alexametrics
27.2 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

Utang Rp 1,32 M, Dewan Dipolisikan karena Dinilai Tak Beriktikad Baik

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Seorang anggota DPRD Kota Pasuruan, Helmi, harus berurusan dengan hukum. Dia dilaporkan Khamisa, 75, telah melakukan tindakan penipuan dan penggelapan.

Warga Jalan Diponegoro, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, itu menyebut sebenarnya dirinya tidak ingin membawa masalah ini ke jalur hukum. Pasalnya, terlapor punya iktikad baik untuk menyelesaikan masalah itu dengannya. Namun, yang terjadi saat ini sebaliknya. Terlapor menghilang bak ditelan bumi.

Khamisa menjelaskan, terlapor telah meminjam sejumlah uang padanya. Namun, sampai saat ini terlapor tidak mengembalikan pinjaman itu. Bahkan, terlapor mengingkari sejumlah kesepakatan.

Pertama kali, terlapor meminjam uang pada 2015. Selama empat bulan mulai Januari – April, terlapor mendatanginya berulang kali untuk meminjam uang. Terlapor datang bersama dua orang temannya yakni Muji dan Subhan.

Saat pertama kali datang pada Januari, terlapor meminjam uang Rp 70 juta dengan jaminan berupa mobil Avanza miliknya. Namun, tak lama kemudian terlapor kembali datang. Dia meminta mobil Avanza yang dijadikan jaminan. Alasannya, terlapor akan mengurus perpanjangan pajak kendaraan Avanza itu.

Tapi setelah beberapa lama, jaminan ini tidak dikembalikan. Terlapor beralasan, surat-surat mobil Avanza miliknya palsu dan saat itu ada di Polres Malang.

Selanjutnya, berturut-turut mulai Februari hingga Maret, terlapor bersama kedua temannya kembali mendatangi rumahnya.

Terlapor kembali meminjam uang dalam jumlah tidak sedikit. Terlapor beralasan, uang itu akan dipergunakan untuk pembiayaan proyek.

Khamisa pun memberikan pinjaman pada terlapor. Sebab, terlapor menjanjikan keuntungan lima persen pada dirinya dari proyek yang dikerjakannya. Selain itu, terlapor menjanjikan akan mengembalikan pinjaman itu dua bulan setelah peminjaman.

Awalnya, terlapor meminjam Rp 50 juta pada 9 Februari. Lalu meminjam kembali sebesar Rp 200 juta pada 3 Maret.

Tak lama kemudian, terlapor kembali datang dengan dua temannya dan meminjam Rp 200 juta pada 15 Maret. Selanjutnya, terlapor meminjam Rp 100 juta pada 19 Maret. Dan pada 2 April, terlapor kembali meminjam Rp 150 juta.

Lalu pada April, terlapor menjanjikan cucu Khamisa bisa diterima mendaftar CPNS dan langsung kerja. Asalkan Khamisa membayar Rp 150 juta.

Tak berhenti sampai di situ. Pada 13 dan 15 April, terlapor mendatangi rumah Khamisa untuk meminjam uang lagi. Pada dua tanggal itu, terlapor pinjam uang masing-masing Rp 200 juta untuk pembiayaan proyek.

Terlapor berjanji akan mengembalikan pinjaman itu dua bulan kemudian. Selain itu, terlapor berjanji akan memberikan keuntungan 5 persen dari proyeknya.

Selanjutnya, sebanyak enam kali terlapor memberikan jaminan padanya berupa bilyet giro (BG) dan cek. Pada 2 April terlapor memberikan BG senilai Rp 150 juta, pada 9 April memberikan cek senilai Rp 50 juta, dan pada 13 April memberikan BG senilai Rp 200 juta.

Selanjutnya, pada 4 Mei terlapor kembali memberikan jaminan berupa cek senilai Rp 200 juta, pada 12 Juni memberikan cek senilai Rp 100 juta, dan pada 15 September, terlapor memberikan jaminan sebuah cek senilai Rp 200 juta.

Namun, terlapor meminta agar Khamisa tidak mencairkan jaminan ini meski jatuh tempo. Terlapor berjanji akan memberikan ganti uang pada Khamisa.

Sayangnya, terlapor tidak kunjung membayar pinjamannya. Dan ketika dihubungi berulang kali, terlapor selalu berjanji.

Bahkan, hingga saat ini janji terlapor membantu memasukkan cucunya sebagai CPNS juga tidak terealisasi. Padahal, Khamisa sudah menyerahkan uang Rp 150 juta pada terlapor.

Karena itulah, Khamisa memutuskan untuk melaporkan kasus itu pada Maret 2017. Dan hingga saat ini, proses hukumnya masih berlangsung.

“Total kerugian saya mencapai Rp 1,32 miliar. Terakhir laporan saya ini sudah masuk ke kejaksaan. Terpaksa saya lakukan tindakan ini karena tidak ada iktikad baik dari Helmi untuk melunasinya. Dia selalu berjanji,” ungkapnya.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Achmad Anshori menyebut, korban ini bukan orang yang kelebihan duit. Ia bersedia meminjamkan uang berulang kali pada terlapor karena terlapor menyebut uang itu digunakan untuk pembiayaan proyek.

Selain itu, kliennya dijanjikan keuntungan 5 persen. Bahkan, setiap kali hendak meminjam uang, terlapor selalu menjanjikan hal yang sama.

Saat itu kliennya percaya janji itu akan terealisasi. Namun, saat ditanya, terlapor hanya berjanji saja.

“Tidak ada iktikad baik dari Helmi. Setiap kali dihubungi, ia selalu bilang akan membayar. Namun, lama kelamaan Helmi tidak bisa lagi dihubungi. Setiap kali ditelepon ia selalu tidak mengangkat telepon dari Khamisa,” jelas Anshori.

Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota Iptu Rahmad Ridho melalui KBO Satreskrim Polres Pasuruan Kota Iptu Hajir Sujalmo menyebut, pihaknya sudah menetapkan Helmi sebagai tersangka. Polres Pasuruan Kota juga sudah melimpahkan berkas penyelidikan dugaan penipuan atas nama Helmi ini ke Kejari Pasuruan pada Maret 2020.

Namun, berkas ini dikembalikan karena dinyatakan P-19 atau belum lengkap. Karena itu, pihaknya kembali memanggil saksi pekan lalu. Saksi yang dipanggil yaitu keponakan korban, Yasin. Pihaknya juga akan meminta keterangan korban pada pekan depan.

“Berkas perkara kasus ini sudah sempat kami limpahkan ke kejaksaan. Cuma kami diminta untuk melengkapi karena bukti-bukti dinilai kurang. Pemanggilan Khamisa dilakukan di rumahnya karena beliau sudah renta,” sebut Hajir.

Terpisah, kuasa hukum Helmi, Wiwin Ariesta menyebut kliennya sudah bertindak kooperatif. Helmi tidak pernah ada niatan untuk tidak membayar atau menipu Khamisa.

Menurutnya, Helmi sudah menyicil utangnya pada Khamisa sebesar Rp 200 juta. Bahkan, pada Mei dan Juni 2020 Helmi berniat untuk kembali menyicil utangnya pada Khamisa. Masing-masing senilai Rp 100 juta dan Rp 50 juta.

Namun, korban dan kuasa hukumnya menolak. Mereka bersikukuh untuk terus melanjutkan laporan tersebut pada Polres Pasuruan Kota.

“Khamisa meminta untuk langsung dibayarkan seluruhnya. Padahal Helmi sudah mau menyicil. Jadi, kalau dibilang tidak kooperatif itu tidak benar. Bahkan, sudah ada pembayaran Rp 200 juta. Apalagi saat ini dalam pandemi Covid-19 dan semuanya pun terdampak,” terang Wiwin. (riz/hn/fun)

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Seorang anggota DPRD Kota Pasuruan, Helmi, harus berurusan dengan hukum. Dia dilaporkan Khamisa, 75, telah melakukan tindakan penipuan dan penggelapan.

