alexametrics
28 C
Probolinggo
Monday, 17 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

PKL Lurug Kantor DPRD, Curhat Larangan Berjualan di Jalan Cokro

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

 MAYANGAN–Puluhan pedagang kaki lima (PKL) mendatangi kantor DPRD Kota Probolinggo, Senin (17/9). Kedatangan mereka untuk meminta solusi terkait larangan berjualan di sepanjang Jl. Cokroaminoto. PKL berharap ada solusi dari pemerintah agar mereka bisa tetap berjualan.

Puluhan PKL, terutama yang berjualan di Jl. Cokroaminoto ini berangkat bersama-sama menggunakan motor maupun kendaraan roda tiga. Sekitar pukul 11.00, sejumlah perwakilan baik dari Paguyuban PKL serta PKL Cokroaminoto masuk ke kantor DPRD.

Perwakilan PKL ini gagal bertemu pimpinan maupun anggota DPRD. Pasalnya, pimpinan DPRD sedang dinas luar. Sedangkan anggota DPRD masih disibukkan dengan rapat komisi terkait pembahasan P-APBD 2018.

Hal ini diungkapkan oleh Warsito, pelaksana tugas (Plt) sekretaris DPRD Kota Probolinggo. “Saat ini pimpinan DPRD sedang dinas luar semua. Sedangkan 27 anggota lainnya, sedang konsentrasi membahas P-APBD 2018 di masing-masing komisi,” ujarnya.

Warsito tidak yakin jika anggota DPRD lain bersedia untuk menemui PKL. “Surat yang masuk ke sekwan juga baru tiba hari ini. Sehingga, pimpinan DPRD belum mendisposisi siapa yang menemui perwakilan PKL,” jelasnya.

Meskipun pihaknya mendapatkan izin dari pimpinan untuk bertemu dengan perwakilan PKL, tapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Karena tidak berhasil ditemui pimpinan maupun anggota DPRD, akhirnya perwakilan PKL hanya menyampaikan aspirasi mereka.

Ketua Paguyuban PKL Alifurohman mengungkapkan, bahwa kedatangan Paguyuban PKL dan PKL Cokro ke DPRD bukan untuk demonstrasi. Namun, ingin meminta solusi jika larangan berjualan itu dilakukan.

“Dari pemkot sudah ada surat pemberitahuan awal, hari ini ada surat kedua. Tanggal 20 akan dilakukan penindakan. Kami ingin minta solusi agar PKL Cokro ini tetap bisa jualan,” ujarnya. Jika dilarang berjualan, maka jelas akan memutus ekonomi keluarga.

Marsam, pengurus Paguyuban PKL dalam pertemuan dengan sekwan tidak membantah jika aktivitas berjualan di tepi Jalan Cokroaminoto melanggar. “Tapi, hendaknya ada solusi bagi PKL-PKL ini agar mereka tetap mendapat penghasilan. Misalnya bisa disiapkan lokasi untuk berjualan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Suez Sugiarto, 60, salah satu PKL di Jl. Cokroaminoto. “Jika kami tidak bisa jualan, lantas keluarga kami harus dinafkahi dari mana? Karena ini sumber mata pencaharian kami. Tolong dicarikan solusi,” ujarnya.

Suez mengaku, setiap hari berjualan edamame sejak pagi sampai malam hari. Setiap hari dia bisa mengantongi penjualan kotor sampai Rp 1 juta. “Kalau bersih sekitar Rp 100-150 ribu. Kalau kami tidak jualan satu hari, jelas tidak dapat penghasilan. Apalagi buat pedagang, satu hari tidak berjualan jelas buah akan segera rusak,” ujarnya.

Menurut Suez, saat ini ada lebih dari 50 PKL yang berjualan di jalan Cokroaminoto. Saat disinggung mengenai PKL dari luar kota, Suez tidak membantah. Tapi, tidak semua PKL berasal dari luar kota. Pihaknya mendukung jika ada larangan untuk penjual dari luar kota.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Agus Rianto yang ditemui setelah rapat komisi untuk pembahasan P-APBD 2018 meminta pemkot lebih arif. Jika ada larangan, ia minta pemkot juga memikirkan solusinya.  “Setuju jika perda diterapkan. Namun, harus ada solusi agar tidak mematikan sandang pangan mereka,” jelasnya. (put/mie)

 

 

Mobile_AP_Rectangle 1

 MAYANGAN–Puluhan pedagang kaki lima (PKL) mendatangi kantor DPRD Kota Probolinggo, Senin (17/9). Kedatangan mereka untuk meminta solusi terkait larangan berjualan di sepanjang Jl. Cokroaminoto. PKL berharap ada solusi dari pemerintah agar mereka bisa tetap berjualan.

