alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Saturday, 28 May 2022

Buruh Istighotsah di Polres Pasuruan, Wujud Kecewa Penanganan Kasus yang Lambat

BANGIL, Radar Bromo – Kecewa dengan penanganan kasus perburuhan, membuat puluhan buruh kemarin mendatangi Mapolres Pasuruan. Mereka menggelar unjuk rasa dengan cara istighosah di halaman Mapolres Pasuruan. Aksi itu bukan tanpa sebab. Mereka berharap, agar penanganan kasus perburuhan yang dilaporkan, bisa cepat tertangani.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, mereka datang ke Mapolres Pasuruan sekitar pukul 08.30. Sambil membentangkan poster, mereka berdiri di halaman depan Mapolres Pasuruan. Teriknya matahari tak menghalangi mereka. Para buruh tetap semangat menggelar istighosah bersama.

Ketua Sarbumusi NU Kabupaten Pasuruan, Hambali menyampaikan, ada tiga perusahaan yang dilaporkan ke Polres Pasuruan. Ketiganya adalah Algalindo, Halim Jaya Sakti dan Soedali.

Ketiga perusahaan tersebut dilaporkan, lantaran pelanggaran pembayaran upah, yang jauh dari UMK.

“Ketiga perusahaan itu, tidak membayar buruh dengan UMK. Ini merupakan pelanggaran pidana. Karena, perusahan tidak melakukan penangguhan UMK,” kata Hambali.

Hal inilah, yang membuat ia dan rekan-rekannya kemudian melaporkan perusahaan setempat ke Mapolres Pasuruan. Laporan itu dilayangkan sejak 2016 lalu. Namun, selama itu pula, tidak ada progres yang diharapkan.Sebab, hingga saat ini, tidak ada orang yang dijadikan tersangka, atas pelanggaran pembayaran UMK itu.

“Karena itulah, kami mendorong pihak kepolisian agar segera memanggil pihak perusahaan. Karena sudah sekitar empat tahun lamanya, perkara ini mengambang,” tandasnya.

Kasatreskrim Polres Pasuruan, AKP Dewa Putu Prima menyampaikan, pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan sesuai topoksi. Ia mengakui, jika penanganan kasus tersebut, tidak bisa cepat seperti perkara pencurian atau perkara biasa lainnya. Karena kasus perburuhan tersebut, merupakan kasus leks spesialis yang harus ditangani secara khusus.

“Kami ada kendala. Karena harus berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Disnaker. Mengingat, kasus ini termasuk leks spesialis, yang harus ditangani secara khusus,” sampainya.

Seperti kasus Algalindo. Harus ada nota pemeriksaan dari Disnaker. Sementara nota pemeriksaan itu, baru diterimanya November 2018 kemarin. “Itupun baru nota pemeriksaan. Belum kami lakukan pemeriksaan-pemeriksaan kepada pejabat ataupun pihak-pihak perusahaan. Jadi, memang membutuhkan waktu,” ungkapnya. (one/fun)

BANGIL, Radar Bromo – Kecewa dengan penanganan kasus perburuhan, membuat puluhan buruh kemarin mendatangi Mapolres Pasuruan. Mereka menggelar unjuk rasa dengan cara istighosah di halaman Mapolres Pasuruan. Aksi itu bukan tanpa sebab. Mereka berharap, agar penanganan kasus perburuhan yang dilaporkan, bisa cepat tertangani.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, mereka datang ke Mapolres Pasuruan sekitar pukul 08.30. Sambil membentangkan poster, mereka berdiri di halaman depan Mapolres Pasuruan. Teriknya matahari tak menghalangi mereka. Para buruh tetap semangat menggelar istighosah bersama.

Ketua Sarbumusi NU Kabupaten Pasuruan, Hambali menyampaikan, ada tiga perusahaan yang dilaporkan ke Polres Pasuruan. Ketiganya adalah Algalindo, Halim Jaya Sakti dan Soedali.

Ketiga perusahaan tersebut dilaporkan, lantaran pelanggaran pembayaran upah, yang jauh dari UMK.

“Ketiga perusahaan itu, tidak membayar buruh dengan UMK. Ini merupakan pelanggaran pidana. Karena, perusahan tidak melakukan penangguhan UMK,” kata Hambali.

Hal inilah, yang membuat ia dan rekan-rekannya kemudian melaporkan perusahaan setempat ke Mapolres Pasuruan. Laporan itu dilayangkan sejak 2016 lalu. Namun, selama itu pula, tidak ada progres yang diharapkan.Sebab, hingga saat ini, tidak ada orang yang dijadikan tersangka, atas pelanggaran pembayaran UMK itu.

“Karena itulah, kami mendorong pihak kepolisian agar segera memanggil pihak perusahaan. Karena sudah sekitar empat tahun lamanya, perkara ini mengambang,” tandasnya.

Kasatreskrim Polres Pasuruan, AKP Dewa Putu Prima menyampaikan, pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan sesuai topoksi. Ia mengakui, jika penanganan kasus tersebut, tidak bisa cepat seperti perkara pencurian atau perkara biasa lainnya. Karena kasus perburuhan tersebut, merupakan kasus leks spesialis yang harus ditangani secara khusus.

“Kami ada kendala. Karena harus berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Disnaker. Mengingat, kasus ini termasuk leks spesialis, yang harus ditangani secara khusus,” sampainya.

Seperti kasus Algalindo. Harus ada nota pemeriksaan dari Disnaker. Sementara nota pemeriksaan itu, baru diterimanya November 2018 kemarin. “Itupun baru nota pemeriksaan. Belum kami lakukan pemeriksaan-pemeriksaan kepada pejabat ataupun pihak-pihak perusahaan. Jadi, memang membutuhkan waktu,” ungkapnya. (one/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/