Ada 57 Perumahan di Kota Pasuruan yang Belum Diserahkan ke Pemkot

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Sejumlah perumahan di Kota Pasuruan dipasang papan informasi. Isinya, bahwa perumahan yang bersangkutan belum diserahkan pada Pemkot Pasuruan oleh pengembang.

Salah satunya, Perumahan Kebonagung Mas. Di depan perumahan tersebut, dipasang papan informasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Pemasangan papan informasi ini, menurut Kabid Perumahan pada Dinas Perkim Kota Pasuruan Budi Santoso, tidak ada hubungannya dengan rumah warga. “Papan informasi itu tidak ada hubungannya dengan rumah yang dimiliki warga. Rumah tetap milik mereka. Ini hanya informasi pada warga bahwa pengembang belum menyerahkan ke Pemkot,” ungkapnya.

Budi menjelaskan, pemasangan papan informasi itu sengaja dilakukan. Sebab, hingga kini belum semua perumahan di Kota Pasuruan diserahkan pada Pemkot Pasuruan oleh pengembang. Akibatnya, Pemkot tidak bisa membenahi sarana dan prasarana di perumahan yang belum diserahkan.

Menurut Budi, total ada 69 perumahan di Kota Pasuruan. Namun, baru 12 perumahan yang sudah diserahkan oleh pengembang ke Pemkot.

Antara lain, Perumahan Sekar Indah 1 dan 2, Perumahan Taman Asri 1 dan 2, Perumahan Papan Bestari 1 dan 2, dan Perumahan Bugul Permai. Lalu Perumahan Tembok Indah, Perumahan Istana Bestari, Perumahan Tembok Mas, Perumahan Graha Candi, dan Perumahan Puri Candi.

Sembilan perumahan lain, pengembangnya sudah meninggal dunia. Sementara 48 sisanya, dalam proses penyerahan pada pemkot. Perumahan yang dalam proses ini, diberi papan informasi yang isinya menyebutkan bahwa perumahan belum diserahkan oleh pengembang.

Namun, ditegaskan Budi, papan informasi itu tidak ada hubungannya dengan rumah yang dimiliki warga. Papan informasi dipasang karena berkaitan dengan pemeliharaan sarana prasarana dan utilitas perumahan.

Pemkot tidak bisa memperbaiki sarana prasarana dan utilitas di sebuah perumahan yang belum diserahkan pada pemkot. Mulai penerangan jalan lingkungan (PJL), drainase, maupun jalan setempat. Selama belum diserahkan, maka pemeliharaan jadi kewajiban pengembang.

“Kalau sertifikat perumahan sudah diserahkan ke kami, baru kami yang melakukan pemeliharaan. Jika belum, maka saat ada saluran mampet atau PJL kurang, ya jadi kewenangan pengembang untuk memperbaiki,” jelas Budi.

Sementara itu, perumahan yang pengembangnya sudah meninggal, bisa langsung diambil alih Pemkot. Namun, tetap harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yaitu, Pemkot mengirim surat pada bersangkutan lebih dulu. Jika tiga kali tidak ada jawaban, maka diambil alih oleh Pemkot secara penuh untuk pemeliharaannya.

“Ini untuk memudahkan masyarakat saja. Agar jika ada saluran atau PJL yang kurang bisa langsung kami tangani. Asalkan sertifikat perumahan itu sudah diserahkan oleh pengembang,” terang Budi. (riz/hn/fun)