Jadi Tersangka Kasus TKD, Kades Bulusari Gempol Diberhentikan Sementara

UKUR ULANG: Kejari Kabupaten Pasuruan bersama tim ahli geodesi mengukur sedimentasi TKD Bulusari, Selasa (5/3). Inset, Yudono yang kini telah diberhentikan sementara sebagai Kades Bulusari usai ditetapkan jadi tersangka dugaan penyalahgunaan TKD Bulusari. (Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo-Istimewa)

Related Post

GEMPOL, Radar Bromo – Pemkab Pasuruan merespons proses hukum yang menimpa Kades Bulusari, Kecamatan Gempol Yudono. Menyusul penetapan tersangka Yudono, saat ini jabatannya sebagai Kades Bulusari pun diberhentikan sementara.

Camat Gempol M Ridwan membenarkan adanya keputusan pemkab memberhentikan sementara sang kades. “Bupati Pasuruan telah memberhentikan sementara Yudono sebagai Kades Bulusari. Surat telah dilayangkan pada Kamis (10/10) ke yang bersangkutan di rumahnya. Dan diterima langsung oleh istrinya,” ujarnya.

Pemberhentian sementara Kades Bulusari disebutkan tak terlepas dari status Yudono yang sudah jadi tersangka, dalam kasus dugaan penyalahgunaan tanak kas desa (TKD) setempat. Kasus itu kini tengah ditangani kejaksaan setempat.

“Keputusan ini sesuai dan mengacu pada perda dan perbup. Selain itu, pertimbangan lain agar kades fokus pada proses hukum, karena statusnya sudah menjadi tersangka,” jelasnya.

Karena kades definitif sudah diberhentikan sementara dari jabatannya. Saat ini, kursi Kades Bulusari pun masih kosong. Untuk urusan administrasi serta pelayanan masyarakat, sementara dihandel oleh kaur dan staf yang ada di Kantor Pemerintahan Desa Bulusari.

“Nanti diisi pelaksana tugas (Plt). Proses penunjukaannya, melalui musdes (musyawarah desa) dan diagendakan secepatnya. Statusnya (plt) PNS. Bisa dari Kecamatan Gempol atau di lingkungan Pemkab Pasuruan,” terang camat.

Jawa Pos Radar Bromo sampai tadi malam berusaha melakukan konfirmasi ke Yudono terkait pencopotan jabatannya itu. Namun ia tak mengangkat telepon dan tak membalas pesan yang dikirim Jawa Pos Radar Bromo.

Diketahui, Kejari Kabupaten Pasuruan menyelidiki dugaan penyimpangan atas pemanfaatan TKD Bulusari. Tanah seluas 4 hektare di wilayah setempat, disebut-sebut telah dikeruk untuk kemudian dijual. Hasilnya, diambil oleh pihak-pihak tertentu tanpa prosedur sesuai.

Kasus ini dilidik sejak tahun 2017. Selama itu pula, pihak kejaksaan terus melakukan pendalaman. Termasuk mengundang tim geodesi ke Bulusari untuk mengukur volume tanah yang dikeruk.

Hasilnya, ditemukan dugaan korupsi atas tanah kas desa itu. Pihak kejaksaan pun menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah kepala desa dan anggota BPD Bulusari yang dulu menjabat ketua.

Yudono pernah menegaskan, dirinya tidak terlibat dalam persoalan tersebut. Ia juga menegaskan, tanah tersebut sebenarnya merupakan tanah gendom yang sudah ditukar guling oleh CV Punika sejak 1986.

“Saya memang sering menjadi orang yang dituduhkan. Padahal saya tidak terlibat. Dan tanah itu, sebenarnya tanah P2 atau eks gendom yang sudah ditukar guling oleh CV Punika. Jadi, bukan tanah kas desa,” akunya beberapa waktu silam. (zal/mie)