ASN Pemkot Pasuruan Ini Berhasrat Nyalon Pilwali, Terindikasi Tak Netral, Akhirnya Ditegur

PURWOREJO, Radar Bromo – Seorang ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan ditegur Bawaslu Kota Pasuruan. Hal itu dikarenakan Bawaslu mengendus indikasi ASN tersebut tidak netral dalam Pilwali 2020.

ASN yang berinisial RA itu bertugas di Dinas PUPR Kota Pasuruan. Beberapa waktu lalu, ia diketahui mengunggah selebaran digital ke akun Facebook dan aplikasi perpesanan WhatsApp Group.

Selebaran itu memuat foto dirinya yang bersanding dengan MA. Keduanya, melalui selebaran itu, meminta 17 ribu copy KTP warga Kota Pasuruan sebagai syarat dukungan calon perseorangan dalam Pilwali 2020.

Di dalamnya juga memuat beberapa poin yang disebut sebagai visi dan misi. Antara lain di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, serta bidang sosial dan budaya. Imbas dari unggahan tersebut, RA dipanggil Bawaslu untuk mengklarifikasi.

“Kami melayangkan undangan klarifikasi Jumat lalu kepada yang bersangkutan untuk hadir hari ini,” kata Kordiv Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Pasuruan Awanul Mukhris, Senin (20/1).

BEREDAR: Selebaran RA yang bersandingan dengan MA dengan visi-misi yang dibuatnya. (Foto: Bawaslu for Jawa Pos Radar Bromo)

 

Senin pagi, RA mendatangi kantor Bawaslu Kota Pasuruan di Jalan Panglima Sudirman seorang diri. Ia tampak berseragam khaki dengan mengenakan kopyah. Klarifikasi itu berlangsung selama satu jam. Pukul 10.30, RA keluar dan meninggalkan kantor Bawaslu.

“Bawaslu menilai yang bersangkutan sudah melanggar netralitasnya sebagai ASN. Karena sudah mengunggah selebaran yang berisi permintaan dukungan dan penyampaian visi-misi,” ungkap Mukhris.

Mukhris juga menyinggung aturan yang tertuang dalam PP Nomor 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Di mana seorang ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah.

Di samping itu, Mukhris juga menyebut aturan yang melarang ASN menanggapi, menyebarluaskan gambar atau foto maupun visi-misi bacalon atau paslon kepala daerah dan wakilnya di media sosial dan media online.

Ternyata, RA tidak merasa melanggar karena ia mengacu UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Dimana PNS berhak mencalonkan diri dalam Pilkada. Dengan catatan, harus mengundurkan setelah ada penetapan dari KPU.

“Dia hanya berpijak pada UU Pilkada tanpa melihat aturan yang ada di PP dan mengaku tidak tahu soal aturan dalam PP tersebut,” sambung Mukhris.

Karena itu, Bawaslu meminta agar RA menghapus unggahannya tersebut. “Tadi saat klarifikasi, beberapa unggahannya di Facebook sudah dihapus,” bebernya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Mokhamad Faqih belum banyak memberikan komentar mengenai hal itu. “Kami masih menunggu hasil klarifikasi dari Bawaslu. Setelah itu baru bisa kami putuskan langkah-langkah yang akan diambil oleh BKD nanti seperti apa,” terangnya. (tom/fun)