Warga Jalan Diponegoro, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, itu menyebut sebenarnya dirinya tidak ingin membawa masalah ini ke jalur hukum. Pasalnya, terlapor punya iktikad baik untuk menyelesaikan masalah itu dengannya. Namun, yang terjadi saat ini sebaliknya. Terlapor menghilang bak ditelan bumi.

Khamisa menjelaskan, terlapor telah meminjam sejumlah uang padanya. Namun, sampai saat ini terlapor tidak mengembalikan pinjaman itu. Bahkan, terlapor mengingkari sejumlah kesepakatan.

Pertama kali, terlapor meminjam uang pada 2015. Selama empat bulan mulai Januari – April, terlapor mendatanginya berulang kali untuk meminjam uang. Terlapor datang bersama dua orang temannya yakni Muji dan Subhan.

Saat pertama kali datang pada Januari, terlapor meminjam uang Rp 70 juta dengan jaminan berupa mobil Avanza miliknya. Namun, tak lama kemudian terlapor kembali datang. Dia meminta mobil Avanza yang dijadikan jaminan. Alasannya, terlapor akan mengurus perpanjangan pajak kendaraan Avanza itu.

Tapi setelah beberapa lama, jaminan ini tidak dikembalikan. Terlapor beralasan, surat-surat mobil Avanza miliknya palsu dan saat itu ada di Polres Malang.

Selanjutnya, berturut-turut mulai Februari hingga Maret, terlapor bersama kedua temannya kembali mendatangi rumahnya.

Terlapor kembali meminjam uang dalam jumlah tidak sedikit. Terlapor beralasan, uang itu akan dipergunakan untuk pembiayaan proyek.

Khamisa pun memberikan pinjaman pada terlapor. Sebab, terlapor menjanjikan keuntungan lima persen pada dirinya dari proyek yang dikerjakannya. Selain itu, terlapor menjanjikan akan mengembalikan pinjaman itu dua bulan setelah peminjaman.

Awalnya, terlapor meminjam Rp 50 juta pada 9 Februari. Lalu meminjam kembali sebesar Rp 200 juta pada 3 Maret.

Tak lama kemudian, terlapor kembali datang dengan dua temannya dan meminjam Rp 200 juta pada 15 Maret. Selanjutnya, terlapor meminjam Rp 100 juta pada 19 Maret. Dan pada 2 April, terlapor kembali meminjam Rp 150 juta.

Lalu pada April, terlapor menjanjikan cucu Khamisa bisa diterima mendaftar CPNS dan langsung kerja. Asalkan Khamisa membayar Rp 150 juta.

Tak berhenti sampai di situ. Pada 13 dan 15 April, terlapor mendatangi rumah Khamisa untuk meminjam uang lagi. Pada dua tanggal itu, terlapor pinjam uang masing-masing Rp 200 juta untuk pembiayaan proyek.

Terlapor berjanji akan mengembalikan pinjaman itu dua bulan kemudian. Selain itu, terlapor berjanji akan memberikan keuntungan 5 persen dari proyeknya.

Selanjutnya, sebanyak enam kali terlapor memberikan jaminan padanya berupa bilyet giro (BG) dan cek. Pada 2 April terlapor memberikan BG senilai Rp 150 juta, pada 9 April memberikan cek senilai Rp 50 juta, dan pada 13 April memberikan BG senilai Rp 200 juta.

Selanjutnya, pada 4 Mei terlapor kembali memberikan jaminan berupa cek senilai Rp 200 juta, pada 12 Juni memberikan cek senilai Rp 100 juta, dan pada 15 September, terlapor memberikan jaminan sebuah cek senilai Rp 200 juta.

