Gubernur Tetapkan UMK Tahun 2020, Ini Besaran Angkanya di Kota-Kabupaten Pasuruan

RADAR BROMO – Gubernur Jawa Timur telah menetapkan UMK untuk semua kabupaten/kota di Jawa Timur. Di wilayah edar Jawa Pos Radar Bromo, UMK untuk Kabupaten Pasuruan menduduki posisi tertinggi. Yaitu, ditetapkan Rp 4.190.133,19.

Latifah Hanum, sekretaris Federasi Sarikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SP RTMM) SPSI Kabupaten Pasuruan mengatakan tidak kaget dengan UMK yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur. “Kami tidak kaget karena angka tersebut memang sesuai dengan kenaikan berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015,” terangnya.

Menurutnya, unsur sarikat pekerja di Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan memang mengusulkan UMK lebih tinggi dibanding tahun lalu. Yaitu, sebesar Rp 4.441.541,09. Sementara tahun 2019, UMK Kabupaten Pasuruan Rp 3.861.518.

Angka Rp 4.441.541,09 menurut Latifah, muncul lantaran sarikat pekerja mengantisipasi perusahaan yang sudah membayar karyawan dengan standar Upah Minimum Sektoral (UMSK) agar tidak terjadi penurunan.

“Namun, sarikat pekerja sebenarnya tidak sepaham dengan aturan kenaikan UMK berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 ini. Sebab, kenaikan upah hanya dinilai berdasalkan inflasi dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PPDB). Akibatnya, terlihat dalam 5 tahun terakhir ini, disparitas upah terlihat tinggi antaran daerah satu dengan yang lain,” ungkapnya.

Di daerah lain yang industrinya kurang, upah pekerja sangat rendah. Karena itu sarikat pekerja melihat kenaikan berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 ini merasa kurang puas. Karena tidak dilihat berdasarkan survei KHL.

Sementara Hendro Prihartanto, ketua Apindo Kabupaten Pasuruan menegaskan, penetapan UMK Kabupaten Pasuruan tidak mengejutkan. Karena sesuai prediksi, dimana kenaikan berdasarkan aturan pemerintah yaitu PP 78 Tahun 2015.

“Kalau kami dari Apindo mengikuti aturan saja, kalau aturannya seperti itu ya kita jalankan. Termasuk dengan kenaikan UMK tahun depan,” terangnya.

Penetapan itu sesuai dengan usulan Apindo Kabupaten Pasuruan pada rapat Dewan Pengupahan. Namun, tetap saja Apindo merasa kenaikan UMK setiap tahunnya ini makin memberatkan pengusaha. Ini, lantaran kondisi usaha di Kabupaten Pasuruan stagnan.

Apalagi saat ini dunia usaha di Indonesia harus bersaing dengan negeri tetangga seperti Thailand, Korea, Tiongkok, dan sebagainya. Karena itu, jika UMK makin tinggi, akan memberatkan pengusaha.

Sementara itu, di Kota Pasuruan, UMK tahun 2020 naik menjadi Rp 2.794.800. Sebelumnya, UMK di Kota Pasuruan sebesar Rp 2.575.616. Pembahasan mengenai usulan kenaikan UMK di Kota Pasuruan memakan waktu sekitar dua pekan.

Ketua SPSI Kota Pasuruan Wayan Sujana mengaku, usulan kenaikan UMK itu sejatinya tetap mengacu pada PP Nomor 78/2015 tentang pengupahan dan Permen Ketenagakerjaan Nomor 15/2018 tentang Upah Minimum.

Karena itu, usulan kenaikan UMK itu juga tak bisa lepas dari formula perhitungan upah yang telah ada dalam aturan tersebut. “Di PP Nomor 78, Pasal 44 itu kenaikan ditentukan dari nilai UMK lama dikalikan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Wayan.

Secara rinci, Wayan menjelaskan, inflasi nasional 2019 mencapai 3,39 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. “Sehingga, UMK 2020 ini sebesar 8,51 persen,” ujarnya.

Menurut Wayan, pembahasan usulan kenaikan yang dilakukan dewan pengupahan juga menyesuaikan formula itu. “Kami dengan Apindo juga sudah berdebat sebenarnya. Tapi, kita ndak boleh keluar dari PP 78 itu,” jelasnya.

Di sela pembahasan itu, pihaknya juga sempat menyurvei harga sembako di pasaran. Hal itu dilakukan sebagai perbandingan kenaikan UMK dengan nilai kebutuhan hidup layak (KHL).

“Yang naik hanya daging, antara satu pasar dengan pasar lain memang beda. Tapi, selisihnya juga tidak seberapa banyak,” tuturnya. (eka/tom/hn/fun)