Pemkab Probolinggo Perlu Kaji Lagi Sistem Kerja Fleksibel PNS

KRAKSAAN, Radar Bromo – Adanya wacana pemerintah memberikan kelonggaran dalam melakukan pekerjaan untuk pegawai negeri sipil secara fleksibel, membuat abdi negara bisa tersenyum. Jika memang direalisasikan, bukan tidak mungkin, PNS bisa bekerja di rumah dan tenaganya tetap bisa digunakan, karena saat ini era berubah menjadi revolusi industri 4.0.

Namun hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan kedisiplinan terhadap abdi Negara. Hal ini diungkapkan Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo Sukartadi. Dia menyebut, adanya wacana tersebut membuat pihaknya terus memperbaharui informasi tentang fleksibilitas kerja pegawai negeri sipil.

“Kami sudah mendengar wacana terkait dengan fleksibilitas kerja pegawai negeri sipil. Tentunya masih perlu pengkajian lebih dalam terkait dengan efektifitasnya,” ujarnya.

Sekalipun nantinya memang diberlakukan, pegawai tingkat daerah hanya melaksanakan aturan dari pusat. Semua aturan yang sudah dibuat tentunya sudah dipikirkan secara matang–matang, dan tidak serta–merta aturan dibuat tanpa ada tujuan yang akan dicapai.

Terkait dengan kedisiplinan, memang harus ada sanksi tegas terhadap pegawai yang melanggar. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan aturan yang sudah ada.

“Sebelum pemberlakuan aturan, terlebih dahulu harus disusun petunjuk dan teknis pelaksanaannya seperti apa. Supaya apa yang dirumuskan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Wacana yang diutarakan oleh pemerintah pusat ini pada dasarnya untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun masih belum dituangkan dalam aturan.

“Jika memang sudah ada petunjuk dan teknis pelaksanaan, pasti kami akan berlakukan. Kami cuma melaksanakan namun sampai dengan saat ini masih belum ada,” paparnya. (ar/fun)