Warga Kab Probolinggo yang Tak Kenakan Masker Didenda Rp 250 ribu

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemkab Probolinggo akan memberlakukan sanksi denda untuk pelanggar protokol kesehatan penanganan Covid-19, mulai Senin (21/9). Tujuannya, agar masyarakat taat dan menerapkan protokol kesehatan.

“Kami akan memberlakukan sanksi denda pada tanggal 21 mendatang,” ujar Koordinator Penegakan Hukum Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto.

Sebagai dasar hukum, kata Ugas, pihaknya tidak menggunakan peraturan bupati (perbup). Namun, menggunakan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2/2020 serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53/2020. “Sesuai kesepakatan bersama, kami menggunakan Perda 2/2020 dan Pergub. Karena ini berlaku di seluruh Jawa Timur,” ujarnya.

Agar tidak ada kesalahpahaman, selama seminggu ke depan pihaknya akan melakukan sosialisasi sembari melakukan razia. Sehingga, saat penerapan sanksi denda, warga tidak ada yang mengelak. “Kami telah melakukan sosialisasi sejak Senin lalu,” ujarnya.

Menurutnya, dalam Pergub itu sanksi bagi masyarakat yang tidak bermasker hingga Rp 250 ribu. Pelaku usaha juga berkewajiban ikut menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Serta, menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer serta pengaturan jaga jarak. Serta, wajib melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala hingga melakukan upaya deteksi dini.

Bila melanggar, ada sanksi administratif secara berjenjang. Mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha.

Adapun denda administratif bagi pelaku usaha diklasifikasikan sesuai besaran usaha. Bagi usaha mikro Rp 500.000, usaha kecil Rp 1 juta, usaha menengah Rp 5 juta, dan usaha besar Rp 25 juta. (sid/rud)