alexametrics
30.2 C
Probolinggo
Wednesday, 2 December 2020

Ini Kebijakan Baru BPJS Kesehatan, di Pasuruan Mulai Disosialisasikan

PASURUAN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pasuruan ikut menyosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Diantaranya sosialisasi berisikan tentang sejumlah regulasi baru Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Rabu (19/12) bertempat di kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, sosialisasi yang ikut disampaikan adalah tentang denda layanan diberikan, jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Misalnya, jika peserta menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5 persen dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah 30 juta.

“Ketentuan denda layanan dikecualikan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI), peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan peserta yang tidak mampu. Ketentuan ini sebenarnya bukan untuk memberatkan peserta, tapi lebih untuk mengedukasi peserta agar lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya membayar iuran bulanan. Jangan lupa, di balik hak yang kita peroleh berupa manfaat jaminan kesehatan, ada kewajiban yang juga harus dipenuhi,” kata        Kepala BPJS Kesehatan cabang Pasuruan Debbie Nianta Musigiasari menyampaikan.

Debbie menambahkan, program JKN-KIS merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama. BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia ini. Masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya.

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek. Mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS.

“Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal,” harap Debbie.

Seperti diketahui, di akhir tahun 2018, dikeluarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Aturan ini menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menerangkan, Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat.

Sintaranya seperti status Peserta yang ke Luar Negeriyang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut; aturan suami istri sama-sama bekerja, status kepesertaan bagi Perangkat Desa, hingga pendaftaran bayi baru lahir. (mut/fun)

- Advertisement -
- Advertisement -

MOST READ

Siswi SDN di Kraksaan Lolos dari Penculikan, Ini Ciri-Ciri Pelaku

KRAKSAAN, Radar Bromo - Niat Cld, 13, berangkat sekolah, Rabu (12/2) pagi berubah menjadi kisah menegangkan. Siswi SDN Kandangjati Kulon 1, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,...

Mau Ke Tretes, Muda-mudi Asal Gempol Tertabrak Truk Tangki di Candiwates, Penumpangnya Tewas

PRIGEN – Nasib sial dialami pasangan muda-mudi ini. Minggu siang (20/1) keduanya terlibat kecelakaan saat hendak menuju Tretes, Akibatnya, satu orang tewas dan satu...

Siswa MI di Pandaan Tewas Gantung Diri, Diduga usai Smartphonenya Disembunyikan Orang Tua

PANDAAN, Radar Bromo – Tragis nian cara AA, 11, mengakhiri hidupnya. Pelajar di Desa Banjarkejen, Kecamatan Pandaan ini, ditemukan tewas, Minggu (17/11) pagi. Dia...

Geger Mayat Wanita di Pantai Pasir Panjang-Lekok, Kondisinya Terikat Tali dan Dikaitkan Batu

LEKOK, Radar Bromo - Temuan mayat dengan kondisi terikat, kembali menggegerkan warga. Rabu (18/9) pagi, mayat perempuan tanpa identitas ditemukan mengapung di Pantai Pasir...

BERITA TERBARU

Bank Indonesia Gulirkan Beasiswa Satu Juta Tiap Bulan

Masing-masing mahasiswa itu akan mendapatkan beasiswa sebesar Rp 1 juta tiap bulan selama setahun mulai Januari 2021.

Petani Resah Lagi Pupuk Subsidi Langka di Pasaran

Petani di Kabupaten Probolinggo kembali diresahkan dengan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.

Terima 68 Pengajuan Pelimpahan Haji Ahli Waris di Kab Pasuruan

Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan terus menerima pengajuan pelimpahan porsi haji kepada ahli waris.

DLH Sudah Laporkan Tumpahan Batu Bara di Perairan Sekitar PLTU Paiton

DLH sudah melaporkan kejadian itu kepada kementerian LHK pada tahun 2018.

Mau ke Blitar, Ambulans Muat Jenazah Terbakar di Tol Gempan

Keluarga yang mengendarai di belakang ambulans sempat melihat, ambulans mengeluarkan percikan api dari knalpot. Seketika itu ambuilans berhenti