alexametrics
26.4 C
Probolinggo
Thursday, 3 December 2020

Selama Lima Tahun, Legislatif di DPRD Kabupaten Probolinggo Cuma Buat 11 Perda

PAJARAKAN – Produktivitas legislatif di DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2014-2019 minim akan usulan produk hukum. Tercatat, selama kurun waktu 2014-2019, baru 11 perda inisiatif yang diusulkan. Dari 11 raperda, paling banyak diusulkan pada tahun pertama anggota dewan menduduki kursi DPRD.

Rinciannya, di tahun 2014, dewan berhasil merampungkan sebanyak tujuh perda. Antara lain perubahan atas perda nomor 3 /2010 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, perda sistem penyelenggaraan pendidikan, perda pengelolaan pelabuhan, perda retribusi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), perda tanggung jawab sosial perusahaan/CSR, perda pencegahan dan penangulangan HIV/AIDS, perda pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Untuk tahun berikutnya, yaitu 2015 dan 2016 tidak ada perda inisiatif yang dihasilkan. Baru pada 2017 kembali membuat satu raperda. Itupun hanya satu, yaitu perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Untuk 2018 dewan kembali merampungkan sekitar tiga perda. Yaitu perda sistem pengelolaan air limbah domestik, perda penyertaan modal BUMD, dan yang terakhir yaitu perda tentang perlindungan perempuan dan anak.

Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Probolinggo Sugianto menjelaskan, pihaknya selama ini tidak berpangku tangan. Baleg sejatinya terus produktif untuk membuat perda inisiatif. “Kami membuat perda itu sesuai dengan program kami,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Menurutnya, untuk periode awal pihaknya fokus memang membuat perda. Sehingga pada tahun pertama bisa merampungkan sekitar 7 perda inisiatif. Nah, baru untuk tahun tahun berikutnya, pihaknya fokus mengkaji ulang perda perda lama.

“Untuk selanjutnya perda lama yang sekiranya menghambat investasi dan kepentingan masyarakat yang kami kerjakan. Selain itu juga melakukan pencabutan pada perda lama,” terangnya.

Sayang saat ditanya perihal perda lama yang dicabut apa saja, anggota dewan dari Fraksi Nasdem itu tidak bisa menjawab. “Lupa saya berapa jumlahnya. Tetapi ada beberapa yang dicabut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, hingga akhir periode pihaknya juga fokus mencabut perda. Hal itu, disesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya. Sebab, sekarang ini dari pusat sudah menurunkan aturan pelayanan yang dilakukan secara cepat. “Jumlahnya kurang tahu. Fokus ke depan masih tetap mencabut perda lama,” terangnya. (sid/fun)

- Advertisement -
- Advertisement -

MOST READ

Siswi SDN di Kraksaan Lolos dari Penculikan, Ini Ciri-Ciri Pelaku

KRAKSAAN, Radar Bromo - Niat Cld, 13, berangkat sekolah, Rabu (12/2) pagi berubah menjadi kisah menegangkan. Siswi SDN Kandangjati Kulon 1, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,...

Mau Ke Tretes, Muda-mudi Asal Gempol Tertabrak Truk Tangki di Candiwates, Penumpangnya Tewas

PRIGEN – Nasib sial dialami pasangan muda-mudi ini. Minggu siang (20/1) keduanya terlibat kecelakaan saat hendak menuju Tretes, Akibatnya, satu orang tewas dan satu...

Siswa MI di Pandaan Tewas Gantung Diri, Diduga usai Smartphonenya Disembunyikan Orang Tua

PANDAAN, Radar Bromo – Tragis nian cara AA, 11, mengakhiri hidupnya. Pelajar di Desa Banjarkejen, Kecamatan Pandaan ini, ditemukan tewas, Minggu (17/11) pagi. Dia...

Geger Mayat Wanita di Pantai Pasir Panjang-Lekok, Kondisinya Terikat Tali dan Dikaitkan Batu

LEKOK, Radar Bromo - Temuan mayat dengan kondisi terikat, kembali menggegerkan warga. Rabu (18/9) pagi, mayat perempuan tanpa identitas ditemukan mengapung di Pantai Pasir...

BERITA TERBARU

Pagi Ini Presentasi-Penilaian Lomba Karya Tulis Kampung Hebat

Usai presentasi, akan dibuktikan dengan kunjungan lapangan yang digelar pada 4, 5 dan 7 Desember.

PNS Pemkab Pasuruan Kendat, Pernah Ajak Istri Minum Baygon

Peristiwa nahas ini diketahui pertama kali oleh istri korban sekitar pukul 07.30.

Diduga Ngantuk, Pasutri Tabrak Truk Parkir di Kraton, Suami Tewas

Siang itu pasutri itu dari Polres Pasuruan untuk mengurus SKCK dan berencana pulang

Kemenhub Minta Tambah Penguji di Balai Uji Kir Kraksaan

Balai Uji Kir Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo, mendapatkan catatan dari tim akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Ratusan Petani di Kota Probolinggo Terancam Tak Dapat Pupuk Subsidi

Sebab, mereka tidak terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).