alexametrics
28.3 C
Probolinggo
Friday, 12 August 2022

Pemkab Pertahankan Predikat Opini WTP, Tapi Masih Punya PR Ini

PASURUAN – Untuk kesekian kalinya, Pemkab Pasuruan kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Yang terbaru opini WTP itu diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, Jumat (17/5). Opini WTP itu adalah penghargaan yang mampu dipertahankan Pemkab Pasuruan selama enam tahun berturut-turut.

Penyerahan diberikan langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Heri Purwaka kepada Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan serta Sekda Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji. Penyerahan dilakukan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.

Dalam berkas hasil pemeriksaan, BPK berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2018 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

“Selamat untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang lima kali berturut-turut bisa mewujudkan pelaporan keuangan yang baik dan sesuai Undang-Undang. Intinya adalah patuh pada aturan yang telah ditegakkan, itu sudah mewakili,” ucap Heri, sesaat setelah penyerahan selesai dilakukan.

Sementara itu, Bupati Irsyad Yusuf mengungkapkan bahwasanya predikat Opini WTP adalah pencapaian kinerja bersama seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkomitmen untuk membuat pelaporan keuangan yang tertib aturan sehingga dapat dipertanggung jawabkan seluruh kegiatan kepemerintahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

“Predikat WTP ini bukan kerja satu atau dua OPD saja. Melainkan semua OPD yang terus belajar dari kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Saya ucapkan selamat, tapi harus dijadikan sebagai cambuk untuk tetap tidak berpuas diri. Harus terus berinovasi dan menjunjung tinggi profesionalitas bekerja sebagai seorang ASN (aparatur sipil negara). Apalagi masih ada catatan dari BPK yang harus diperbaiki,” kata Irsyad, sesaat setelah menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan.

Beberapa catatan yang harus segera diperbaiki diantaranya masalah penanganan aset yang pencatatannya masih belum tertib. Oleh karenanya, Irsyad mengajak kepada semua OPD untuk segera memperbaiki hingga dinyatakan tepat oleh BPK.

“Catatannya tidak banyak, hanya seputar pencatatan nilai aset yang belum tertib. Yang lain kecil-kecil dan langsung kami selesaikan segera,” pungkasnya.

Di sisi lain, Inspektur Kabupaten Pasuruan, Dwitono Minahanto menjelaskan, untuk penangangan aset tahun 2018, seluruh aset di bawah jalan dan jaringan irigasi telah tercatat, baik luasan maupun nilai jalan, tanah dan jaringan itu sendiri. Pemkab Pasuruan kebetulan sudah merintis pencatatan tersebut mulai tahun 2017, akan tetapi masih kurang sempurna, sehingga tahun lalu disempurnakan.

“Contoh gampangnya adalah dalam menentukan nilai tanah di bawah jalan dan jaringan irigasi, satu ruas bisa melewati banyak desa, kami mengambil kesimpulan untuk dibuat rata-rata dari semua desa yang dilewati jalan tersebut. Tapi menurut BPK harus menurut harga di desa yang paling banyak dan tercatat sebagai aset dan sebagai syaratnya harus tercatat nilai tanahnya. Itulah yang menjadi catatan untuk segera kami perbaiki,” jelasnya.

Contoh lain yang menjadi catatan BPK adalah dalam hal Penanganan di BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang masih perlu ditertibkan lagi. Kata Dwitono, dulu dana BOS langsung turun ke lembaga, akan tetapi mulai tahun ini pencatatan masuk di APBD Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2017, meski pencairannya masih di lembaga. Makanya ketika diperiksa sempat banyak temuan yang harus disempurnakan.

Hal lain yang menjadi tantangan Pemkab Pasuruan saat meraih opini WTP adalah laporan keuangan desa. Sejak tahun 2018, keuangan desa tak hanya sekedar memeriksa SPJ desa. Tapi juga ikut mengontrol penggunaan dana desa. “Apalagi dana desa itu sumbernya juga dari APBN,” beber Dwitono.

Ke depan, pemerintah daerah khususnya Pemkab Pasuruan, harus segera berubah menuju anggaran yang lebih akuntabel. Diantaranya penggunaan e-plannning, e budgeting dan lainnya, yang menjadi anjuran KPK. “Ini (anggaran berbasis elektronik) harus segera dilakukan, karena kalau tidak segera dimulai akan menjadi pertanyaan. Itu juga bagian dari pencegahan korupsi yang digadang-gadang KPK,” terang Dwitono. Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan berharap kepada Pemkab Pasuruan untuk segera melaksanakan seluruh rekomendasi dewan, agar segala catatan dari BPK tidak akan terjadi di tahun-tahun mendatang.

