alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Friday, 1 July 2022

Lahan Lebih 2 Hektare, Dilarang Gunakan Pupuk Subsidi

DRINGU, Radar Bromo Makin menipisnya stok pupuk bersubsidi, membuat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo, terus berusaha mengontrol pengeluarannya. Salah satunya mengingatkan para agen pupuk untuk tidak menjual pupuk bersubsidi secara bebas.

Penjualan pupuk bersubsidi harus sesuai aturan. Termasuk, kepada petani yang memiliki lahan lebih dari 2 hektare. Serta, hanya melayani pembeli yang terdaftar dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKPP Kabupaten Proboinggo mengatakan, pemerintah menerapkan aturan ketat bagi pembelian pupuk bersubsidi. Tidak semua orang dapat membelinya. “Pupuk bersubsidi ini hanya untuk orang-orang tertentu. Hanya bagi mereka yang terdaftar di-e-RDKK,” ujarnya.

Petani yang tidak terdaftar, tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Begitu juga bagi pemilik lahan yang luasnya lebih dari 2 hektate. Mereka hanya bisa mendapatkan pupuk bersubsidi hanya untuk lahan 2 hektare. Sisanya harus menggunakan pupuk nonsubsidi. “Yang 2 hektate bisa diajukan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Karenanya, bagi para agen pupuk diharapkan hanya melayani mereka yang terdaftar di-e-RDKK. Sebab, pupuk bersubsidi alokasinya tidak penuh. Bahkan, kurang dari estimasi kebutuhan selama setahun. “Kami harapkan penjualan sesuai e-RDKK, sehingga alokasinya bisa cukup,” ujarnya. (sid/rud/fun)

DRINGU, Radar Bromo Makin menipisnya stok pupuk bersubsidi, membuat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo, terus berusaha mengontrol pengeluarannya. Salah satunya mengingatkan para agen pupuk untuk tidak menjual pupuk bersubsidi secara bebas.

Penjualan pupuk bersubsidi harus sesuai aturan. Termasuk, kepada petani yang memiliki lahan lebih dari 2 hektare. Serta, hanya melayani pembeli yang terdaftar dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKPP Kabupaten Proboinggo mengatakan, pemerintah menerapkan aturan ketat bagi pembelian pupuk bersubsidi. Tidak semua orang dapat membelinya. “Pupuk bersubsidi ini hanya untuk orang-orang tertentu. Hanya bagi mereka yang terdaftar di-e-RDKK,” ujarnya.

Petani yang tidak terdaftar, tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Begitu juga bagi pemilik lahan yang luasnya lebih dari 2 hektate. Mereka hanya bisa mendapatkan pupuk bersubsidi hanya untuk lahan 2 hektare. Sisanya harus menggunakan pupuk nonsubsidi. “Yang 2 hektate bisa diajukan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Karenanya, bagi para agen pupuk diharapkan hanya melayani mereka yang terdaftar di-e-RDKK. Sebab, pupuk bersubsidi alokasinya tidak penuh. Bahkan, kurang dari estimasi kebutuhan selama setahun. “Kami harapkan penjualan sesuai e-RDKK, sehingga alokasinya bisa cukup,” ujarnya. (sid/rud/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/