alexametrics
28 C
Probolinggo
Monday, 17 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

Belum Ada Petunjuk dari Pusat soal THR di Tengah Pandemi

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

PROBOLINGGO, Radar Bromo– Pandemi yang melanda sejak tahun 2020, sempat membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan soal tunjangan hari raya (THR). Tahun lalu, pemerintah pusat mengeluarkan aturan bahwa perusahaan bisa mencicil THR untuk karyawan.

Nah, di tahun ini, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSPTK) Kota Probolinggo masih menunggu regulasi THR. Sebab acuan dari pemerintah pusat-lah yang bisa dijalankan oleh daerah.

Plt Kepala DPM PTSPTK Kota Probolinggo  Fatchur Rozi menerangkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, aturan terkait dnegan THR akan dikeluarkan oleh pemerintah pada awal puasa.  Selanjutnya, mengenai masalah perusahaan yang sudah atau belum memberikan THR juga akan diminta sekitar minggu kedua bulan puasa.

“Aturan pemberian THR biasanya sekitar 1 minggu sebelum hari raya,” beber Rozi.

Dengan demikian, Rozi menuturkan, saat ini masih belum diketahui secara terperinci dari sejumlah perusahaan mana saja yang bisa memberikan THR secara langsung ataupun nantinya dimodel nyicil seperti tahun sebelumnya. Hal itu dilakukan lantaran dampak dari pandemi membuat faktor perekonomian turun.

“Tapi kami masih tunggu informasi dari pusat ataupun provinsi,” kata Rozi mempertegas kembali.

Pihaknya berharap, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik dari beberapa sektor. Baik dari perusahaan dan juga karyawan. Sehingga keberlangsungan roda ekonomi terus berjalan. (rpd/fun)

 

Mobile_AP_Rectangle 1

PROBOLINGGO, Radar Bromo– Pandemi yang melanda sejak tahun 2020, sempat membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan soal tunjangan hari raya (THR). Tahun lalu, pemerintah pusat mengeluarkan aturan bahwa perusahaan bisa mencicil THR untuk karyawan.

Nah, di tahun ini, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSPTK) Kota Probolinggo masih menunggu regulasi THR. Sebab acuan dari pemerintah pusat-lah yang bisa dijalankan oleh daerah.

Plt Kepala DPM PTSPTK Kota Probolinggo  Fatchur Rozi menerangkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, aturan terkait dnegan THR akan dikeluarkan oleh pemerintah pada awal puasa.  Selanjutnya, mengenai masalah perusahaan yang sudah atau belum memberikan THR juga akan diminta sekitar minggu kedua bulan puasa.

Mobile_AP_Half Page

“Aturan pemberian THR biasanya sekitar 1 minggu sebelum hari raya,” beber Rozi.

Dengan demikian, Rozi menuturkan, saat ini masih belum diketahui secara terperinci dari sejumlah perusahaan mana saja yang bisa memberikan THR secara langsung ataupun nantinya dimodel nyicil seperti tahun sebelumnya. Hal itu dilakukan lantaran dampak dari pandemi membuat faktor perekonomian turun.

“Tapi kami masih tunggu informasi dari pusat ataupun provinsi,” kata Rozi mempertegas kembali.

Pihaknya berharap, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik dari beberapa sektor. Baik dari perusahaan dan juga karyawan. Sehingga keberlangsungan roda ekonomi terus berjalan. (rpd/fun)

 

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2