alexametrics
28.5 C
Probolinggo
Thursday, 11 August 2022

Rehab Kantor Kecamatan Gempol dan Kraton Mundur

BANGIL – Rencana rehab dua kantor kecamatan di Kabupaten Pasuruan, molor dari jadwal. Semula, rehab direncanakan Mei. Namun, hingga sekarang belum ada realisasinya.

“Rencana rehabnya memang Mei, tapi realisasinya mundur,” kata Misbah Zunib, kepala Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Pasuruan.

Dua kecamatan yang direhab itu adalah kantor Kecamatan Gempol dan Kraton. Keduanya akan direhab lantaran kondisinya dinilai kurang menunjang. Salah satunya, karena posisi bangunan lebih rendah dari jalan raya. Dampaknya, ketika hujan lingkungan kantor dua kecamatan itu tak jarang kebanjiran.

Untuk rehabnya, dua kantor ini total dianggarkan Rp 5 miliar. Artinya, masing-masing dialokasikan Rp 2,5 miliar untuk pengurukan dan rehab gedung.

Menurut Misbah, semula rehab bisa dimulai bulan Mei. Namun, batal terlaksana karena ada persyaratan yang kurang.

“Sudah kami ajukan ke BLP. Tapi, dikembalikan karena harus mengisyaratkan sistem manajemen K3. Hal ini sesuai Permen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi,” sambungnya.

Hal inilah yang membuat pelaksanaan rehab gedung dua kantor kecamatan itu mundur. Pihaknya mengancang-ancang, rehab dua kantor itu baru Juli bisa dimulai. (one/fun)

BANGIL – Rencana rehab dua kantor kecamatan di Kabupaten Pasuruan, molor dari jadwal. Semula, rehab direncanakan Mei. Namun, hingga sekarang belum ada realisasinya.

“Rencana rehabnya memang Mei, tapi realisasinya mundur,” kata Misbah Zunib, kepala Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Pasuruan.

Dua kecamatan yang direhab itu adalah kantor Kecamatan Gempol dan Kraton. Keduanya akan direhab lantaran kondisinya dinilai kurang menunjang. Salah satunya, karena posisi bangunan lebih rendah dari jalan raya. Dampaknya, ketika hujan lingkungan kantor dua kecamatan itu tak jarang kebanjiran.

Untuk rehabnya, dua kantor ini total dianggarkan Rp 5 miliar. Artinya, masing-masing dialokasikan Rp 2,5 miliar untuk pengurukan dan rehab gedung.

Menurut Misbah, semula rehab bisa dimulai bulan Mei. Namun, batal terlaksana karena ada persyaratan yang kurang.

“Sudah kami ajukan ke BLP. Tapi, dikembalikan karena harus mengisyaratkan sistem manajemen K3. Hal ini sesuai Permen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi,” sambungnya.

Hal inilah yang membuat pelaksanaan rehab gedung dua kantor kecamatan itu mundur. Pihaknya mengancang-ancang, rehab dua kantor itu baru Juli bisa dimulai. (one/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/