Pemberhentian Abdul Kadir Tunggu Inkracht Walau Sudah Dijatuhi Vonis

KRAKSAAN, Radar Bromo – Abdul Kadir, dewan di DPRD Kabupaten Probolinggo sudah dijatuhi vonis. Politisi Partai Gerindra itu dijatuhi hukuman 1 tahun empat bulan. Lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Walau kasusnya sudah dijatuhi vonis, Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo tak bisa serta merta memberhentikannya.

Kesekretariatan Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Probolinggo masih menunggu surat putusan Abdul Kadir, anggota dewan setempat yang terjerat kasus ijazah palsu. Selagi belum ada surat putusan inkracht, maka status Abdul Kadir masih anggota dewan.

Hal itu diungkap Sjaiful, sekwan DPRD Kabupaten Probolinggo. Dia mengatakan, meskipun sidang putusan telah digelar pada Kamis (13/2), pihaknya belum bisa memberhentikan Abdul Kadir sebagai anggota dewan.

Kan kemarin (Kamis, Red) baru selesai sidang putusannya. Tetapi, untuk pemberhentian masih belum bisa dilakukan,” katanya saat dikonfirmasi kemarin (14/2).

Ia menjelaskan, untuk memberhentikan Kadir harus ada surat keputusan inkracht dari Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan. Selama surat itu masih belum diterimanya, maka pihaknya belum bisa memproses pemberhentian itu.

“Kami tidak ada dasarnya jika langsung memberhentikan. Karena itu, harus ada surat putusan inkracht. Jika itu sudah ada, maka bisa diproses,” ungkapnya.

Kadir sendiri telah diputus oleh PN Kraksaan bersalah melanggar Pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan. Ia dinyatakan secara sah bersalah menggunakan ijazah palsu untuk mendaftarkan diri menjadi caleg pada pemilu 17 April 2019.

Karena itu, ia diputus dengan putusan 1 tahun 4 bulan dengan denda Rp 30 juta. Jika denda tidak dibayarkan maka harus menjalani hukuman selama 3 bulan.

“Putusan kan baru kemarin. Itu juga prosesnya masih ada. Apakah banding atau menerima kan belum jelas. Karena itu, kami menunggu keputusan inkracht-nya,” terang Sjaiful.

Dalam proses pemberhentian anggota legislatif, menurutnya tidak akan berlangsung lama. Apalagi, status Kadir bukan lagi dewan aktif. Melainkan dewan nonaktif. Semenjak ia menjadi terdakwa dalam kasus itu, ia diberhentikan sementara dari keanggotaan DPRD Kabupaten Probolinggo. “Prosesnya cepat. Tidak akan lama,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Abdul Kadir, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Gerindra diputus bersalah lantaran menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar menjadi caleg. Ia diputus 1 tahun 4 bulan dan denda 30 juta. Putusan itu, lebih rendah dari tuntutan JPU yakni 2 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 5 bulan penjara. (sid/fun)