Ratusan Santri Doa Bersama Dukung Penutupan Tempat Hiburan

KANIGARAN, Radar Bromo – Lebih dari 400 santri Senin (19/8) melakukan aksi doa bersama di depan kantor Wali Kota Probolinggo. Doa bersama ini digelar untuk mendukung kebijakan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin untuk tidak memperpanjang izin operasional tempat hiburan malam.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan santri menyerahkan petisi dari tokoh masyarakat. Isinya, tentu saja mendukung wali kota untuk tidak memperpanjang izin tempat hiburan malam.

BANYAK DIDUKUNG: Aksi penolakan perpanjangan izin tempat hiburan itu banyak mendapat dukungan dari banyak pihak. (Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Dalam kesempatan itu, Mohammad Ilyas Rolis, sekretaris PCNU Kota Probolinggo membacakan surat sikap dari PCNU Kota Probolinggo, terkait penutupan tempat hiburan di Kota Probolinggo. “PCNU mendukung langkah Pemkot Probolinggo untuk tidak memperpanjang izin operasional tempat hiburan. Amanah dari para Kiai melalui surat PWNU Jatim serta para kiai dan ustadz di Kota Probolinggo mengharapkan, agar kegiatan-kegiatan yang dapat merusak generasi bangsa serta menjadi sumber kemudharatan hendaknya dihapuskan,” ujarnya.

Langkah penghentian operasional, kata Mohammad Ilyas Rolis, penting dilakukan. Mengingat dalam beberapa kali kesempatan telah terjadi pelanggaran etika dan norma seperti telah diberitakan di media massa,” tambahnya.

Sementara itu Musarrofah Ubaidi, perwakilan Muslimat NU Kota Probolinggo juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan wali kota. “Kami ingin Kota Probolinggo jadi kota yang aman dan nyaman. Kami mendukung kebijakan wali kota untuk tidak memperpanjang izin tempat hiburan,” ujar Sekretaris Mulimat NU.

Sementara itu Wali Kota Hadi Zainal Abidin yang didampingi Wawali Mohammad Soufis Subri bersama beberapa kepala OPD, menyampaikan terima kasih atas dukungan soal kebijakan barunya itu. “Kebijakan untuk tidak memperpanjang izin operasional tempat hiburan bukan untuk pencitraan. Namun kebijakan yang saya ambil murni untuk kemaslahatan di Kota Probolinggo,” ujar Wali Kota.

Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk 2 tempat hiburan yang tidak diperpanjang izinnya. Namun juga untuk tempat hiburan lain yang berdiri tanpa izin.

“Memang banyak pro-kontra. Ada yang setuju dan tidak setuju. Saya tidak takut dimusuhi. Saya akan tetap berdiri meskipun tidak ada dukungan. Meskipun ada rekomendasi dari DPRD, saya tetap akan menutup. Ini adalah bentuk komitmen untuk yang terbaik bagi Kota Probolinggo,” tambahnya.

Politisi PKB ini menjelaskan bahwa banyak daerah lain maju tanpa ada tempat hiburan malam. “Mengapa mengidentikkan, tanpa tempat hiburan, Kota Probolinggo tidak bisa maju,” ujarnya dengan nada bertanya.

Setelah bertemu dengan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, rombongan berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kota Probolinggo di Jalan Suroyo. Hanya beberapa perwakilan yang ditemui oleh pimpinan DPRD dan Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo.

Dalam pertemuan tersebut, Agus Rudiyanto Ghaffur, Ketua DPRD Kota Probolinggo menepis, pihaknya tidak pernah menyatakan untuk dilakukan audiensi atau buka tempat hiburan untuk rekomendasi rapat dengar pendapat, beberapa waktu lalu. “Namun, kami meminta agar wali kota mengkaji kebijakan tersebut. Karena kita ini punya Perda yang mengatur dan mengawasi tempat hiburan, bukan melarang. Jika memang ingin melarang, maka bisa melakukan perubahan terhadap perda tersebut,” ujarnya.

Saat ditemui Jawa Pos Radar Bromo, Rudi kembali menegaskan pernyataan tersebut. “Tidak benar saya menyatakan seperti itu (audiensi atau buka kembali). DPRD tidak punya kewenangan untuk membuka kembali,” jelasnya.

“Memang kami meminta kepada wali kota untuk audiensi dengan pihak manajemen tempat hiburan. Karena manajemen tempat hiburan telah bersurat 2 kali, tapi tidak ada respons,” tambahnya.

Politisi PDIP ini menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengambil kebijakan dengan dasar dari peraturan daerah. Jika Perda sudah tidak sesuai, maka rubah dulu perdanya.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, pada 6 Agustus 2019 di kantor DPRD Kota Probolinggo telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) 3 Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD. Agenda RDP itu adalah pengaduan dari 2 manajemen tempat hiburan yang izin operasionalnya tidak diperpanjang oleh wali kota dan surat permintaan bertemu wali kota tidak mendapat tanggapan. (put/fun)