Piutang PBB-P2 di Kab Probolinggo Capai Rp 51 Miliar, Pemkab Bakal Hapus Denda

DRINGU, Radar Bromo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus berupaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Salah satunya, dengan penghapusan denda atau sanksi administratif PBB. Sebab, piutang tunggakan PBB-P2 mulai tahun 1994-2019 mencapai puluhan miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pendapatan Priyo Siswoyo. Saat dikonfirmasi, Priyo mengatakan, pihaknya ingin menggali piutang PBB yang nilainya cukup tinggi, yaitu mencapai sekitar Rp 51 miliar.

”Untuk itu, dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakabpro) ke-274 tahun 2020, kami lakukan penghapusan denda administratif PBB. Bebas denda itu mulai 21 Februari sampai 29 Mei 2020. Jadi, warga yang memiliki tunggakan atau terlambat PBB, tidak dikenakan denda atau sanksi,” kata Priyo pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Priyo menjelaskan, penghapusan denda atau sanksi administratif PBB-P2 itu sesuai Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 970/113/426.32/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB P2. ”Kami sudah buatkan surat edaran pada camat dan kepala desa. Supaya camat dan kepala desa segera memberitahukan kepada warganya yang mempunyai piutang sampai ketetapan pajak tahun 2019 untuk melunasi. Karena bebas denda administratif,” terangnya.

Disinggung soal nilai total piutang PBB-P2 yang besar itu, Priyo mengungkapkan, nilai total piutang PBB-P2 mulai tahun 1994-2019. Nilai total Rp 51 miliar tersebut merupakan pajak pokok dan dendanya. Sedangkan hasil konsultasi ke Pemerintah Pusat, penghapusan piutang hanya denda adminstratif. Sedangkan pajak pokok PBB-P2 tetap harus dibayar.

”Ini merupakan terobosan pertama oleh Pemkab Probolinggo untuk menyelesaikan piutang PBB-P2. Sekaligus jawaban atas permintaan Bupati yang berkeinginan supaya selama masa jabatannya tidak mempunyai piutang PBB-P2,” ungkapnya. (mas/fun)