Puluhan PKL, terutama yang berjualan di Jl. Cokroaminoto ini berangkat bersama-sama menggunakan motor maupun kendaraan roda tiga. Sekitar pukul 11.00, sejumlah perwakilan baik dari Paguyuban PKL serta PKL Cokroaminoto masuk ke kantor DPRD.

Perwakilan PKL ini gagal bertemu pimpinan maupun anggota DPRD. Pasalnya, pimpinan DPRD sedang dinas luar. Sedangkan anggota DPRD masih disibukkan dengan rapat komisi terkait pembahasan P-APBD 2018.

Mobile_AP_Half Page

Hal ini diungkapkan oleh Warsito, pelaksana tugas (Plt) sekretaris DPRD Kota Probolinggo. “Saat ini pimpinan DPRD sedang dinas luar semua. Sedangkan 27 anggota lainnya, sedang konsentrasi membahas P-APBD 2018 di masing-masing komisi,” ujarnya.

Warsito tidak yakin jika anggota DPRD lain bersedia untuk menemui PKL. “Surat yang masuk ke sekwan juga baru tiba hari ini. Sehingga, pimpinan DPRD belum mendisposisi siapa yang menemui perwakilan PKL,” jelasnya.

Meskipun pihaknya mendapatkan izin dari pimpinan untuk bertemu dengan perwakilan PKL, tapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Karena tidak berhasil ditemui pimpinan maupun anggota DPRD, akhirnya perwakilan PKL hanya menyampaikan aspirasi mereka.

Ketua Paguyuban PKL Alifurohman mengungkapkan, bahwa kedatangan Paguyuban PKL dan PKL Cokro ke DPRD bukan untuk demonstrasi. Namun, ingin meminta solusi jika larangan berjualan itu dilakukan.

“Dari pemkot sudah ada surat pemberitahuan awal, hari ini ada surat kedua. Tanggal 20 akan dilakukan penindakan. Kami ingin minta solusi agar PKL Cokro ini tetap bisa jualan,” ujarnya. Jika dilarang berjualan, maka jelas akan memutus ekonomi keluarga.

Marsam, pengurus Paguyuban PKL dalam pertemuan dengan sekwan tidak membantah jika aktivitas berjualan di tepi Jalan Cokroaminoto melanggar. “Tapi, hendaknya ada solusi bagi PKL-PKL ini agar mereka tetap mendapat penghasilan. Misalnya bisa disiapkan lokasi untuk berjualan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Suez Sugiarto, 60, salah satu PKL di Jl. Cokroaminoto. “Jika kami tidak bisa jualan, lantas keluarga kami harus dinafkahi dari mana? Karena ini sumber mata pencaharian kami. Tolong dicarikan solusi,” ujarnya.

Suez mengaku, setiap hari berjualan edamame sejak pagi sampai malam hari. Setiap hari dia bisa mengantongi penjualan kotor sampai Rp 1 juta. “Kalau bersih sekitar Rp 100-150 ribu. Kalau kami tidak jualan satu hari, jelas tidak dapat penghasilan. Apalagi buat pedagang, satu hari tidak berjualan jelas buah akan segera rusak,” ujarnya.

Menurut Suez, saat ini ada lebih dari 50 PKL yang berjualan di jalan Cokroaminoto. Saat disinggung mengenai PKL dari luar kota, Suez tidak membantah. Tapi, tidak semua PKL berasal dari luar kota. Pihaknya mendukung jika ada larangan untuk penjual dari luar kota.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Agus Rianto yang ditemui setelah rapat komisi untuk pembahasan P-APBD 2018 meminta pemkot lebih arif. Jika ada larangan, ia minta pemkot juga memikirkan solusinya.  “Setuju jika perda diterapkan. Namun, harus ada solusi agar tidak mematikan sandang pangan mereka,” jelasnya. (put/mie)

 

 

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2