Abdul Kadir Percaya Jon Karena Jadi Dewan yang Komisinya Bidangi Pendidikan

KRAKSAAN, Radar Bromo – Setelah dua kali ditunda, sidang lanjutan kasus dugaan ijazah palsu dengan terdakwa Abdul kembali digelar. Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi yang meringankan terdakwa itu, Abdul Kadir memperjelas peran Jon Junaedi dalam kasus yang membelitnya.

Sidang digelar Senin (13/1) sekitar pukul 13.00. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Gatot Ardian Agustriono. Dia didampingi hakim anggota, Yudistira Alfian dan M Syafrudin Prawira Negara.

Selain terdakwa, yang dimintai keterangan ada dua orang dari Partai Gerindra. Yaitu, Abdur Raup, pengurus ranting Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk dan Hartono, pengurus anak cabang Kecamatan Pakuniran. Setelah keduanya memberi kesaksian, dilanjut dengan terdakwa yang dimintai keterangan.

Di situlah kemudian Abdul Kadir memperjelas peran Jon Junaedi sebagai fasilitator dalam pembuatan ijazah palsu itu. “Saya sebenarnya tidak mau maju pada tahun 2019. Saya sudah berencana maju pada 2024. Itu, karena saya tidak memiliki ijazah sebagai persyaratan menjadi caleg,” kata Abdul Kadir saat dimintai keterangan.

Hal itu diungkapkan ke Jon Junaedi sebagai ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo. Namun, ternyata apa yang disampaikannya tidak diamini oleh Jon -sapaan akrab ketua DPC Gerindra- itu. Jon malah menawarkan ijazah agar Kadir bisa maju.

“Kata Pak Jon (Jon Junaedi, Red), saya disuruh maju saja. Soal ijazah yang saya tidak punya akan diurus. Yang penting saya bisa mendongkrak suara partai di Dapil II (Besuk, Gading, dan Kraksaan),” katanya.

SINGGUNG KETUA PARTAI: Dalam sidang tersebut, Abdul Kadir kembali menyinggung Jon Junaedi. (Foto M Rosyidi/Jawa Pos Radar Bromo)

 

Mendapat kesempatan seperti itu, ia tidak menolak. Ia sangat percaya kepada ketua DPC-nya itu. Kepercayaannya itu didukung posisi Jon yang kala itu duduk di Komisi D DPRD Kabupaten Probolinggo yang salah satunya membidangi pendidikan. Sehingga, ia kemudian bersedia dan berjanji untuk memenangkan Gerindra di Dapil II.

“Itulah kenapa saya percaya. Karena ketua juga membidangi pendidikan. Saya bersedia dan tidak curiga sama sekali. Dia juga meyakinkan bahwa ijazah yang keluar nantinya aman,” ungkapnya.

Namun, ijazah itu didapat bukan tanpa syarat. Jon sebagai orang yang akan mengurus ijazah meminta sejumlah uang dan juga beberapa lembar foto. Uang itu digunakan untuk sebagai pengganti biaya sekolah. “Rp 9 juta yang diminta. Sama beberapa foto. Katanya untuk pengganti biaya sekolah,” ungkapnya.

Setelah ijazah tersebut jadi, kemudian ia gunakan untuk mendaftarkan diri sebagai caleg. Yang mengakomodasi pendaftaran pun Jon. Saat itu dirinya dinyatakan lolos menjadi caleg hingga juga lolos menjadi caleg terpilih. Sampai di situ masih belum ada masalah dengan ijazah itu. Tetapi, menjelang pelantikannya, kemudian terdengar kabar bahwa ijazahnya itu diduga palsu.

“Sudah mau pelantikan itu. Saya dipanggil Pak Jon. Katanya ijazah saya diduga palsu. Karena itu saya meminta pertanggungjawaban kepadanya. Saat itu saya diarahkan ke orang lain yaitu pelapor,” katanya.

Arahan dari Jon dia turuti. Ia mendatangi rumah pelapor yakni Saudi. Di sana, ia diminta untuk mengundurkan diri dan tidak dilantik menjadi anggota DPRD. Namun, karena ia duduk di kursi dewan itu adalah jerih payahnya, ia menolak dan memilih untuk tetap dilantik. “Saat itu pikirannya dua. Dilaporkan atau mengundurkan diri. Saya pilih untuk terus dilantik meskipun akhirnya dilaporkan,” terangnya.

Mendapati keterangan demikian, Hosnan Taufiq, penasihat hukum terdakwa mengatakan, dari sekian persidangan yang berjalan, sudah semakin terang peran Jon dalam kasus itu. Nantinya, yang membuktikan keterlibatan dan kebohongan beberapa pihak adalah hasil keputusan.

“Sudah semakin terang. Tetapi, nanti tunggu hasil keputusan sidang seperti apa,” katanya.

Ia juga menyampaikan, permohonan konfrontir yang diajukannya ditolak majelis hakim. Atas penolakan itu, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, untuk disetujui atau tidaknya merupakan hak majelis hakim. “Tetapi, saya yakin majelis hakim memiliki pertimbangan sendiri,” ungkapnya.

Gatot Ardian sendiri dalam persidangan memang menolak untuk diajukan konfrontir. Menurutnya, perihal bohong dan tidaknya dalam kesaksian yang dilajukan di persidangan, ada ancaman hukumannya. Karena itu, jika memang ada saksi yang dinilai berbohong, bisa dilakukan mengambil langkah hukum.

Di sisi lain, tim jaksa penuntut umum (JPU) yang diwakili Fadilah mengatakan, pihaknya akan segera menyiapkan tuntutan dalam kasus tersebut. Sebab, sidang itu adalah sidang terakhir dalam pemeriksaan saksi. “Kamis depan sudah tuntutan. Karena itu, kami akan menyiapkan tuntutan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan,” jelasnya.

Jawa Pos Radar Bromo sempat berupaya mengonfirmasi Ketua DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo Jon Junaedi. Sayangnya, telepon ke selulernya belum dijawab. Begitu juga dengan pesan singkat yang dikirimkan kepada wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut.

Kasus ijazah palsu ini bermula saat Abdul Kadir mencalonkan diri di legislatif pada pemilu 2019 lalu. Saat mendaftar, Abdul Kadir memakai ijazah kejar paket. Abdul Kadir berhasil melengang ke parlemen. Seiring dengan itu, ijazah palsu yang digunakannya untuk nyaleg, terungkap hingga kasus ini dimejahijaukan. (sid/fun)