alexametrics
28C
Probolinggo
Saturday, 23 January 2021

MUI-Pemkab Probolinggo Sama-sama Merujuk Pusat soal Pelaksanaan Salat Ied Berjamaah

KRAKSAAN, Radar Bromo – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat internal. Tujuannya, untuk menindaklanjuti Fatwa MUI Pusat No 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat (tata cara) Takbir dan Salat Idul Fitri 1441 H saat Pandemi Covid-19. Hasilnya, MUI mengikuti fatwa pusat tanpa menerbitkan fatwa baru mengenai salat Id.

Sekretaris MUI Yasin mengatakan, mengenai pelaksanaan salat Id di masa pandemi korona, MUI di Kabupaten Probolinggo tidak menerbitkan fatwa baru. Pihaknya mengikuti fatwa MUI Pusat dan hasilnya sudah dikirim ke Bupati sebagai respons atas SE Bupati Puput Tantriana Sari Nomor. 451/220/426,33/220 item nomor 9.

“Sesuai Fatwa MUI pusat, untuk salat Id kali ini, boleh diselenggarakan berjamaah baik di masjid atau di lapangan, di wilayah bukan zona desa merah. Dengan syarat tetap mengikuti anjuran dari pemerintah,” katanya.

Untuk yang zona merah, diharapkan tidak menggelar salat Id. Mereka bisa menggelar salat Id di rumah bersama keluarganya. Sedangkan untuk di luar zona merah, masih diperbolehkan untuk menggelar salat hari raya secara berjamaah. Tentunya, dengan mematuhi protokol kesehatan.

“Harus memakai masker, menjaga jarak, khotbahnya tidak lama, dan tidak bersalam-salaman. Jadi, MUI Kabupaten fatwanya sudah menyesuaikan dengan fatwa dari MUI pusat,” terangnya.

Dengan adanya fatwa ini, Yasin berharap agar masyarakat tetap menaati segala aturan dari pemerintah yang tujuannya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pasalnya, di Kabupaten Probolinggo sendiri jumlahnya sudah mencapai 36 orang.

“Semoga wabah ini segera berakhir dan semua warga Kabupaten Probolinggo yang terjangkit Covid-19 kembali normal,” tutur pria asal Kecamatan Kraksaan ini saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari telah menerbitkan surat edaran. Pada poin 9 dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan salat Idul Fitri yang lazimnya digelar secara berjamaah di masjid maupun di lapangan, ditiadakan. Hanya saja Pemkab Probolinggo juga merujuk fatwa MUI pusat.

“Sementara ditiadakan. Dalam surat itu juga disertakan bahwa menunggu fatwa MUI selanjutnya,” kata Bupati melalui Kabag Protokol Komunikasi Pemkab setempat Heri Mulyadi.

Menurutnya, hal itu dilakukan bertujuan untuk memutus mata rantai Covid-19. Sehingga, tanpa memandang zonasi kemudian pelaksanaan salat Id secara berjamaah ditiadakan.

“Kami berharap semuanya mematuhi aturan yang berlaku. Ini demi keselamatan bersama dan memutus mata rantai penyebaran virus korona,” terang Heri.

Sekedar informasi, dari 24 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Probolinggo, 10 di antaranya sudah masuk zona merah, yakni Kecamatan Gading, Pakuniran, Paiton, Kraksaan, Krejengan, Gending, Dringu, Tegalsiwalan, Sumber, dan Tongas. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU