Validasi Data Bansos Diprotes Pansus karena Dinilai Tak Valid, Rawan Tumpang Tindih

BANGIL, Radar Bromo – Penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah disebut-sebut semerawut. Pendataan yang tidak tervalidasi menjadi penyebab kerancuan, pemberian program bantuan sembako ataupun bantuan tunai kepada masyarakat.

Kondisi ini membuat DPRD Kabupaten Pasuruan geram. Sebab, data penerima bantuan dianggap tidak valid. Buktinya, ada masyarakat yang akhirnya kembali, lantaran ditolak saat mau mengambil bantuan.

“Saya tahu sendiri karena warga desa saya. Dia datang dengan undangan, tapi sampai di lokasi pengambilan bantuan, dia ditolak,” kata Rudi Hartono, anggota Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kabupaten Pasuruan.

Rudi menjelaskan, pendataan bantuan tunai oleh Kemensos dinilainya semrawut. Karena menggunakan data-data lama yang kurang tervalidasi dengan baik.

Terbukti, ada warga yang meninggal, tapi terdata masih menerima bantuan. Lalu saat istrinya mengambil bantuan itu, justru ditolak petugas.

“Ini kan miris. Sudah dapat undangan, antre lama, tapi saat hendak mengambil, malah ditolak,” sesalnya di hadapan anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan, Rabu malam (20/5).

Hal senada diungkapkan Saifullah Damanhuri, wakil ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kabupaten Pasuruan. Ia menekankan validasi data terkait penerima bantuan sosial. Supaya, bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. “Data penerima bantuan, masih belum valid,” katanya.

Anggota Pansus yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Ruslan mengaku gerah dengan realisasi program bantuan yang digalakkan pemerintah daerah. Karena bantuan yang diberikan tersebut, rentan tumpang tindih. Penyalurannya pun rawan tidak tepat sasaran.

Sebab, pemberian bantuan yang dilakukan oleh masing-masing OPD, ditengarai asal-asalan dan tidak melakukan pendataan yang relevan. Contoh kasusnya, dengan pelaku seni yang memiliki banyak salon atau sound system. Gara-gara sepi job, pemerintah daerah kemudian memasukkannya ke dalam bagian yang terdampak dan menerima bantuan.

“Apakah pantas kalau pemilik salon yang mengembalikan uang karena batal job itu menerima bantuan. Padahal, kan masih banyak masyarakat yang lebih kekurangan, seharusnya mendapat perhatian,” beber Ruslan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan, ada setidaknya delapan OPD yang mengeluarkan program jaring pengaman sosial. Bentuknya dengan bagi-bagi sembako.

Tidak hanya Dinsos, tetapi juga ada Dishub, Disbudpar, Dinas Perikanan, Disnaker, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, hingga Dinas Koperasi. Masing-masing menyiapkan anggaran yang berbeda-beda.

Program tersebut tentu sangat baik di tengah pandemi. Karena banyak masyarakat yang membutuhkan sokongan lantaran lesunya sektor ekonomi.

“Namu   n persoalannya, tidak ada data lengkap siapa saja penerima bantuan tersebut. Yang kami khawatirkan, malah tumpang tindih. Sehingga, yang seharusnya menerima, malah tidak kebagian. Apa tidak sebaiknya, Dinsos saja yang merealisasikan,” sampainya.

Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kabupaten Pasuruan M. Zaini menekankan agar data-data penerima bantuan dipampang di setiap desa. Supaya, tidak ada tumpang tindih antara bantuan dari pusat, daerah, hingga desa.

“Kami minta data-data penerima bansos dipampangkan di setiap desa. Supaya, ada transparansi penerima bantuan,” desaknya.

Kepala Dinsos Kabupaten Pasuruan Suwito Adi mengaku, kesulitan validasi data karena berkaitan dengan pemerintah desa. Tidak semua kepala desa mau membantu validasi data tersebut.

“Kalau kasus yang meninggal itu, bisa dengan menunjukkan keterangan ahli waris. Petugas tidak sembarangan menyerahkan kartu KKS, dikhawatirkan disalahgunakan,” jelasnya.

Plt Sekda Kabupaten Pasuruan Misbah Zunib memaparkan, penyaluran bantuan oleh masing-masing OPD bertujuan untuk lebih mengenakan bantuan tersebut kepada penerima. Karena masing-masing OPD itulah yang lebih paham terkait sasaran yang harusnya mendapatkan.

“Tentunya tetap mensinkronisasikan dengan Dinsos agar tidak tumpang tindih bantuan,” paparnya. (one/hn/fun)