Eks Ketua PSSI Mulai Disidang di Tipikor, di Dakwaan Tercatat Ada Kerugian Hingga Rp 3 Miliar

PASURUAN, Radar Bromo – Kasus dugaan korupsi dana hibah KONI di tubuh PSSI Askot Pasuruan telah dimejahijaukan. Eks Ketua PSSI Askot Pasuruan, Edy Hari Respati Setiawan resmi menjadi terdakwa dan telah menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (14/11).

Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Dede Suryaman itu beragendakan pembacaan dakwaan oleh JPU dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Didik -sapaan Edy Hari Respati Setiawan, sebagai terdakwa dalam kasus itu hadir di sidang dengan mengenakan peci hitam.

Dalam surat dakwaan, JPU Soemarno menyebut terdakwa menyalahgunakan dana hibah Koni Kota Pasuruan yang diberikan kepada PSSI Kota Pasuruan pada 2015, sebesar Rp. 4.499.990.000. Dimana dana hibah itu seharusnya dipakai untuk menggelar delapan kegiatan.

Delapan kegiatan yang seharusnya digelar terdakwa. Diantaranya pembinaan usia remaja/liga remaja, Porprov Jatim 2015, kompetisi U-12 antar kelurahan se Kota Pasuruan, kegiatan rutin Askot PSSI Kota Pasuruan, pembinaan klub internal Kota Pasuruan, pembinaan tim futsal Kota Pasuruan, kompetisi piala kemerdekaan antar klub internal 2015, dan kompetisi internal U 17.

“Namun terdakwa hanya melaksanakan tiga kegiatan sedangkan sisanya hanya fiktif,” ungkapnya. Tiga kegiatan tersebut yaitu Porprov Jatim 2015, kegiatan rutin Askot PSSI Kota Pasuruan, dan kompetisi piala kemerdekaan antar klub internal 2015.

“Meski begitu, dari tiga kegiatan yang telah dilaksanakan ditemukan ada selisih penggunaan dana yang tak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Selisih dana tersebut totalnya mencapai Rp 944.305.000,” imbuh Soemarno.

Sedangkan lima kegiatan yang mestinya dijalankan, dinyatakan fiktif dengan alokasi anggaran Rp. 2.993.970.000. Sehingga bila digabungkan, terdapat dana sebesar Rp. 3.938.275.000. Disamping itu, terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI Kota Pasuruan telah menyetor pajak sebesar Rp 54.794.591. Sehingga akibat perbuatannya, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.883.480.409.

Lantaran itu, terdakwa Didik didakwa dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. “Sedangkan untuk dakwaan subsidair, jaksa mendakwanya dengan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP,” terang Soemarno.

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim memberi kesempatan terdakwa Didik untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Didik pun mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang kemudian digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan eksepsi dakwaan.

Penasihat Hukum Didik, Sudiono mengaku pihaknya keberatan atas beberapa poin dalam surat dakwaan JPU. “Kalau di dakwaan itu kan ada beberapa kali pencarian. Seharusnya, kalau ada penyalahgunaan di tahap pertama, berarti pencairan kedua tidak bisa dicairkan,” terangnya.

Dion -sapaan akrab Sudiono juga menilai lemahnya pengawasan selama pencairan dana hibah hingga pengelolaannya di cabor. Semestinya, lanjut Dion, jika pengawasam itu berjalan penyalahgunaan anggaran itu bisa diketahui sejak awal.

“Dimana fungsi kontrol KONI dan OPD terkait. Kalau itu jalan, Didik nggak duduk di pengadilan. Itu saja. Kami akui klien kami kalau memang salah, tapi kami pertanyakan dimana fungsi kontrol terkait hibah anggaran itu,” pungkasnya. (tom/fun)