PH Penyuap Wali Kota Pasuruan: Praktik Itu Sudah Lama

SIDOARJO – Tim penasihat hukum Muhamad Baqir, terdakwa penyuap Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono, meminta hakim mempertimbangkan unsur niat jahat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLUT KUMKM. Pasalnya, kliennya hanya menuruti permintaan oknum pemkot.

Hal itu disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di PN Tipikor Surabaya, Senin (18/2). Melalui kuasa hukumnya, Suryono Pane, Baqir meminta keringanan hukuman.

Dia mengetahui perbuatanya memang salah. Namun, dia menyangkal jika perbuatan itu berasal dari niatnya.

Pengacara yang akrab disapa Pane itu memperdebatkan mens rea atau niat jahat dalam kasus yang ditangani KPK tersebut. Menurut Pane, kliennya hanya mengikuti alur pemkot usai ditetapkan sebagai pemenang. Yakni, memberikan fee 5 persen atau senilai Rp 115 juta.

“Kami mengakui soal itu, soal penyerahannya memang terbukti. Tapi, kami meminta keringanan karena itu bukan dari niat klien kami. Melainkan dari pemkot,” terangnya.

Pane mengatakan, pemberian semacam ini sudah berlangsung bertahun-tahun. “Memang praktik itu sudah lama, jadi tidak hanya klien saya yang melakukan hal ini,” imbuhnya.

Unsur-unsur dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar tuntutan JPU KPK, memang telah terpenuhi. Di dalamnya menyebutkan pemberian uang dengan adanya maksud tertentu ataupun tidak adanya maksud tertentu, sudah terpenuhi.

“Tapi, apakah kemudian terhadap perbuatan memberikan uang itu memenuhi unsur pidana atau tidak? Itu yang kami sampaikan ke majelis hakim. Karena terdakwa memberi uang itu kan bukan karena dorongan dari dirinya sendiri, melainkan ada permintaan dari oknum pemkot,” katanya.

Melalui nota pembelaan setebal 65 halaman itu, Pane meminta majelis hakim harus mempertimbangkan unsur niat jahat dalam kasus itu. Sebab, apabila menilik konstruksi perkara dan fakta persidangan yang ada, kliennya jelas tak memenuhi unsur memiliki niat jahat.

Mens rea-nya tidak ada. Makanya berulang kali kami ulas, bahwa permintaan itu juga menjadi beban bagi terdakwa. Sehingga, yang kami perdebatkan, apa memang memenuhi unsur pidana? Karena mens rea-nya tidak muncul dari terdakwa,” ungkap dia.

Lebih lanjut, dia juga membeberkan tidak ada keuntungan yang didapat kliennya atas pemberiaan uang tersebut. Sebab, sedari awal CV Mahadhir yang dipimpin Baqir, tak berniat mengikuti lelang proyek tersebut. Selain itu, proyek itu juga telah di-ploting untuk CV Sinar Perdana.

Namun, setelah CV Sinar Perdana dinyatakan gagal memenangkan lelang, baru CV Mahadhir diminta mengajukan penawaran. “Prosedur lelang juga sudah betul, semua mekanisme sudah dijalankan sesuai aturan. Jadi ya terdakwa ini dilematis, dia nggak ngasih pun diminta,” ujarnya.

Melalui nota pembelaan itu, Suryono berharap agar majelis hakim mempertimbangkan hasil analisis yuridis yang telah disampaikan. Babak persidangan yang dijalani Muhamad Baqir sendiri akan segera berakhir. Sebab, majelis hakim akan membacakan putusan untuknya dalam sidang pekan depan.

“Harapan kami dalam putusannya bisa lepas. Kalau tidak ya bisa lebih ringan dari tuntutan,” pungkas dia. Selain itu, saat sidang, Pane kembali mengajukan kliennya sebagai justice collaborator (JC). Meski, pada sidang tuntutan, JC tersebut ditolak. “Tidak masalah, biar hakim nanti yang menentukan,” tambahnya.

Di sisi lain, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amir Nurdianto menyatakan tetap pada tuntutan. Baginya, semua tindakan penyerahan fee proyek memang sudah terbukti.

Seperti diberitakan dalam sidang pekan lalu, Baqir dituntut dua tahun penjara. Selain hukuman badan, dia harus membayar uang senilai Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar, maka hukumannya akan diganti dengan pidana kurungan tiga bulan.

Kasus yang menjerat Baqir bermula pengerjaan proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT KUMKM) di Kota Pasuruan. Saat memenangkan proyek tersebut, dia harus membayar 5 persen untuk Wali Kota Pasuruan Nonaktif Setiyono. (den/JPG/tom/rf)