alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

Gandeng Banyak Pihak untuk Bahas Retribusi Wisata Gili Ketapang

DRINGU, Radar Bromo – Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Probolinggo, segera membahas retribusi wisata pulau Gili Ketapang. Pembahasan itu rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Tujuannya agar pulau Gili bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Musa Kasi Destinasi Wisata Disporaparbud setempat mengatakan, hingga Jumat (20/9), tindak lanjut pembahasan retribusi wisata snorkeling Gili Ketapang masih belum dilakukan. Sehingga, penerapan retribusi belum bisa maksimal. “Kami masih perlu melakukan pembahasan lagi terkait retribusi itu,” jelasnya saat dikonfirmasi.

Menurut Musa, pihaknya akan melakukan pembahasan dalam waktu dekat. Pembahasan dilakukan bertujuan agar wisata Gili Ketapang menyumbang PAD. Seperti yang tertera pada Peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha, pulau Gili dikenakan retribusi sebesar Rp 5 ribu perorang.

“Dalam waktu dekat ini. Semuanya yang berkaitan dengan wisata itu akan kami kumpulkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengakui bahwa penarikan retribusi itu kurang maksimal karena petugas yang kurang. Karena itu, ke depan pihaknya akan bekerja sama dengan pihak pemerintah desa. Sehingga bisa memaksimalkan dan melakukan pengawasan sekaligus. “Semoga bisa lancar,” ungkapnya.

Sementara itu, kepala Desa Gili Ketapang Suparyono mengatakan, pihaknya siap jika akan dilakukan kerja sama. Bahkan, untuk menguatkan hal itu, pihaknya akan membuat perdes. Sehingga, soal retribusi di daerahnya bisa segera maksimal.

“Tetapi tentunya harus duduk bersama terlebih dulu. Kami siap selaku pemerintah desa. Tetapi, ketika sudah ada kesepakatan sembilan poin yang telah disepakati bersama mengenai aturan di Gili juga harus diterapkan,” ungkapnya. (sid/fun)

DRINGU, Radar Bromo – Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Probolinggo, segera membahas retribusi wisata pulau Gili Ketapang. Pembahasan itu rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Tujuannya agar pulau Gili bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Musa Kasi Destinasi Wisata Disporaparbud setempat mengatakan, hingga Jumat (20/9), tindak lanjut pembahasan retribusi wisata snorkeling Gili Ketapang masih belum dilakukan. Sehingga, penerapan retribusi belum bisa maksimal. “Kami masih perlu melakukan pembahasan lagi terkait retribusi itu,” jelasnya saat dikonfirmasi.

Menurut Musa, pihaknya akan melakukan pembahasan dalam waktu dekat. Pembahasan dilakukan bertujuan agar wisata Gili Ketapang menyumbang PAD. Seperti yang tertera pada Peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha, pulau Gili dikenakan retribusi sebesar Rp 5 ribu perorang.

“Dalam waktu dekat ini. Semuanya yang berkaitan dengan wisata itu akan kami kumpulkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengakui bahwa penarikan retribusi itu kurang maksimal karena petugas yang kurang. Karena itu, ke depan pihaknya akan bekerja sama dengan pihak pemerintah desa. Sehingga bisa memaksimalkan dan melakukan pengawasan sekaligus. “Semoga bisa lancar,” ungkapnya.

Sementara itu, kepala Desa Gili Ketapang Suparyono mengatakan, pihaknya siap jika akan dilakukan kerja sama. Bahkan, untuk menguatkan hal itu, pihaknya akan membuat perdes. Sehingga, soal retribusi di daerahnya bisa segera maksimal.

“Tetapi tentunya harus duduk bersama terlebih dulu. Kami siap selaku pemerintah desa. Tetapi, ketika sudah ada kesepakatan sembilan poin yang telah disepakati bersama mengenai aturan di Gili juga harus diterapkan,” ungkapnya. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/