alexametrics
25C
Probolinggo
Saturday, 16 January 2021

DPR RI Soroti Kebijakan Kemendag soal Impor Holtikultura yang Dianggap Rugikan Petani

DRINGU, Radar BromoKomisi IV DPR RI menyoroti kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengeluarkan aturan memperbesar keran impor gula, bawang putih dan bawang bombay. Apapun alasan itu, langkah impor yang diambil Kemendag dianggap justru merugikan dan menyengsarakan petani.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, H. Hasan Aminuddin. Saat dikonfirmasi, Hasan mengatakan, kebijakan menteri perdagangan membuat aturan memperbesar impor gula, bawang putih dan bombay, tidak bisa dibenarkan. Karena, kondisi itu dapat merugikan petani. Lebih jauh kebijakan demikian dinilainya akan menggerogoti devisa negara serta dalam masa depan akan merusak upaya swasembada bawang putih Indonesia.

“Indonesia tidak menutup kesempatan impor karena merupakan bagian dari global supply chain. Namun, syarat impor dan kewajiban tanam 5 persen itu mutlak harus dipenuhi oleh importir siapapun dia,” katanya.

Hasan menegaskan, tahun 2017 lalu, pemerintah sudah tegas dengan langkah menuju swasembadanya melalui penyiapan 1.900 hektare lahan tanam bawang putih. Tahun 2019 sudah ada 110 Kabupaten yang menanam bawang putih di 20-30 ribu hektare lahan. Tahun 2020 ini diproyeksikan akan terdapat 40-60 ribu hektare yang siap, dan 2021 akan mencapai 80-100 ribu hektare.

“Membebaskan impor bawang putih ini melanggar UU Hortikultura Tahun 2010. Import boleh tetapi harus patuh pada syarat,” tegasnya.

Mantan Bupati Probolinggo dua periode itu mengungkapkan, kebijakan membebaskan impor bawang putih patut dicurigai diarahkan oleh importir nakal yang bekerja sama dengan supplier. Bahkan menurutnya kebijakan pembebasan impor membuka kemungkinan hal ini diarahkan pada monopoli dan kartel perdagangan.

“Menteri itu harusnya berpikir keras agar Indonesia memiliki nilai tinggi dalam global value chain dunia khususnya di sektor Hortikultura bawang putih ini. Bukan malah membiarkan kebijakan negara di-drive oleh kepentingan sesaat importer. Harus dibatalkan kebijakan pembebasan impor ini” tegasnya. (mas/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU