Dinas Pendidikan Wacanakan Kurikulum Pendidikan Agama, Begini Kisi-kisinya

GENERASI PENERUS: Sejumlah siswa SMP Kota Pasuruan pulang dari sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berencana membuat kurikulum pendidikan agama. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Pemerintah Kota Pasuruan terus berupaya meningkatkan sistem pendidikan dasar untuk pelajar. Terutama untuk lembaga pendidikan negeri yang dinilai perlu memperluas pendidikan dalam sektor keagamaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Pasuruan kini mewacanakan bisa membuat kurikulum Pendidikan Agama

Kepala Dinas P dan K Kota Pasuruan, Suhariyanto mengatakan, sistem pendidikan selama ini memang telah mengacu pada kurikulum K13. Ia juga menyebut empat aspek penilaian dalam kurikulum tersebut. Yakni aspek keterampilan, pengetahuan, sosial dan spiritual.

“Terutama untuk sekolah negeri yang perlu diperbanyak pendidikan yang bernilai keagamaan. Karena selama ini kan masih minim, pendidikan agama masih diberikan secara umum,” ujarnya.

Ia juga menyebut, pihaknya berencana untuk menerapkan kurikulum pendidikan keagamaan secara meluas. Realisasinya, bisa menggunakan kurikulum muatan lokal. Lembaga pendidikan, baik tingkat SD dan SMP, akan dikolaborasikan dengan lembaga pendidikan madrasah diniyah.

“Dengan begitu, akan menciptakan sekolah ramah anak. Karena ilmu agama yang dimiliki pelajar di sekolah negeri bisa mengikuti dengan yang di pesantren misalnya,” jelasnya.

Sejauh ini, Suhariyanto mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan lembaga madin dan pihak lainnya. Selain itu, ia juga akan mempersiapkan beberapa faktor internal yang diperlukan.

“Masih kami bicarakan dengan madin. Untuk menyesuaikan waktunya. Apakah perlu jam tambahan atau bagaimana. Di internal, juga masih kami pertimbangkan terkait kebutuhan SDM,” terang Suhariyanto.

Sementara itu, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Pasuruan, Sabilal Rasyad menilai positif wacana tersebut. Namun ia menyinggung pemerintah juga harus serius dalam melangkah. Agar wacana tersebut tak hanya menguap, melainkan bisa diterapkan melalui kebijakan.

“Saya rasa ini wacana bagus. Faktanya memang nilai keagamanan di sekolah negeri masih kurang. Namun ini wacana lama, namun dulu belum ada kesepakatan dengan Madin karena terbentur soal waktu,” beber Sabilal.

Ia juga meminta agar pemerintah mematangkan wacana tersebut. Terutama untuk mengakomodir faktor-faktor yang dibutuhkan. Ia juga menjelaskan, sejauh ini sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan adanya pendidikan keagamaan sebagai muatan lokal.

“Seperti di SD Tembokrejo itu sudah ada pendidikan tanfidz yang diberikan di jam ke nol, sebelum jam pelajaran dimulai,” tuturnya.

Sabilal juga mengatakan, wacana itu bisa diperkuat melalui peraturan walikota. Dengan begitu, pembahasannya pun harus dilakukan melalui dewan. “Dinas harus merinci apa saja kebutuhannya. Seperti materi, ketersediaan SDM, termasuk juga rincian anggaran,” paparnya. (tom/fun)