“Rekom ini harus segera ditindaklanjuti sebelum kepemimpinan berikutnya. Penting sekali dilakukan, karena ini adalah bagian dari kewajiban untuk bisa menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR) dari semua OPD di Kabupaten Pasuruan,” tandasnya. (fun)

PASURUAN – Untuk kesekian kalinya, Pemkab Pasuruan kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Yang terbaru opini WTP itu diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, Jumat (17/5). Opini WTP itu adalah penghargaan yang mampu dipertahankan Pemkab Pasuruan selama enam tahun berturut-turut.

Penyerahan diberikan langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Heri Purwaka kepada Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan serta Sekda Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji. Penyerahan dilakukan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.

Dalam berkas hasil pemeriksaan, BPK berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2018 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

“Selamat untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang lima kali berturut-turut bisa mewujudkan pelaporan keuangan yang baik dan sesuai Undang-Undang. Intinya adalah patuh pada aturan yang telah ditegakkan, itu sudah mewakili,” ucap Heri, sesaat setelah penyerahan selesai dilakukan.

Sementara itu, Bupati Irsyad Yusuf mengungkapkan bahwasanya predikat Opini WTP adalah pencapaian kinerja bersama seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkomitmen untuk membuat pelaporan keuangan yang tertib aturan sehingga dapat dipertanggung jawabkan seluruh kegiatan kepemerintahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

“Predikat WTP ini bukan kerja satu atau dua OPD saja. Melainkan semua OPD yang terus belajar dari kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Saya ucapkan selamat, tapi harus dijadikan sebagai cambuk untuk tetap tidak berpuas diri. Harus terus berinovasi dan menjunjung tinggi profesionalitas bekerja sebagai seorang ASN (aparatur sipil negara). Apalagi masih ada catatan dari BPK yang harus diperbaiki,” kata Irsyad, sesaat setelah menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan.

Beberapa catatan yang harus segera diperbaiki diantaranya masalah penanganan aset yang pencatatannya masih belum tertib. Oleh karenanya, Irsyad mengajak kepada semua OPD untuk segera memperbaiki hingga dinyatakan tepat oleh BPK.

“Catatannya tidak banyak, hanya seputar pencatatan nilai aset yang belum tertib. Yang lain kecil-kecil dan langsung kami selesaikan segera,” pungkasnya.

Di sisi lain, Inspektur Kabupaten Pasuruan, Dwitono Minahanto menjelaskan, untuk penangangan aset tahun 2018, seluruh aset di bawah jalan dan jaringan irigasi telah tercatat, baik luasan maupun nilai jalan, tanah dan jaringan itu sendiri. Pemkab Pasuruan kebetulan sudah merintis pencatatan tersebut mulai tahun 2017, akan tetapi masih kurang sempurna, sehingga tahun lalu disempurnakan.

“Contoh gampangnya adalah dalam menentukan nilai tanah di bawah jalan dan jaringan irigasi, satu ruas bisa melewati banyak desa, kami mengambil kesimpulan untuk dibuat rata-rata dari semua desa yang dilewati jalan tersebut. Tapi menurut BPK harus menurut harga di desa yang paling banyak dan tercatat sebagai aset dan sebagai syaratnya harus tercatat nilai tanahnya. Itulah yang menjadi catatan untuk segera kami perbaiki,” jelasnya.

Contoh lain yang menjadi catatan BPK adalah dalam hal Penanganan di BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang masih perlu ditertibkan lagi. Kata Dwitono, dulu dana BOS langsung turun ke lembaga, akan tetapi mulai tahun ini pencatatan masuk di APBD Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2017, meski pencairannya masih di lembaga. Makanya ketika diperiksa sempat banyak temuan yang harus disempurnakan.

Hal lain yang menjadi tantangan Pemkab Pasuruan saat meraih opini WTP adalah laporan keuangan desa. Sejak tahun 2018, keuangan desa tak hanya sekedar memeriksa SPJ desa. Tapi juga ikut mengontrol penggunaan dana desa. “Apalagi dana desa itu sumbernya juga dari APBN,” beber Dwitono.

Ke depan, pemerintah daerah khususnya Pemkab Pasuruan, harus segera berubah menuju anggaran yang lebih akuntabel. Diantaranya penggunaan e-plannning, e budgeting dan lainnya, yang menjadi anjuran KPK. “Ini (anggaran berbasis elektronik) harus segera dilakukan, karena kalau tidak segera dimulai akan menjadi pertanyaan. Itu juga bagian dari pencegahan korupsi yang digadang-gadang KPK,” terang Dwitono. Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan berharap kepada Pemkab Pasuruan untuk segera melaksanakan seluruh rekomendasi dewan, agar segala catatan dari BPK tidak akan terjadi di tahun-tahun mendatang.

“Rekom ini harus segera ditindaklanjuti sebelum kepemimpinan berikutnya. Penting sekali dilakukan, karena ini adalah bagian dari kewajiban untuk bisa menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR) dari semua OPD di Kabupaten Pasuruan,” tandasnya. (fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/