alexametrics
25.1 C
Probolinggo
Friday, 19 August 2022

Bank BNI Dilurug, Minta Pecat Agen Nakal Bantuan Pangan Non Tunai

PASURUAN, Radar Bromo – Ketidakpuasan terhadap penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di sejumlah daerah di Kabupaten Pasuruan mencapai klimaks. Rabu (15/7), BNI Pasuruan dilurug puluhan massa berseragam hitam. Mereka mendatangi BUMN ini karena menduga ada permainan harga bahan pokok yang disalurkan dalam BPNT.

Permainan harga bahan pokok diduga dilakukan agen BPNT yang ditunjuk oleh BNI. Karena itu, pendemo kemarin meminta agar agen yang bermain dipecat saja.

Pantauan Jawa Pos Radar Bromo, massa yang tergabung dalam LSM Penjara melurug BNI sekitar pukul 09.45 dengan mengendarai pikap dan motor. Setelah menyampaikan tuntutannya ke BNI, massa mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan di Jalan dr Wahidin Sudirohusodo Kota Pasuruan.

Koordinator Lapangan (Korlap) LSM Penjara Nur Hasan mengungkapkan, pihaknya sering mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada oknum BNI yang menjadi agen BPNT. Dan agen tersebut, kerap mempermainkan harga bahan pokok yang disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program BPNT.

DIJAGA: Personel kepolisian berjaga di kantor BNI di Jalan Balaikota. (Foto: Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Karena permainan itu, harga bahan pokok yang disalurkan ke KPM kerap berbeda. Misalnya beras di satu agen harganya Rp 12 ribu per kilogram. Namun, di agen lain bisa mencapai Rp 15 ribu per kilogram.

“Padahal, ada aturan khusus untuk menjadi agen penyalur BPNT. Misalnya, PNS dan anggota BUMDes tidak boleh jadi agen. Karena itu, kami meminta segera memecat oknum BNI yang bermain.

Kepala Dinsos Kabupaten Pasuruan Suwito Adi mengakui, di lapangan masih sering terjadi masalah saat penyaluran BPNT. Namun, pihaknya selalu meminta agar pendamping dan agen menyalurkan bahan pokok sesuai pedoman umum.

Menurutnya, setiap agen maupun pendamping sudah dibekali hal pedoman umum. Bahkan, Dinsos sudah membentuk tim di setiap kecamatan yang telah dibekali aturan ini.

“Pendamping ini dibentuk oleh Kemensos, sementara agen dibentuk BNI. Kami hanya diajak rembukan. Namun, kami tidak akan lepas tangan. Karena itu, kami akan berkoordinasi dahulu dengan mereka tentang masalah ini. Tentu tim yang dibentuk di setiap kecamatan untuk mengawasi sudah mengetahui aturan ini,” jelas Wito.

Kepala Cabang BNI Pasuruan Rinto Indra Irawan menerangkan, jumlah KPM BPNT di Kabupaten Pasuruan sebanyak 154.614 KK. Penyaluran BPNT pada ribuan KPM ini dilakukan oleh 390 agen penyalur dan didampingi oleh kurang lebih 400 pendamping.

Komoditas yang bisa disalurkan sesuai aturan, ada empat jenis. Yakni, karbohidrat diwakili oleh beras; protein hewani diwakili oleh telur, ayam, atau daging; protein nabati diwakili oleh tahu atau tempe; dan vitamin diwakili oleh sayur-mayur.

Pihaknya tidak memberikan batasan tentang harga komoditas tersebut. Namun, kualitasnya harus bagus dan sesuai dengan harga. Sebab, agen juga harus mengeluarkan biaya saat menyalurkan komoditas ini.

Seperti biaya transportasi atau membayar orang yang mengangkut dan membawa komoditas ini ke KPM. Karena itu, agen diperkenankan mengambil keuntungan asal dalam batas wajar. Namun, jika keuntungan yang diambil melebihi kewajaran, maka pihaknya tidak segan-segan untuk memberhentikan agen tersebut.

Sejauh ini, menurutnya, ada 76 agen yang sudah diberhentikan sejak 2017 karena melakukan penyimpangan. Misalnya memberikan komoditas produk pabrikan dalam bentuk kemasan, seperti minyak dan gula.

Ada juga, agen bekerja sama dengan oknum di wilayahnya melakukan penggesekan kartu secara kolektif. Padahal, yang diperbolehkan adalah KPM melakukan penggesekan secara mandiri.

Kasus yang lain yaitu agen curi start untuk penyaluran bahan pokok agar bisa mendapatkan KPM yang lebih banyak. Sebab, terkadang ada KPM yang ingin agar disalurkan sebelum tanggal 10. Sementara aturannya setiap agen penyalur dibatasi maksimal 250 KPM.

“Kalau masyarakat menemukan adanya oknum agen penyalur yang tidak melakukan sesuai aturan, mereka bisa melapor. Tidak hanya pada pihak desa, mereka bisa melapor juga ke kepolisian, kecamatan, atau langsung ke kami. Tentu nanti kami tindak lanjuti,” terang Rinto. (riz/hn/fun)

PASURUAN, Radar Bromo – Ketidakpuasan terhadap penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di sejumlah daerah di Kabupaten Pasuruan mencapai klimaks. Rabu (15/7), BNI Pasuruan dilurug puluhan massa berseragam hitam. Mereka mendatangi BUMN ini karena menduga ada permainan harga bahan pokok yang disalurkan dalam BPNT.

Permainan harga bahan pokok diduga dilakukan agen BPNT yang ditunjuk oleh BNI. Karena itu, pendemo kemarin meminta agar agen yang bermain dipecat saja.

Pantauan Jawa Pos Radar Bromo, massa yang tergabung dalam LSM Penjara melurug BNI sekitar pukul 09.45 dengan mengendarai pikap dan motor. Setelah menyampaikan tuntutannya ke BNI, massa mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan di Jalan dr Wahidin Sudirohusodo Kota Pasuruan.

Koordinator Lapangan (Korlap) LSM Penjara Nur Hasan mengungkapkan, pihaknya sering mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada oknum BNI yang menjadi agen BPNT. Dan agen tersebut, kerap mempermainkan harga bahan pokok yang disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program BPNT.

DIJAGA: Personel kepolisian berjaga di kantor BNI di Jalan Balaikota. (Foto: Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Karena permainan itu, harga bahan pokok yang disalurkan ke KPM kerap berbeda. Misalnya beras di satu agen harganya Rp 12 ribu per kilogram. Namun, di agen lain bisa mencapai Rp 15 ribu per kilogram.

“Padahal, ada aturan khusus untuk menjadi agen penyalur BPNT. Misalnya, PNS dan anggota BUMDes tidak boleh jadi agen. Karena itu, kami meminta segera memecat oknum BNI yang bermain.

Kepala Dinsos Kabupaten Pasuruan Suwito Adi mengakui, di lapangan masih sering terjadi masalah saat penyaluran BPNT. Namun, pihaknya selalu meminta agar pendamping dan agen menyalurkan bahan pokok sesuai pedoman umum.

Menurutnya, setiap agen maupun pendamping sudah dibekali hal pedoman umum. Bahkan, Dinsos sudah membentuk tim di setiap kecamatan yang telah dibekali aturan ini.

“Pendamping ini dibentuk oleh Kemensos, sementara agen dibentuk BNI. Kami hanya diajak rembukan. Namun, kami tidak akan lepas tangan. Karena itu, kami akan berkoordinasi dahulu dengan mereka tentang masalah ini. Tentu tim yang dibentuk di setiap kecamatan untuk mengawasi sudah mengetahui aturan ini,” jelas Wito.

Kepala Cabang BNI Pasuruan Rinto Indra Irawan menerangkan, jumlah KPM BPNT di Kabupaten Pasuruan sebanyak 154.614 KK. Penyaluran BPNT pada ribuan KPM ini dilakukan oleh 390 agen penyalur dan didampingi oleh kurang lebih 400 pendamping.

Komoditas yang bisa disalurkan sesuai aturan, ada empat jenis. Yakni, karbohidrat diwakili oleh beras; protein hewani diwakili oleh telur, ayam, atau daging; protein nabati diwakili oleh tahu atau tempe; dan vitamin diwakili oleh sayur-mayur.

Pihaknya tidak memberikan batasan tentang harga komoditas tersebut. Namun, kualitasnya harus bagus dan sesuai dengan harga. Sebab, agen juga harus mengeluarkan biaya saat menyalurkan komoditas ini.

Seperti biaya transportasi atau membayar orang yang mengangkut dan membawa komoditas ini ke KPM. Karena itu, agen diperkenankan mengambil keuntungan asal dalam batas wajar. Namun, jika keuntungan yang diambil melebihi kewajaran, maka pihaknya tidak segan-segan untuk memberhentikan agen tersebut.

Sejauh ini, menurutnya, ada 76 agen yang sudah diberhentikan sejak 2017 karena melakukan penyimpangan. Misalnya memberikan komoditas produk pabrikan dalam bentuk kemasan, seperti minyak dan gula.

Ada juga, agen bekerja sama dengan oknum di wilayahnya melakukan penggesekan kartu secara kolektif. Padahal, yang diperbolehkan adalah KPM melakukan penggesekan secara mandiri.

Kasus yang lain yaitu agen curi start untuk penyaluran bahan pokok agar bisa mendapatkan KPM yang lebih banyak. Sebab, terkadang ada KPM yang ingin agar disalurkan sebelum tanggal 10. Sementara aturannya setiap agen penyalur dibatasi maksimal 250 KPM.

“Kalau masyarakat menemukan adanya oknum agen penyalur yang tidak melakukan sesuai aturan, mereka bisa melapor. Tidak hanya pada pihak desa, mereka bisa melapor juga ke kepolisian, kecamatan, atau langsung ke kami. Tentu nanti kami tindak lanjuti,” terang Rinto. (riz/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/