Pembebasan Tanah Penataan Kawasan Mayangan Tunggu Rekomendasi Kementerian ATR

SEGERA DITATA: Sejumlah warga berada di kawasan pesisir Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Rencana penataan kawasan ini masih terus diproses dan kini masih menunggu rekomendasi kementerian terkait pembebasan lahan. (Foto: Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

MAYANGAN, Radar Bromo- Rencana Penataan Kawasan Mayangan, Kota Probolinggo, mulai menemui kendala. Salah satunya terkait dengan landasan hukum mengenai proses pengadaan tanah. Karenanya, Pemkot Probolinggo meminta rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Pengajukan rekomendasi terkait landasan hukum mengenai proses pengadaan tanah itu diajukan sejak awal Februari 2020. Tujuannya, untuk menjawab adanya perbedaan aturan antara Perpres Nomor 148/2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan Perpres Nomor 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

“Dalam proses Penataan Kawasan Mayangan, kami berkonsultasi kepada berbagai pihak. Selain dengan wali kota, juga dengan kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta beberapa pihak lain. Ada perbedaan pandangan mengenai landasan hukum untuk proses pengadaan tanah,” ujar Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo Abdul Holiq.

Holiq menjelaskan, dalam Perpres Nomor 62/2018 mengatur pemberian ganti rugi bagi warga yang memiliki bangunan di atas tanah milik negara. Namun, pemberian ganti rugi ini masuk dalam kategori bantuan sosial.

Besaran nilai bantuan dilakukan berdasarkan penilaian tenaga appraisal independen. Pada 6 Perpres Nomor 62/2018 disebutkan, masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan dalam pengadaan tanah bisa diberi santunan berupa uang atau relokasi.

Sedangkan, dalam Perpres Nomor 148/2015 menyebutkan pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat perlu dibentuk tim pengadaan tanah oleh Gubernur. Dalam Perpres ini pengadaan tanah dilakukan melalui proses ganti berupa uang.

“Ini yang masih menjadi perbedaan pendapat menggunakan acuan yang mana. Akhirnya, diputuskan untuk meminta rekomendasi pada pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi soal pertanahan, yaitu Kementerian Agraria. Tetapi, rekomendasi ini masih belum turun,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Asisten Koordinator Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Bagian Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial Mansur. Menurutnya, saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Kementerian ATR terkait masalah pengadaan tanah.

“Kami perlu berhati-hati, termasuk berkonsultasi dengan beberapa pihak. Karena ada perbedaan pandangan terkait pengadaan tanah, maka kami minta rekomendasi ke Kementerian ATR. Rekomendasi ini bisa beragam. Bisa menggunakan salah satu Perpres atau menggabungkan keduanya. Tergantung Kementerian juga,” ujarnya. (put/rud/fun)