Butuh Anggaran Rp 199 M untuk Bangun RSUD Baru di Kota Probolinggo

KANIGARAN, Radar Bromo – DPRD dan Pemkot Probolinggo akhirnya menyepakati rencana pembangunan megaproyek RSUD baru di wilayah selatan Kota Probolinggo. Pembangunan ini diperkirakan menelan anggaran Rp 199 miliar yang akan dilakukan multiyears.

Rincian rencana anggaran pembangunan RSUD baru ini dicantumkan dalam Pendapat Fraksi PDIP terhadap pembahasan KUA PPAS P-APBD 2020, Rabu (16/9). Untuk tahun 2020 yang saat ini sedang berjalan, dianggarkan Rp 17 miliar. Kemudian tahun 2021 dianggarkan Rp 48 miliar. Dan tahun anggaran 2022 dianggarkan Rp 134 miliar.

Pada tahun 2022, anggaran sebesar Rp 134 miliar berasal dari dua sumber. Yaitu, APBD 2022 Kota Probolinggo sebesar Rp 94 miliar. Sisanya sebesar Rp 40 miliar dari dana cadangan pembangunan RSUD baru. Dana cadangan ini mulai dianggarkan pada P-APBD 2020, dilanjutkan di APBD 2021 dan P-APBD 2021.

Anggaran sebesar Rp 199 miliar ini dinilai cukup fantastis untuk pembangunan fisik di Kota Probolinggo. Bandingkan dengan anggaran pembangunan Pasar Baru yang awalnya direncanakan Rp 49 miliar. Namun, terkena refocusing akhirnya terus menyusut sampai tersisa hanya Rp 6 miliar untuk 2 tahun.

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin saat ditemui dalam rapat paripurna DPRD Rabu (16/9) memastikan bahwa pembangunan RSUD baru akan direalisasikan. “Ya, pasti direalisasikan. Karena kan sudah dibahas di DPRD, artinya DPRD sudah tahu tentang itu. Ya tetap jalan,” ujar Wali Kota di sela rapat paripurna yang membahas penyampaian hasil kerja banggar terhadap KUA PPAS.

Habib Hadi –panggilannya- menjelaskan, pembangunan RSUD baru akan menggunakan dana cadangan untuk menyiasati tingginya anggaran yang dibutuhkan. Namun, dana cadangan yang disetujui DPRD hanya Rp 40 miliar.

“Harapan saya sebenarnya berapa potensi di dana cadangan. Tapi, dewan mengambil keputusan Rp 40 miliar di dana cadangan dan sisanya APBD murni. Maka ya kami ikuti,” tambahnya.

Saat ini Raperda Dana Cadangan Pembangunan RSUD Baru telah melalui proses pembahasan di DPRD Kota Probolinggo. Dalam rapat pembahasan dana cadangan itu, sempat terjadi tarik ulur antara eksekutif dengan pansus DPRD Kota Probolinggo tentang besarnya dana cadangan. Eksekutif mengajukan Rp 50 miliar, sedangkan pansus memutuskan Rp 40 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto menegaskan, dana cadangan telah diputuskan sebesar Rp 40 miliar. Namun, ada perubahan skema penganggaran dana cadangan ini.

“Awalnya di P-APBD 2020 sebesar Rp 10 miliar, kemudian APBD 2021 Rp 15 M, P-APBD 2021 Rp 15 miliar. Tapi berubah jadi Rp 10 miliar, Rp 25 miliar, dan terakhir Rp 5 miliar. Tetap totalnya Rp 40 miliar,” ujarnya.

Politisi PDIP ini melihat, pembangunan RSUD baru bisa tergolong sebagai pembangunan megaproyek di Kota Probolinggo. Agus melihat itu dari sisi PAD Kota Probolinggo serta total APBD Kota Probolinggo.

“Bisa disebut anggaran pembangunan RSUD ini termasuk megaproyek. PAD Kota Probolinggo itu termasuk kecil, hanya kisaran Rp 200 miliar. Sedangkan APBD hanya sekitar Rp 1 triliun lebih,” terangnya.

Agus tidak membantah bahwa DPRD menyetujui pembangunan RSUD baru. Namun, Pemkot Probolinggo tetap harus berkomitmen membangun dan menyelesaikan pembangunan Pasar Baru. “Komitmen pembangunan Pasar Baru juga tetap harus berjalan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Probolinggo sedang getol menyiapkan pembangunan RSUD baru di wilayah selatan Kota Probolinggo. Pembangunan RSUD baru ini diestimasi selesai dalam waktu 5 tahun.

Luas lahan untuk lokasi RSUD baru mencapai 3,8 hektare. Jauh lebih luas dibandingkan dengan luas RSUD dr Mohamad saleh yang hanya 1,1 hektare. Sehingga, daya tampung tempat tidur juga lebih banyak. Mencapai seribu tempat tidur.

Proses pembangunan telah berlangsung saat ini dengan pembangunan jembatan RSUD. Pembangunan jembatan RSUD dimulai sejak 17 April 2020 dengan masa kerja 180 hari dan ditargetkan selesai pertengahan Oktober 2020.

Anggaran pembangunan jembatan mencapai Rp 1.290.405.296,49 untuk dua jembatan. Sedangkan Proses lelang konstruksi RSUD baru telah selesai dan dimenangkan oleh PT Anggaza Widya Ridhamulia.

Penentuan pemenang tender ini sempat mendapat sanggahan dari kontraktor lain. Sanggahan ini berkaitan dengan penggunaan peralatan dari TNI yang diduga tidak dilengkapi dengan surat laporan sewa Barang Milik Negara (BMN) milik TNI ke Kementerian Keuangan. (put/hn)