Dewan Bakal Agendakan Hearing soal Polemik DAK dengan Dinas Pendidikan

KANIGARAN, Radar Bromo – Komisi I DPRD Kota Probolinggo memastikan akan menindaklanjuti permasalahan polemik pengembalian hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Langkah pertama yang akan dilakukan yakni memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta perwakilan dari lembaga PAUD.

“Sudah saya membaca soal itu. Tentunya kami harus mendapatkan informasi soal pengembalian dana hibah DAK ini. Kami akan memanggil baik dari Dinas Pendidikan dan perwakilan PAUD,” ujar Muhammad Jalal, ketua Komisi I DPRD Kota probolinggo saat dikonfirmasi, Selasa (19/5).

Hearing itu, lanjut Jalal, untuk mengetahui fakta dari Dinas Pendidikan dan lembaga PAUD. Terutama tentang bagaimana soal pengembalian DAK ini. Karena masih pandemi, kemungkinan hearing digelar dengan teleconference.

Sementara itu Abdul Azis, mantan ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo melihat bahwa situasi pengembalian dana DAK 2019 oleh lembaga PAUD ini tidak bisa dibebankan kesalahan kepada lembaga PAUD. Apalagi sampai harus mengganti kelebihan pembayaran hibah sampai belasan juta.

“Kondisinya kan begini, PAUD menyampaikan data kepada Dinas Pendidikan jumlah siswa pada tahun 2018. Kemudian pendaftaran siswa baru tahun 2019, ternyata jumlah siswa tidak sesuai dengan ekspektasi pada tahun 2018 dengan jumlah lebih sedikit. Sehingga hibah yang dihitung per siswa ini melebihi dari jumlah fakta siswa yang ada di tahun 2019,” ujar Azis.

Menurut Azis, hal tersebut bukan kesalahan pada PAUD. Tapi kelebihan pembayaran dibebankan pada lembaga PAUD. Apalagi ada PAUD yang jelas sudah menghabiskan dana hibah tersebut,” tambahnya.

Hal ini menjadi masalah bagi lembaga PAUD yang harus mengembalikan dana Hibah DAK tersebut. Harus mengganti dana yang telah selesai bahkan habis digunakan.

“Dengan situasi pendemi Korona ini jelas akan membebani baik lembaga mau pun guru PAUD. Bisa dicarikan solusi yang tidak memberatkan lembaga. Bukan hanya asal diminta bayar penggantian tapi dibantu memberikan sistem yang tidka memberatkan,” terang Azis.

Salah satu solusi yang diusulka Azis adalah melalui pengurangan hibah DAK untuk tahun 2020 bagi lembaga yang memiliki kelebihan pembayaran.

“Misalnya tahun ini ada pembayaran Hibah DAK tahun 2020, bisa kan lembaga PAUD yang memiliki kelebihan pembayaran itu dikurangi dari hibah DAK tahun 2020. Jadi ini tidak membebani lembaga,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PAUD TK/KB se-Kota Probolinggo sedang kebingungan. Sebab, mereka diminta mengembalikan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 yang telah digunakan. Yang harus dikembalikan adalah kelebihan pembayaran DAK. Seluruh lembaga TK/PAUD se-Kota Probolinggo diminta mengembalikan kelebihan pembayaran DAK 2019. ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo. (put/fun)