Kuasa Hukum Zulkifli: Tanggungan Utang Hanya Rp 6,3 Miliar, Bukan Rp 146 Miliar

KANIGARAN – Perselisihan perdata yang terjadi di Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa di Jl. Panglima Sudirman, Kota Probolinggo, terus berlanjut. Setelah digugat Rp 146 miliar oleh pengurus koperasi, giliran Zulkifli Chalik yang pernah menjadi ketua di KSU Mitra Perkasa, angkat bicara.

Melalui Abdul Wahab Adi Negoro, selaku kuasa hukum Zulkifli Chalik, membantah bahwa gugatan yang dilayangkan senilai Rp 146 miliar. Bantahan itu diungkapkan di kediaman Zulkifli, di Jalan Suroyo, sekitar pukul 13.30, Jumat (14/9).

Menurut Abdul Wahab, tanggungan utang Zulkifli Chalik hanya Rp 6,3 miliar saja. Itu pun Rp 1 miliar sudah di tangan Welly Sukarto selaku ketua koperasi.

Hal itu diungkapkan dalam rilis kepada wartawan yang digelar siang. Abdul Wahab menyebutkan, pertama untuk nasabah tidak ada keterkaitan dengan utang piutang antaran kliennya dengan pihak koperasi. “Yang perlu digarisbawahi, tanggung jawab koperasi terhadap nasabah itu merupakan kewajiban. Sehingga, pihak koperasi tidak boleh mengatakan bahwa masih menunggu kasus ini selesai pada nasabah yang hendak mencairkan uangnya,” terangnya.

Abdul Wahab juga mempertegas mengenai tudingan bahwa kliennya digugat sebesar Rp 146 miliar. Menurutnya, itu tak benar. Sesuai hasil rundingan antara Ketua Koperasi yang pada saat itu Welly Sukarto dengan Zulkifli, dihitung memiliki tanggungan hutang Rp 15 miliar.

Namun, angka itu bukan hanya menjadi tanggungan Zulkifli saja. Akan tetapi menjadi tanggungan keduanya. Sehingga, setelah diperinci, maka tanggungan Zulkifli hanya 6,3 miliar.

“Dari Rp 15miliar itu kan juga masuk tanggungan koperasi. Hanya saja pada saat itu ketuanya Pak Welly, sehingga menjadi tanggungan Pak Welly. Dan, hasil rembukan dengan Pak Welly sekitar tanggal 20 Juli 2018, maka Pak Zul (panggilan Zulkifli Chalik) hanya punya utang Rp 6,3 miliar,” terangnya.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Juli 2018, pihak koperasi meminta dana sebesar Rp 500 juta. Dana itu diperlukan koperasi lantaran koperasi mulai oleng. Sehingga, uang tersebut akan dipakai untuk membayar nasabah lainnya.

“Memang tidak ada bukti tertulis. Namun, bukti transfer dan lainnya bahwa klien saya sudah mengirimkan uang Rp 500 juta itu ada,” terangnya.

Pada tanggal 26 Juli 2018, lanjut Abdul Wahab, sesuai kesepakatan secara lisan, Zulkifli kembali mentransfer Rp 500 juta ke Welly. Hanya saja keduanya diminta ke notaris untuk melegalkan kesepakatan yang telah dirembuk secara lisan itu. Menurut Abdul Wahab, Welly tak tanda tangan pada akta notaris.

“Mereka (Zulkifli dan Welly) sudah sama-sama ke notaris. Namun Welly tidak membaca konsepnya secara keseluruhan. Sementara itu, notaris juga masih membuat konsep untuk penandatanganan. Namun, Welly menyebutkan bahwa di koperasi sedang kacau, sehingga ia harus segera ke koperasi dengan membawa uang Rp 500 juta tersebut. Jadi, kalau ditotal sudah Rp 1 miliar masuk ke Pak Welly. Artinya, dari Rp 6,3 miliar hanya tersisa Rp 5,3 miliar,” terangnya.

Selanjutnya, ia kaget ketika mendengar kabar bahwa tanggungan yang ia miliki senilai Rp 146 miliar. Padahal, jika dihitung bunganya saja dari total utang, tak sampai seperti itu. Kemudian, jika mengacu pada hukum formil, menurutnya pada tanggal 2 September 2016 jabatan sebagai ketua sudah diserahkan ke Welly. Sehingga, sebetulnya Zulkifli sudah tidak terlibat lagi.

“Jika mengacu pada hukum formil, seharusnya jika bermasalah, maka Welly menolak jabatan ketua pada waktu itu. Jika dipandang masih bermasalah. Sehingga, ketua lama harus menyelesaikan permasalah yang ada dulu. Namun, pada saat itu Welly menerima. Artinya kan sudah tidak ada permasalah lagi. Dan, baru ada masalah ketika dijabat Welly, artinya ada prosedur yang salah di sana,” tambahnya.

Selanjutnya, langkah yang diambil yakni mengikuti hukum yang ada serta akan melayangkan jawaban atas tuduhan yang ada. Sebelum ada tindakan pidana yang akan ia laporkan lantaran telah membawa uang Rp 1 miliar tersebut. Selain itu, disinggung masalah pelaporan 8 anggota lainnya dengan gugatan Rp 3 miliar, Abdul Wahab enggan berkomentar banyak.

“Soal Rp 3 miliar itu tak benar. Saat ini kami hanya fokus pada Rp 146 miliar itu dulu,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KSU Mitra Perkasa di Jl. Panglima Sudirman, Kota Probolinggo, menggugat anggotanya, Zulkifli Chalik senilai Rp 146 miliar, Rabu (12/9). Duit ratusan miliar itu menurut pihak koperasi, dipinjam pria yang pernah dua kali menjadi mantan calon wali kota (cawali) Probolinggo itu sejak 2007 hingga 2015. Hingga saat ini, dilaporkan belum dibayar. (rpd/fun)