Revisi Perda RTRW Kab Probolinggo Jalan di Tempat, Ini Penyebabnya

KRAKSAAN, Radar Bromo – Hingga saat ini revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo masih belum selesai. Progresnya cenderung jalan di tempat. Pasalnya, pada 2019 lalu pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat terkendala tupoksi tugas.

Hal itu diungkap Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda setempat Yuono. Menurutnya, progres revisi terhadap perda tersebut masih stagnan. Tidak ada progres mulai dari 2019 hingga saat ini.

“Masih sama. Ini lantaran adanya alih tugas dari Bappeda ke pihak Tata Ruang. Karena itu progresnya tidak ada,” katanya.

Menurutnya, peralihan tugas tersebut diperintahkan oleh pemerintah pusat. Sehingga, Bappeda tidak bisa melanjutkan pengerjaan revisi itu pada 2019 lalu. Karena kewenangan untuk itu diserahkan kepada yang membidangi.

“Pada tahun itu, kami telah menyiapkan anggaran. Tetapi karena ada kebijakan baru dari pusat anggarannya tidak berani kami serap. Karena itu, revisinya stagnan,” tandasnya.

Revisi perda RTRW di Kabupaten Probolinggo sendiri dimulai pada 2017 lalu. Namun, progres revisi itu berhenti pada Badan Informasi Geospasial (BIG). BIG adalah lembaga yang membidangi perihal peta dasar.

Pihak pemkab telah menyerahkan rancangan peta dasar daerah kepada BIG. Namun, hingga kini masih belum ada rekomendasi keluar.

Selain itu, juga menunggu rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Namun, untuk rekomendasi dari kementerian ATR itu masih menunggu selesainya rekomendasi dari BIG dan juga selesai pembahasan di provinsi.

“Setelah itu, nanti baru kami serahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan. Jadi menunggu mateng semua dulu untuk dilakukan pembahasan di DPRD,” ungkapnya. (sid/fun)