alexametrics
28C
Probolinggo
Saturday, 23 January 2021

Pemkot Pasuruan Hindari Salurkan Bantuan Langsung, Sebut Ikuti Arahan KPK dan Menkeu

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Adanya surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Pemkot Pasuruan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak Covid-19 menggunakan konsep e-money. Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi potensi kerawanan apabila bantuan disalurkan secara langsung.

“Kami mengikuti edaran dari KPK dan arahan Menkeu mengenai penyaluran bantuan,” kata Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo.

Lantaran itu, bantuan dari Pemkot yang bersumber dari APBD 2020 disalurkan menggunakan kartu yang bisa dicairkan melalui pihak bank. Baik bantuan berupa sembako maupun bantuan berupa uang.

Dengan begitu, akuntabilitas keuangan bisa lebih terjamin. Teno juga menegaskan, pihaknya ingin mengutamakan transparansi dalam penyaluran bantuan. Sehingga, bantuan yang dikeluarkan pemerintah sinambung dengan data penerima yang jelas.

“Imbauannya memang agar kami menghindari semaksimal mungkin bantuan secara langsung dan dalam bentuk tunai,” ujarnya.

Menurut dia, bantuan dalam bentuk tunai dan langsung itu memiliki kerawanan penyelewengan lebih tinggi. Serta, juga ada kemungkinan ditunggangi kepentingan politik tertentu.

“Jadi, bantuan untuk masyarakat kami lakukan dengan mekanisme yang benar. Tidak ngawur,” tegasnya.

Sebelumnya, bantuan dengan konsep e-money itu menjadi sorotan DPRD Kota Pasuruan dalam Rapat Pansus Covid-19. DPRD menilai bantuan seharusnya bisa disalurkan secara langsung dengan melibatkan instrumen kelurahan, RT, dan RW.

Untuk diketahui, bantuan dampak sosial ada 8.508 penerima akan mendapat Rp 200 ribu, yang sebelumnya diberi selama 4 bulan menjadi 9 bulan. Komoditas yang akan diterima yakni beras 10 kilogram, gula 2 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan tambahan mi instan hingga mencukupi Rp 200 ribu.

Begitu pula dengan bantuan dampak ekonomi yang sedianya dijatah Rp 600 ribu per KK selama 4 bulan, kini hanya mendapatkan Rp 200 ribu selama 9 bulan.

Sehingga, jumlah total penerima bantuan dari APBD sebanyak 11.834 KK. Rinciannya, 8.508 KK sebagai penerima bantuan dampak sosial yang anggarannya dialokasikan Rp 15.314.400.000. Kemudian, 3.326 penerima bantuan dampak ekonomi dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 5.986.800.000.

Di samping itu, ada pula bantuan dari pusat kepada 25.431 penerima. Dengan rincian, bantuan sembako untuk 14.863 penerima. Dan bantuan tunai untuk 10.458. Sehingga, total warga terdampak Covid-19 yang mendapat bantuan 37.265 KK. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU