Kasus Dugaan Korupsi di Dispora Kab Pasuruan Mulai Disidang

BANGIL, Radar Bromo – Kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan dengan terdakwa Lilik Wijayanti, mulai disidangkan, Senin (15/10). Eks Kabid Olahraga ini mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Sidang perdana bagi Lilik –panggilannya-, mengagendakan pembacaan dakwaan. Ia didakwa pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 atau pasal 12 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Saputra menjelaskan, terdakwa diduga kuat melakukan upaya untuk memperkaya diri atau orang lain. Jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimanfaatkannya untuk mengeruk keuntungan.

Dampaknya, memicu kerugian negara. Total ada keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 918.827.239. Nilai itu hasil dari perhitungan yang dilakukan Inspektorat dan tim ahli.

“Terdakwa diduga kuat menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain hingga merugikan negara,” kata Denny.

Denny menambahkan, dugaan korupsi yang dilakukannya, dengan memotong anggaran di Dispora sebesar 10 persen untuk setiap kegiatan. Juga melakukan mark-up pengadaan barang dan jasa. Kegiatan dan pengadaan barang tersebut berlangsung pada tahun 2017.

Ada beberapa kegiatan yang anggarannya dipotong untuk “ditilap”. Seperti seleksi O2SN SD tingkat kabupaten, Gerak Jalan Tempoe Dulu, kejuaraan pencak silat Bupati Cup, Porsadin, Mlaku Bareng Sarungan, serta beberapa kegiatan lain.

Tak hanya itu, sejumlah kegiatan pengadaan barang juga bermasalah. Seperti pengadaan ATK, handy talky, dan berbagai pengadaan barang lainnya. “Imbasnya, ada Rp 918 juta uang negara yang menguap dan tak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Wiwik, pengacara Lilik mengaku, tak puas dengan dakwaan tersebut. Karenanya, pihaknya akan mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU. “Kami akan ajukan eksepsi. Karena sudah jelas di dakwaan ada potongan 10 persen. Tapi, kenapa tersangkanya hanya satu saja dan di dakwaan jelas yang motong bendahara,” jelasnya.

Diketahui, Kejari Kabupaten Pasuruan membidik kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan. Kegiatan keolahragaan tahun 2017, ditengarai ada mark-up anggaran.

Berdasarkan penyidikan yang dilakukan, ditemukan kerugian negara hingga Rp 918 juta. Pihak kejaksaan akhirnya menetapkan Lilik sebagai tersangka. Lilik dijadikan tersangka karena menjadi orang yang diduga menyebabkan kebocoran anggaran dalam penganggaran di Dispora selama 2017.

Ia merupakan pemegang anggaran. Posisinya itu, membuatnya leluasa memanfaatkan uang negara hingga ada indikasi korupsi. Penetapan tersangka Lilik dilakukan 1 Agustus 2019. Kamis (19/9), penahanan terhadap Lilik dilakukan pihak kejaksaan. Lilik kemudian menjalani persidangan perdananya kemarin (15/10). (one/hn)