alexametrics
24.4 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Belum Ada Petunjuk dari Pusat soal THR di Tengah Pandemi

PROBOLINGGO, Radar Bromo– Pandemi yang melanda sejak tahun 2020, sempat membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan soal tunjangan hari raya (THR). Tahun lalu, pemerintah pusat mengeluarkan aturan bahwa perusahaan bisa mencicil THR untuk karyawan.

Nah, di tahun ini, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSPTK) Kota Probolinggo masih menunggu regulasi THR. Sebab acuan dari pemerintah pusat-lah yang bisa dijalankan oleh daerah.

Plt Kepala DPM PTSPTK Kota Probolinggo  Fatchur Rozi menerangkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, aturan terkait dnegan THR akan dikeluarkan oleh pemerintah pada awal puasa.  Selanjutnya, mengenai masalah perusahaan yang sudah atau belum memberikan THR juga akan diminta sekitar minggu kedua bulan puasa.

“Aturan pemberian THR biasanya sekitar 1 minggu sebelum hari raya,” beber Rozi.

Dengan demikian, Rozi menuturkan, saat ini masih belum diketahui secara terperinci dari sejumlah perusahaan mana saja yang bisa memberikan THR secara langsung ataupun nantinya dimodel nyicil seperti tahun sebelumnya. Hal itu dilakukan lantaran dampak dari pandemi membuat faktor perekonomian turun.

“Tapi kami masih tunggu informasi dari pusat ataupun provinsi,” kata Rozi mempertegas kembali.

Pihaknya berharap, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik dari beberapa sektor. Baik dari perusahaan dan juga karyawan. Sehingga keberlangsungan roda ekonomi terus berjalan. (rpd/fun)

 

PROBOLINGGO, Radar Bromo– Pandemi yang melanda sejak tahun 2020, sempat membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan soal tunjangan hari raya (THR). Tahun lalu, pemerintah pusat mengeluarkan aturan bahwa perusahaan bisa mencicil THR untuk karyawan.

Nah, di tahun ini, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSPTK) Kota Probolinggo masih menunggu regulasi THR. Sebab acuan dari pemerintah pusat-lah yang bisa dijalankan oleh daerah.

Plt Kepala DPM PTSPTK Kota Probolinggo  Fatchur Rozi menerangkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, aturan terkait dnegan THR akan dikeluarkan oleh pemerintah pada awal puasa.  Selanjutnya, mengenai masalah perusahaan yang sudah atau belum memberikan THR juga akan diminta sekitar minggu kedua bulan puasa.

“Aturan pemberian THR biasanya sekitar 1 minggu sebelum hari raya,” beber Rozi.

Dengan demikian, Rozi menuturkan, saat ini masih belum diketahui secara terperinci dari sejumlah perusahaan mana saja yang bisa memberikan THR secara langsung ataupun nantinya dimodel nyicil seperti tahun sebelumnya. Hal itu dilakukan lantaran dampak dari pandemi membuat faktor perekonomian turun.

“Tapi kami masih tunggu informasi dari pusat ataupun provinsi,” kata Rozi mempertegas kembali.

Pihaknya berharap, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik dari beberapa sektor. Baik dari perusahaan dan juga karyawan. Sehingga keberlangsungan roda ekonomi terus berjalan. (rpd/fun)

 

MOST READ

BERITA TERBARU

/