Namun, terlapor meminta agar Khamisa tidak mencairkan jaminan ini meski jatuh tempo. Terlapor berjanji akan memberikan ganti uang pada Khamisa.

Sayangnya, terlapor tidak kunjung membayar pinjamannya. Dan ketika dihubungi berulang kali, terlapor selalu berjanji.

Bahkan, hingga saat ini janji terlapor membantu memasukkan cucunya sebagai CPNS juga tidak terealisasi. Padahal, Khamisa sudah menyerahkan uang Rp 150 juta pada terlapor.

Karena itulah, Khamisa memutuskan untuk melaporkan kasus itu pada Maret 2017. Dan hingga saat ini, proses hukumnya masih berlangsung.

“Total kerugian saya mencapai Rp 1,32 miliar. Terakhir laporan saya ini sudah masuk ke kejaksaan. Terpaksa saya lakukan tindakan ini karena tidak ada iktikad baik dari Helmi untuk melunasinya. Dia selalu berjanji,” ungkapnya.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Achmad Anshori menyebut, korban ini bukan orang yang kelebihan duit. Ia bersedia meminjamkan uang berulang kali pada terlapor karena terlapor menyebut uang itu digunakan untuk pembiayaan proyek.

Selain itu, kliennya dijanjikan keuntungan 5 persen. Bahkan, setiap kali hendak meminjam uang, terlapor selalu menjanjikan hal yang sama.

Saat itu kliennya percaya janji itu akan terealisasi. Namun, saat ditanya, terlapor hanya berjanji saja.

“Tidak ada iktikad baik dari Helmi. Setiap kali dihubungi, ia selalu bilang akan membayar. Namun, lama kelamaan Helmi tidak bisa lagi dihubungi. Setiap kali ditelepon ia selalu tidak mengangkat telepon dari Khamisa,” jelas Anshori.

Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota Iptu Rahmad Ridho melalui KBO Satreskrim Polres Pasuruan Kota Iptu Hajir Sujalmo menyebut, pihaknya sudah menetapkan Helmi sebagai tersangka. Polres Pasuruan Kota juga sudah melimpahkan berkas penyelidikan dugaan penipuan atas nama Helmi ini ke Kejari Pasuruan pada Maret 2020.

Namun, berkas ini dikembalikan karena dinyatakan P-19 atau belum lengkap. Karena itu, pihaknya kembali memanggil saksi pekan lalu. Saksi yang dipanggil yaitu keponakan korban, Yasin. Pihaknya juga akan meminta keterangan korban pada pekan depan.

“Berkas perkara kasus ini sudah sempat kami limpahkan ke kejaksaan. Cuma kami diminta untuk melengkapi karena bukti-bukti dinilai kurang. Pemanggilan Khamisa dilakukan di rumahnya karena beliau sudah renta,” sebut Hajir.

Terpisah, kuasa hukum Helmi, Wiwin Ariesta menyebut kliennya sudah bertindak kooperatif. Helmi tidak pernah ada niatan untuk tidak membayar atau menipu Khamisa.

Menurutnya, Helmi sudah menyicil utangnya pada Khamisa sebesar Rp 200 juta. Bahkan, pada Mei dan Juni 2020 Helmi berniat untuk kembali menyicil utangnya pada Khamisa. Masing-masing senilai Rp 100 juta dan Rp 50 juta.

Namun, korban dan kuasa hukumnya menolak. Mereka bersikukuh untuk terus melanjutkan laporan tersebut pada Polres Pasuruan Kota.

“Khamisa meminta untuk langsung dibayarkan seluruhnya. Padahal Helmi sudah mau menyicil. Jadi, kalau dibilang tidak kooperatif itu tidak benar. Bahkan, sudah ada pembayaran Rp 200 juta. Apalagi saat ini dalam pandemi Covid-19 dan semuanya pun terdampak,” terang Wiwin. (riz/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/