

”Kalau gaji anggota dewan itu sesuai aturan memang tidak besar, tidak sampai Rp 2 juta. Kalau dibanding dengan perusahaan swasta, gaji kami (dewan) sangat kecil. Untungnya ada tunjangan yang diterima,” kata Oka Mahendra, wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo.

Selebihnya diakui Oka, penghasilan besar yang akan diterima DPRD berasal dari tunjangan-tunjangan. Mulai dari tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi.

Tunjangan paling besar yang bakal diterima anggota DPRD adalah tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan. Kegiatan yang masuk belanja penerimaan lain-lain itu total mencapai sekitar Rp 8,8 miliar. Nilai tunjangan ini, mengalami kenaikan hingga sekitar Rp 2 miliar dibanding tahun 2019.

”Iya ada tunjangan komunikasi intensif untuk kami. Anggaran itu diperuntukkan kami (anggota dewan) untuk berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah, warga, dan lainnya,” akunya.

Kenaikan tunjangan komunikasi intensif DPRD itu dijelaskan Oka, sudah diajukan pada 2017. Namun, karena keuangan daerah masuk kategori menengah (sedang), maka nilai tunjangan harus menyesuaikan dengan keuangan daerah.

Selama dua tahun terakhir, kondisi keuangan daerah Kabupaten Probolinggo sudah masuk kategori tinggi. Sehingga, sesuai aturan diperbolehkan ada kenaikan tunjangan komunikasi intensif.

”Kalau tahun ini dan tahun sebelumnya, nilai tunjangan komunikasi intensif itu hanya Rp 7 juta tiap anggota dewan per bulannya. Tahun depan naik, bisa sampai sekitar Rp10 juta,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Probolinggo Santiyono menjelaskan, R-APBD 2020 masih dalam pembahasan. Sementara kenaikan gaji dan tunjangan DPRD itu sesuai aturan yang ada.

“Untuk kategori keuangan daerah tahun ini hasilnya bagaimana, kami masih menunggu rekomendasi dari pusat. Diperkirakan rekomendasi itu turun sebelum APBD 2020 selesai dibahas,” terangnya. (mas/hn)

PAJARAKAN, Radar Bromo – Tahun depan, gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo bakal dinaikkan. Jumlahnya pun fantastis. Kenaikannya mencapai Rp 6 miliar.

Rencana kenaikan gaji dan tunjangan itu sedang dibahas dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2020 Kabupaten Probolinggo saat ini di DPRD. Dalam pembahasan itu, gaji dan tunjangan anggota DPRD menjadi salah satu belanja daerah yang menyedot anggaran sangat besar.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, pembahasan R-APBD 2020 Kabupaten Probolinggo sampai di tingkat komisi di DPRD. Secara umum, R-APBD 2020 telah mencantumkan rencana anggaran belanja DPRD. Salah satunya, untuk belanja gaji dan tunjangan DPRD yang mencapai Rp 26 miliar.

Nilai itu jauh lebih besar dibanding gaji dan tunjangan DPRD selama tahun 2019. Saat itu nilainya sekitar Rp 20 miliar.

Gaji DPRD Kabupaten sendiri, sebenarnya tidak jauh berbeda antara tahun 2019 dengan tahun 2010. Dalam R-APBD 2020, gaji dianggarkan sekitar Rp 1,29 miliar untuk 50 anggota DPRD. Di tahun sebelumnya, gaji DPRD dianggarkan Rp 1,2 miliar untuk 50 anggota.

Artinya, kenaikan item gaji ini hanya Rp 90 juta. Hanya saja, nilai gaji atau uang representasi ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD berbeda.

”Kalau gaji anggota dewan itu sesuai aturan memang tidak besar, tidak sampai Rp 2 juta. Kalau dibanding dengan perusahaan swasta, gaji kami (dewan) sangat kecil. Untungnya ada tunjangan yang diterima,” kata Oka Mahendra, wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo.

Selebihnya diakui Oka, penghasilan besar yang akan diterima DPRD berasal dari tunjangan-tunjangan. Mulai dari tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi.

Tunjangan paling besar yang bakal diterima anggota DPRD adalah tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan. Kegiatan yang masuk belanja penerimaan lain-lain itu total mencapai sekitar Rp 8,8 miliar. Nilai tunjangan ini, mengalami kenaikan hingga sekitar Rp 2 miliar dibanding tahun 2019.

”Iya ada tunjangan komunikasi intensif untuk kami. Anggaran itu diperuntukkan kami (anggota dewan) untuk berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah, warga, dan lainnya,” akunya.

Kenaikan tunjangan komunikasi intensif DPRD itu dijelaskan Oka, sudah diajukan pada 2017. Namun, karena keuangan daerah masuk kategori menengah (sedang), maka nilai tunjangan harus menyesuaikan dengan keuangan daerah.

Selama dua tahun terakhir, kondisi keuangan daerah Kabupaten Probolinggo sudah masuk kategori tinggi. Sehingga, sesuai aturan diperbolehkan ada kenaikan tunjangan komunikasi intensif.

”Kalau tahun ini dan tahun sebelumnya, nilai tunjangan komunikasi intensif itu hanya Rp 7 juta tiap anggota dewan per bulannya. Tahun depan naik, bisa sampai sekitar Rp10 juta,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Probolinggo Santiyono menjelaskan, R-APBD 2020 masih dalam pembahasan. Sementara kenaikan gaji dan tunjangan DPRD itu sesuai aturan yang ada.

“Untuk kategori keuangan daerah tahun ini hasilnya bagaimana, kami masih menunggu rekomendasi dari pusat. Diperkirakan rekomendasi itu turun sebelum APBD 2020 selesai dibahas,” terangnya. (mas/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/