Dua Kali Ahsan Dipanggil tapi Tak Datang, Kejaksaan Bakal Jemput Paksa

KRAKSAAN, Radar Bromo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo memberikan kesempatan satu kali lagi bagi Ahsan. Korps Adhyaksa akan melakukan jemput paksa, bila anggota DPRD setempat yang ditetapkan tersangka kasus Korupsi Bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut tidak datang dalam panggilan ketiganya.

Langkah tegas tersebut dilakukan lantaran politisi PKB itu sudah dipanggil dua kali. Tapi, dua kali pula Ahsan tidak menghadiri panggilan. Jika nanti dipanggil lagi dan masih belum hadir, maka kejaksaan akan memanggilnya secara paksa.

Hal itu diungkap Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Probolinggo Novan Basuki. Pihaknya, kata Novan Basuki, minggu ini melakukan pemanggilan terhadap tersangka. Namun, yang bersangkutan tidak menghadiri.

“Kami panggil yang bersangkutan (Ahsan, Red) tidak hadir. Ini merupakan pemanggilan yang kedua,” katanya.

Pria yang akrab disapa Novan itu menjelaskan, pihaknya berencana melakukan pemanggilan yang ketiga kalinya. Rencananya, itu akan dilakukan pada pekan depan. Jika tidak hadir, terpaksa pihaknya melakukan pemanggilan dengan paksa.

“Kami masih memberikan kesempatan satu lagi. Kami harap yang bersangkutan bisa kooperatif dalam perkara ini dan hadir memenuhi pemanggilan kami,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ahsan sendiri tidak menghadiri undangan yang diberikan pihaknya, dengan tidak beralasan. Karena itu, pihaknya menganggap tersangka kasus Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) itu dengan tidak kooperatif. “Karena itu, jika nanti tidak hadir kembali, akan kami lakukan penangkapan,” tandasnya.

Disinggung mengenai adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini, ia menjelaskan, masih menunggu proses pemeriksaan Ahsan. Dari pemeriksaan itu, bisa diketahui apakah ada tersangka lain atau tidak.

“Tersangkanya tidak datang dua kali. Jadi, kami belum mengarah ke tersangka lain. Hasilnya seperti apa, masih belum. Kemungkinan akan kami kembangkan,” terangnya.

Saksi yang diperiksa dalam perkara ini cukup banyak. Novan merinci, saksi berkisar hingga 20 orang. Pihak yayasan, tersangka sendiri, hingga dari kementerian. “Sekitar 20 orang. Kami juga memintai keterangan dari pihak Kementerian Pertanian,” tuturnya.

Sementara itu, Penasihat Hukum Ahsan, Hasanuddin mengatakan, ketidakhadiran kliennya dalam pemanggilan tersebut, sebenarnya beralasan. Pihaknya, saat ini menyiapkan langkah hukum guna melakukan pembelaan terhadap kliennya.

“Tentunya kami menyiapkan langkah hukum untuk penetapan tersangka itu. Ini, tinggal persetujuan dari klien saya,” katanya.

Menurutnya, jika kliennya telah menyetujui, maka pihaknya akan langsung bertindak. “Kalau tidak disetujui, ya monggo. Datang diperiksa, ditahan, kan begitu. Jika disetujui, saya langsung bertindak untuk mengambil langkah hukum itu,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ahsan, warga Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kabupaten Probolinggo. Penetapan tersebut, karena lelaki yang juga anggota legislatif dari partai PKB itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan dari Kementan. Penetapan tersangka dilakukan pada 22 Januari lalu. Itu, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihaknya sejak pertengahan tahun lalu. Sejauh ini, empat saksi telah diperiksa dalam perkara tersebut.

Ahsan diduga mengorupsi bantuan pengadaan mesin penggilingan padi dan jagung pada program LM3 pada tahun 2014.

Dalam proposalnya, tersangka menggunakan nama Yayasan Assakdiyah Desa Dungun, Kecamatan Tongas. Namun, ketika disurvei, yang bersangkutan malah menunjuk salah satu pabrik giling milik orang lain. Itu, dilakukan sebagai bukti fisik. Tetapi, itu bukan milik yayasan. Dalam Pengadaan berdana Rp 110.500.000 itu, Oleh tersangka hanya disisakan Rp 33 juta untuk yayasan yang diberikan pada bendahara yayasan. (sid/fun)