alexametrics
25.1 C
Probolinggo
Friday, 19 August 2022

Perjelas Mutasi Jabatan Plt Wali Kota, Separo Anggota DPRD Usulkan Interpelasi

PASURUAN – Sebanyak 15 anggota DPRD Kota Pasuruan akhirnya mengusulkan hak interpelasi kepada Wakil Wali Kota (Wawali) Pasuruan Raharto Teno Prasetyo. Salah satu hak yang dimiliki lembaga legislatif itu diusulkan untuk mengklarifikasi mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Pasuruan yang menjadi polemik.

DISOAL: Mutasian pejabat yang dilakukan beberapa waktu lalu. Mutasi ini disoal legislatif di DPRD Kota Pasuruan, dan bahkan membuat dewan hendak menggunakan hak interpelasi. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

Interpelasi sendiri dilakukan setelah Pansus Mutasi Pejabat mengeluarkan hasil kinerja mereka. Pansus menyatakan, mutasi jabatan yang berlangsung 29 April itu, kesannya janggal. Sebab, pejabat Plt Wali Kota yang melakukan kebijakan mutasi harus mengantongi izin dari Mendagri.

“Hasilnya sudah jelas, memang ada dokumen yang disampaikan ke kami waktu hearing. Namun, tanggalnya 8 Mei. Sedangkan, mutasi dilakukan 29 April. Ini saja sudah janggal,” kata Ketua Pansus Moch Arief Ilham.

Pansus sendiri memberikan rekomendasi kepada Pemkot Pasuruan untuk membatalkan mutasi pejabat yang telah dilakukan. “Kebijakan mutasi yang sudah dilakukan masih bisa dibatalkan. Dengan cara menerbitkan SK pembatalan,” ujar Arief.

Lebih lanjut, Arief menambahkan, pentingnya hak interpelasi ditempuh dewan. Karena itu, dirinya yang juga Ketua Komisi 1 menggalang usulan dari anggota lainnya agar hak interpelasi didapat.

Hasil pansus itu kemudian dibawa dalam rapat paripurna internal DPRD Kota Pasuruan, Minggu (12/5). Sedikitnya, 15 anggota menandatangani usulan hak interpelasi tersebut.

Pengusul terdiri atas lima anggota dari Fraksi Golkar. Lalu, masing-masing tiga anggota dari Fraksi PKB serta Fraksi GBHN. Dan masing-masing dua anggota yang mengusulkan dari Fraksi PKS dan Fraksi AIR.

“Rekom Pansus itu dilaksanakan atau tidak, kami tetap usulkan interpelasi. Syaratnya interpelasi itu kan ada lima anggota, lebih dari satu fraksi yang mengusulkan. Ternyata kemarin yang mengusulkan 15 anggota, jadi sudah cukup,” kata Arief.

Sementara, Pemkot Pasuruan belum memberikan tanggapan atas usulan hak interpelasi DPRD Kota Pasuruan tersebut. Sekda Bahrul Ulum juga belum merespons permintaan wawancara wartawan media ini. (tom/fun)

PASURUAN – Sebanyak 15 anggota DPRD Kota Pasuruan akhirnya mengusulkan hak interpelasi kepada Wakil Wali Kota (Wawali) Pasuruan Raharto Teno Prasetyo. Salah satu hak yang dimiliki lembaga legislatif itu diusulkan untuk mengklarifikasi mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Pasuruan yang menjadi polemik.

DISOAL: Mutasian pejabat yang dilakukan beberapa waktu lalu. Mutasi ini disoal legislatif di DPRD Kota Pasuruan, dan bahkan membuat dewan hendak menggunakan hak interpelasi. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

Interpelasi sendiri dilakukan setelah Pansus Mutasi Pejabat mengeluarkan hasil kinerja mereka. Pansus menyatakan, mutasi jabatan yang berlangsung 29 April itu, kesannya janggal. Sebab, pejabat Plt Wali Kota yang melakukan kebijakan mutasi harus mengantongi izin dari Mendagri.

“Hasilnya sudah jelas, memang ada dokumen yang disampaikan ke kami waktu hearing. Namun, tanggalnya 8 Mei. Sedangkan, mutasi dilakukan 29 April. Ini saja sudah janggal,” kata Ketua Pansus Moch Arief Ilham.

Pansus sendiri memberikan rekomendasi kepada Pemkot Pasuruan untuk membatalkan mutasi pejabat yang telah dilakukan. “Kebijakan mutasi yang sudah dilakukan masih bisa dibatalkan. Dengan cara menerbitkan SK pembatalan,” ujar Arief.

Lebih lanjut, Arief menambahkan, pentingnya hak interpelasi ditempuh dewan. Karena itu, dirinya yang juga Ketua Komisi 1 menggalang usulan dari anggota lainnya agar hak interpelasi didapat.

Hasil pansus itu kemudian dibawa dalam rapat paripurna internal DPRD Kota Pasuruan, Minggu (12/5). Sedikitnya, 15 anggota menandatangani usulan hak interpelasi tersebut.

Pengusul terdiri atas lima anggota dari Fraksi Golkar. Lalu, masing-masing tiga anggota dari Fraksi PKB serta Fraksi GBHN. Dan masing-masing dua anggota yang mengusulkan dari Fraksi PKS dan Fraksi AIR.

“Rekom Pansus itu dilaksanakan atau tidak, kami tetap usulkan interpelasi. Syaratnya interpelasi itu kan ada lima anggota, lebih dari satu fraksi yang mengusulkan. Ternyata kemarin yang mengusulkan 15 anggota, jadi sudah cukup,” kata Arief.

Sementara, Pemkot Pasuruan belum memberikan tanggapan atas usulan hak interpelasi DPRD Kota Pasuruan tersebut. Sekda Bahrul Ulum juga belum merespons permintaan wawancara wartawan media ini. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/